Ponticity post authorKiwi 23 September 2021

Pengangguran Sektor Perikanan Terancam Meningkat, Pemilik Kapal di Kalbar Tolak Kenaikan PNBP

Photo of Pengangguran Sektor Perikanan Terancam Meningkat, Pemilik Kapal di Kalbar Tolak Kenaikan PNBP Istimewa

PONTIANAK, SP – Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalbar mengeluhkan penerapan aturan baru terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP). Mereka mengaku tak mampu memperpanjang izin karena tingginya tarif PNBP yang dibebankan.

Perubahan perhitungan tarif pungutan PNBP perikanan tangkap itu termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perwakilan Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalbar, Cin Cung mengatakan, tarif PNBP yang dikenakan terhadap kapal perikanan tangkap kini naik mencapai 150 hingga 400 persen. Selain itu, Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan harga ikan di lapangan, khususnya Provinsi Kalbar.

"Kami meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang PP 85 Tahun 2021. Pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 sampai 400 persen," ucap Cin Cung pada Rabu (22/9).

Ia menegaskan, jika pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP 85 Tahun 2021, maka pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan. Terlebih saat ini di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Apabila terjadi penghentian operasional kapal, maka akan terjadi pengangguran massal di sektor perikanan tangkap," katanya.

Menurut Cin Cung, selama ini biaya operasional kapal sudah mengalami kenaikan, diantaranya dalam hal pembelian sparepart, bahan besi dan lainnya. Meski yang berlaku adalah aturan tarif PNBP yang lama, pihaknya masih mengalami kerugian. Apalagi dengan diterapkannya PP 85 Tahun 2021 yang kenaikannya mencapai 400 persen.

Sebagai perbandingan jelasnya, salah satu kapal yang baru mengajukan perpanjangan izin pada September. Pada tahun sebelumnya, tarif PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85 GT hanya sekitar Rp70 jutaan. Namun dengan adanya penerapan tarif baru menjadi Rp165 juta.

“Dengan tarif lama saja kami belum bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimal," katanya.

Cin Cung menambahkan, hasil tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir pada wilayah Kalbar dan Kepri mengalami penurunan hingga 50 persen. Hal ini pula yang menjadi alasan pihaknya menolak kenaikan tarif PNBP.

Kenaikan PNBP ini selain membuat pemilik kapal tidak mampu untuk melanjutkan proses perpanjangan izin, juga membuat susah di tengah pandemi Covid-19 sekarang.

"Bukan kami tidak mau, kami selaku warga negara yang baik tentunya selalu taat pajak, tapi harapan kami kepada pemerintah pusat kalau mau menaikkan jangan sampai mencekik kami pemilik kapal dan nelayan," ungkapnya.

Saat ini kata Cin Cung, pihaknya menunggu respon dari pemerintah pusat terkait penolakan tersebut. Pemilik kapal merasa tidak sanggup jika ingin memperpanjang izin dengan kenaikan tarif PNBP sekarang.

"Kapal-kapal kami sudah ada yang mengajukan izin dan hasilnya sekali terbit pungutan hasil bayar PNBP naik 150 hingga 400 persen," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas Juniardi mengatakan usai pernyataan sikap ini pihaknya akan bersurat ke pemerintah daerah. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke daerah lainnya. Karena provinsi lainnya juga menolak adanya PP 85 tahun 2021 tersebut.

"Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengambil gerakan apabila pemerintah tidak memperdulikan masukkan pemilik kapal," ucap Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas Juniardi.

"Karena PP ini sangat mencekik pemilik kapal dan nelayan. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengkaji ulang PP 85 tahun 2021 ini," tutupnya. (din)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda