Ponticity post authorBob 22 Juli 2021

Masuk Level 4, Pemkot Pontianak Perpanjang PPKM hingga 25 Juli

Photo of Masuk Level 4, Pemkot Pontianak Perpanjang PPKM hingga 25 Juli SEKAT - Penyekatan yang berlangsung di Kota Pontianak, sebagaiu konsekuensi adanya PPKM Darurat pekan lalu.Antara Foto

PONTIANAK, SP - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  yang sebelumnya disebut PPKM Darurat, di Kota Pontianak diperpanjang mulai tanggal 21 hingga 25 Juli 2021.

Namun kini, sebutannya berganti, yaitu PPKM Level 4. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Insmendagri) nomor 23 tahun 2021. Sebelumnya PPKM Darurat di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tanggal 12 hingga 20 Juli 2021. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, diperpanjangnya PPKM Level Empat ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 yang terbaru. 

"Jadi PPKM ini diperpanjang lima hari atau sampai hari Minggu ini," ujar Edi Kamtono, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur pada Rabu (21/7).

Menurutnya, pada hari ini ada beberapa penyekatan ruas jalan di beberapa titik yang dipandang menghambat, akan dikurangi atau mulai dibuka.

Tetapi di lokasi yang berpotensi terjadinya kerumunan akan diawasi oleh petugas yang berjaga. Kuncinya tidak terjadi kerumunan. 

"Kita berharap masyarakat memaklumi dan kita bersama-sama menjaga supaya tidak terjadi lonjakan yang lebih besar lagi," ungkapnya.

Dirinya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar terkait penanganan pandemi Covid-19. Dari hasil pertemuan tersebut intinya adalah menjadikan aktivitas di Kota Pontianak berjalan normal kembali terutama perekonomian. 

Wali Kota juga meminta Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, kelurahan serta RT/RW ikut memonitor dan membantu warganya yang terpapar agar bisa melakukan isolasi mandiri dan lekas sembuh.

Bagi warga yang sudah terpapar terutama yang bergejala, ia meminta agar segera berobat ke Faskes terdekat. 

"Bagi yang isolasi mandiri, silakan berkoordinasi ke puskesmas untuk mendapatkan layanan obat-obatan serta kontrol dari petugas Puskesmas," imbuhnya.

Insmendagri nomor 23 tahun 2021 menetapkan Kota Pontianak dan Singkawang berada pada level empat.

Penentuan level itu berdasarkan kemampuan kapasitas respon sistem kesehatan seperti testing, tracing dan perbandingannya dengan kapasitas pengobatan rumah sakit mengatasi tingkat transmisi penularan virus di satu wilayah.

Level empat adalah level tertinggi di mana kondisi transmisi virus sangat tinggi sedangkan kapasitas respons terbatas.

Dalam situasi ini, protokol kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial harus diperketat agar jumlah kasus turun sampai ke level yang dapat ditangani oleh faskes yang ada.

PPKM darurat di Pontianak resmi berakhir pada 20 Juli 2021. Selanjutnya, status PPKM mengikuti level kondisi penyebaran atau keterjangkitan per wilayah.

Sehiungga, PPKM ada level 1 hingga 4. Level 1 berada di zona hijau, sementara di wilayah yang berada di zona merah berlaku PPKM level 4.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, telah mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah di Kalbar, dalam penanganan Covid-19.

Gubernur Kalbar telah mengeluarkan instruksi no 185/kesra/2021 tentang pelaksanaan instruksi Mendagri soal perpanjangan PPKM berbasis mikro dan pengoptimalan Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Ada pun instruksi ini berlaku mulai 21 Juli 2021 hari ini, hingga 25 Juli 2021. 

Adapun 10 instruksi tersebut adalah:

Pertama, Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dalam menerapkan PPKM berpedoman pada Insmendagri No 23 tahun 2021.

Kedua: Penerapan PPKM hendaknya mengacu pada level yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Ketiga: Bupati/Wali Kota selaku ketua Satgas Covid-19 berserta Forkopimda hendaknya mengendalikan jajaran pelaksana di lapangan untuk bersikap humanis.

Keempat: Bupati/Wali Kota dapat menyesuaikan langkah yang diambil dengan situasi dan kondisi setempat sesuai level di tempatnya.

Kelima: Satgas Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat, dengan menambah titik-titik lokasi vaksinasi, dan jumlah penerima vaksin.

Keenam: Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota harus menjaga dan mengendalikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan, serta berkoordinasi dengan Satgas Pengendalian Ketersediaan Oksigen dan Obat-obatan Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat.

Ketujuh: Memastikan penderita Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan.

Kedelapan: Bagi penderita Covid-19 dengan CT rendah/bergejala ringan, harus diisolasi di tempat-tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

Kesembilan: Untuk hal-hal mendesak, kabupaten/kota dapat menyiapkan Rumah Sakit Lapangan dan tempat-tempat isolasi mandiri.

Kesepuluh: Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yakni 21 Juli 2021.

PPKM Darurat Jawa-Bali yang berakhir pada 20 Juli diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Setelah perpanjangan berakhir, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah ‘darurat’.

Selanjutnya PPKM akan dikategorikan dengan level 1 sampai 4, menyesuaikan kondisi setiap wilayah. Apabila suatu wilayah mengalami penurunan kasus, statusnya akan turun dari level 4 ke level 3.

Koordinator PPKM darurat, Luhut B Pandjaitan, memberikan penjelasan terkait perpanjangan PPKM darurat di Jawa dan Bali hingga 25 Juli mendatang.

Luhut mengatakan, setelah perpanjangan ini habis, pemerintah tidak akan lagi menggunakan istilah PPKM darurat. Tetapi nanti akan menggunakan kategori level mulai dari level 1 sampai 4.

"Nanti mungkin jika semua berjalan baik kan kita sekarang kategorikan itu jadi level 1, level 2, level 3, level 4. level 4 itu yang sama dengan PPKM darurat," kata Luhut.

"Jadi kita enggak pakai istilah darurat lagi. Pakai level saja," tambah dia.

Luhut yang juga menjabat Menko Marves itu menjelaskan, penerapan PPKM darurat kini sudah telihat membuahkan hasil. Penularan Covid-19 di Jawa dan Bali mulai mengalami penurunan.

"Nah sekarang di level 4 per hari ini sebenarnya sudah ada yang kita liat masuk level 3. level 3 itu di bawah level 4. Jadi banyak kemudahan-kemudahan. Tapi kita enggak mau langsung masuk, tunggu dulu beberapa hari ke depan," ucap Luhut.

Luhut menambahkan, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran berhati-hati sebelum melakukan pelonggaran. Jangan sampai pelonggaran membuat penularan Covid-19 kembali naik.

"Nah, kalau ini sekarang jalan terus baik, sekarang kan tanggal 20, ini bisa berjalan baik artinya kita masih protokol kesehatan, prokes paling penting dan kedua, keterisian bed di rumah sakit. Kalau yang lain kita semua manageable," ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan di hari terkahir perpanjangan PPKM darurat pihaknya akan melakukan evaluasi. Namun ia kembali mengatakan saat ini beberapa daerah di Jawa dan Bali sudah ada yang masuk level 3.

"Tanggal 25 kita akan liat evaluasi dan kita laporkan ke Presiden. Tapi ramalan kami sementara, sementara ya, kalau semua berjalan baik itu akan banyak nanti di Jawa, Bali yang levelnya dari level 4 akan jadi level 3 dan mungkin ada yang level 2," kata Luhut.

"Seperti di Bali sekarang ini juga seperti di Jawa Tengah sudah ada mungkin yang bisa level 2. Tapi kita gak mungkin langsung umumkan. kenapa? Nanti takutnya euforia terus naik lagi. Jadi kita akan pelan-pelan buka," tutup dia.

Awalnya, PPKM Darurat direncanakan akan selesai pada hari Selasa (20/7). Namun, ternyata ada aturan baru PPKM yang berlaku sampai hari Senin (25/7) mendatang.

Aturan baru PPKM tersebut dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Mobilitas Masyarakat, Pembatasan Kegiatan Peribadatan dan Tradisi selama Hari Raya Iduladha di Masa Pandemi Covid-19.

Surat Edaran tersebut berlaku selama periode Iduladha, yaitu mulai hari Minggu (18/7) hingga Senin (25/7). Lantas, seperti apa aturan baru PPKM?

Aturan Perjalanan ke Luar Daerah Aturan baru PPKM yang berlaku hingga 25 Juli 2021 mengatur soal perjalanan ke luar daerah. Melansir laman covid19.go.id, dalam SE tersebut aturan perjalanan ke luar daerah yang dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal saja.

Selain itu, mereka yang boleh bepergian ke luar daerah adalah perorangan dengan keperluan yang mendesak, seperti: pasien sakit keras, ibu hamil dengan jumlah pendamping maksimal 1 orang kepentingan bersalin dengan jumlah pendamping maksimal 2 orang pengantar jenazah non Covid-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.

Selanjutnya, agar diizinkan bepergian maka pelaku perjalanan wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan. Sementara untuk masyarakat, surat itu didapatkan dari pemerintah daerah setempat.

Adapun ketentuan dokumen untuk perjalanan antar daerah juga telah diatur di dalam SE No.15 Tahun 2021 tersebut, yaitu:

Ketentuan yang pertama adalah hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR maksimal 2x24 jam untuk moda transportasi udara.

Untuk moda transportasi lain kecuali di wilayah aglomerasi, maka pelaku perjalanan bisa menggunakan hasil tes negatif Covid-19 melalui tes PCR/Rapid antigen maksimal 2x24 jam.

Pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Bali wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama pun masih berlaku kecuali untuk kendaran logistik dan pelaku perjalanan dengan kategori mendesak.

Kemudian, SE No.15 Tahun 2021 juga mengatur operasional tempat wisata. Penutupan dilakukan pada tempat wisata di seluruh Pulau Jawa, Bali, serta wilayah yang menjalankan PPKM diperketat.

Sedangkan untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan daerah tersebut, tempat wisata dapat tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pihak kepolisian juga sudah mendirikan pos penyekatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Penyekatan utamanya diprioritaskan di wilayah Lampung, Jawa, Bali, yang tersebar baik di jalur tol non-tol maupun pelabuhan. (din/cnn/pas)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda