Ponticity post authorKiwi 22 November 2022

Ada Tersangka Kredit Macet di BNI, Kejaksaan Tinggi Kalbar Tetapkan 8 Tersangka

Photo of Ada Tersangka Kredit Macet di BNI, Kejaksaan Tinggi Kalbar Tetapkan 8 Tersangka

Wendi, tersangka kasus kredit macet Bank BNI 46

 

PONTIANAK, SP – Belum lama ini, salah satu mantan karyawan BNI 46 Pontianak mengungkapkan hal yang mengejutkan. Dia mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kredit macet BNI 46 Cabang Pontianak bersama tujuh rekan lainnya oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar.

“Saya merasa tidak bersalah dan ikut terlibat. Karena kami berdua sudah tidak bekerja di BNI saat terjadi masalah itu,” katanya tanpa ingin namanya disebutkan saat ditemani Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanuddin Abdullah kepada Suara Pemred pada Senin (21/11) di kawasan Jalan Agus Salim Pontianak.

Cerita yang mengejutkan itu diakui Burhanuddin. Dia menilai meski masih ada pihak-pihak lain yang patut ditetapkan menjadi tersangka, namun ada pula tersangka yang seharusnya tidak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dia merujuk pada dua nama tersangka yang merupakan mantan karyawan Bank BNI 46 Cabang Pontianak yakni TM dan D. Menurutnya kedua tersangka ini seharusnya tidak ditetapkan menjadi tersangka karena keduanya sudah keluar dari BNI sebelum persoalan hukum terjadi.

“Persoalan hukum terjadi tahun 2019, menurut analisis kita kedua tersangka dalam perkara ini seharusnya tidak bisa dilibatkan karena keduanya keluar dari BNI 46 tahun 2018, sedang kejadiannya tahun 2019,” tegasnya.

Burhanuddin pun meminta Kejaksaan Tinggi Kalbar transparan dalam penanganan perkara kasus kredit macet Bank BNI 46 Cabang Pontianak ini.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pantja Edi Setiawan membenarkan saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kredit macet Bank BNI 46 Cabang Pontianak.

“Dari delapan tersangka, dua orang dari pihak swasta yang masing-masing berinisial W dan S. Sementara enam orang lainya merupakan mantan karyawan dan karyawan aktif Bank BNI 46,” ungkapnya kepada Suara Pemred, Selasa (22/11).

Pantja menjelaskan, dua tersangka dari pihak swasta tersebut merupakan debitur dari sebuah perusahaan. Untuk tersangka W menggunakan nama perusahaan PT MGL, sementara tersangka S menggunakan nama PT MAP. 

Sedangkan untuk keenam tersangka lainnya merupakan mantan karyawan Bank BNI yang masing-masing berinisial TM dan D dan karyawan Bank BNI yang masih aktif berinisial AP, AS, DR dan S.

“Mereka telah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan jadi tersangka. Saat ini kasus masih berproses dan sebentar lagi akan kita limpahkan ke tahap penuntutan,” katanya.

Pantja menambahkan, sejak kasus kredit macet Bank BNI 46 Cabang Pontianak ini diselidiki, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sebanyak 48 orang saksi, termasuk kepada para tersangka.

Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

“Saat ini delapan orang yang ditetapkan tersangka, dan bisa saja akan bertambah tersangka lainya yang ikut terlibat,” katanya.

Adapun untuk jumlah kerugian negara, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

Menurut Burhanuddin, dari hasil investigasi pihaknya terkait kasus ini, seharusnya ada lebih dari delapan orang yang dapat ditetapkan menjadi tersangka karena masih ada pihak-pihak lain yang patut diduga terlibat dan bertanggungjawab secara langsung dalam perkara ini.

“Yaitu personil bagian penyelamat kredit, pemimpin SKM dan pemimpin divisi risiko. Ketiga itu menurut kami patut diduga berperan dan ikut bertanggungjawab terhadap perkara BNI 46 ini,” ungkapnya.

Masih menurut hasil investigasi pihaknya, setidaknya jumlah kredit yang dikucurkan kepada dua perusahaan yakni PT MGL dan PT MAP dikatakan ada total sekitar Rp21 miliar.

Rincian penyaluran kredit dari BNI 46 tersebut yakni pertama pada tahun 2016 sebesar Rp3 miliar dan kemudian dilanjutkan kedua tahun 2018 sebesar Rp9 miliar kepada W mengunakan PT MGL, dan ditambah Rp9 miliar untuk A mengunakan PT MAP.

“Dua perusahaan tersebut perusahaan gabungan dengan jaminan bangunan perumahan atau properti di Jalan Johar, Jalan Purnama dan di Pal 9,” ungkapnya.

Burhanuddin menjelaskan, pada tahun 2019 disinilah terjadi persoalan hukum dimana disebabkan oleh dua hal. Pertama terjadinya pemisahan kredit antara PT MGL dengan PT MAP, sehingga ada penurunan kredit oleh PT MAP. Artinya W keluar dari PT MAP, sementara dirinya adalah direktur dan komisaris.

“PT MGL dan PT MAP tahun 2018 digabung dan kemudian tahun 2019 dipecah. Ini menurut kita indikasi terjadi kekeliruan karena penjanjian induk menyatakan bahwa tidak boleh dipecah tanpa ada pelunasan kredit. Jadi belum lunas tidak boleh dipecah,” jelasnya.

Kemudian hal kedua yakni pada tahun 2019, W menebus 43 sertifikat dikali Rp55 juta, hanya kemudian dicairkan lagi kredit dengan tiga kali pencairan yaitu Rp900 juta kemudian Rp900 juta.

“Karena pencairan ini tidak menguntungkan pihak bank melainkan tetap merugikan, karena seharusnya penebusan 43 setifikat mengurangi kredit, namun ini tidak mengurangi kredit, malah sertifikatnya diambil jaminannya, ditebus, namun kemudian dicairkan kredit lagi senilai itu juga,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, sebuah sumber di BNI 46 menyebutkan bahwa tidak saja debitur berinisial W yang terkena kredit macet dan berakhir dengan masalah hukum. Namun masih banyak nasabah bermasalah dengan pinjaman dan jauh lebih besar dari pada W.

“Ada yang di atas Rp50 miliar hingga ratusan miliar pinjamannya. Untuk apa uang itu pun tidak jelas, “ Pokoknya ngeri,” katanya pada Suara Pemred.

Tersangka Merasa Dikriminalisasi

Wendi yang merupakan debitur dari PT MGL membenarkan bahwa dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini. Awalnya ada tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka, kemudian sekira dua pekan lalu bertambah menjadi lima orang tersangka.

“Saya memang ada dapat surat panggilan tapi tidak datang dan belum pernah diperiksa. Tiba-tiba saya sudah ditetapkan jadi tersangka dan sampai hari ini saya juga belum pernah diperiksa sejak ditetapkan jadi tersangka,” ungkapnya kepada Suara Pemred, Selasa (22/11).

Dia mengaku tak habis pikir kenapa ditetapkan menjadi tersangka, apalagi dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi. Padahal persoalan yang terjadi hanyalah kredit macet dan dugaan penyalahgunaan pencairan kredit untuk proyek perumahan.

“Kridit macet itu kan wajar. Saya bilang ini bukan fiktif, ini penyalahgunaan pencairan untuk proyek perumahan di Pal 9 saja. Kan tidak fatal karena di lapangan ada pembangunannya dan saya juga telah berupaya untuk mencari solusi membayar kredit macet, serta mati-matian menyelesaikan proyek itu, apalagi uang saya pun masih ada sekitar Rp8 miliar di proyek itu,” katanya.

Apalagi katanya, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, dimana pihak BPK menurutnya telah memberi masukan kepadanya bahwa proyek perumahan yang sedang dikerjakan tersebut bukanlah proyek fiktif karena ada bangunannya.

“Soal kerugian negara, saya cek BPK belum ada. Ini kan soal kredit macet. Jadi gimanalah. Kalau boleh jujur kami semua korban. Kami sudah berusaha menyelesaikan ini (membayar kredit macet), tapi tak ada yang membuka pintu,” imbuhnya.

Wendi menambahkan, pihak yang tak ingin membuka pintu tersebut merujuk pada salah satu pejabat di BNI 46 yang telah mempersulit niatnya dalam menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Apalagi menurutnya, pihak tersebut diduga juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan.

“Kalau mau jujur semuanya ikut “bermain”. Ya saya kena sialnya saja kini, kena gulung,” ujarnya. 

Wendi pun merasa dirinya dan tersangka lainnya yang notabene merupakan karyawan BNI yang telah membantunya mencairkan kredit telah dikriminalisasi. (hd/ien/mar/din/mk)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda