Ponticity post authorKiwi 24 September 2020 492

Pontianak Akan Batasi Kegiatan Malam Hari Guna Cegah Penyebaran Covid-19

Photo of Pontianak Akan Batasi Kegiatan Malam Hari Guna Cegah Penyebaran Covid-19

PONTIANAK, SP - Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pontianak berencana melakukan pembatasan aktivitas malam hari di Kota Pontianak selama 14 hari. Hal tersebut sebagaimana rekomendasi dari tim gugus tugas melihat perkembangan pandemi Covid-19 terkini.

"Keputusan itu setelah kami melakukan rapat bersama tim Gugus Tugas Covid-19, yang intinya kembali akan membatasi aktivitas masyarakat pada malam hari, yakni maksimal hingga pukul 21.00 WIB," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai membuka rapat koordinasi evaluasi Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota.

Meski demikian, kapan mulai diberlakukannya pembatasan tersebut masih menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Covid-19.

"Belum diputuskan kapan dimulainya sebab hal ini tengah dibahas Tim Gugus Tugas," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam melakukan pembatasan aktivitas pada malam hari diantaranya terkait jam operasional warung kopi, mal atau pusat perbelanjaan, taman-taman dan sebagainya nantinya harus tutup pukul 21.00 WIB.

Selama 14 hari itu, aktivitas perkantoran juga dibatasi dengan menerapkan Work From Home (WFH). Demikian pula pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan pembatasan.

"Pembatasan ini akan dilakukan dalam kurun waktu 14 hari, setelah itu kita akan evaluasi kembali," ucapnya.

Pihaknya juga akan melakukan razia masker secara sporadis. Dari hasil monitoring di lapangan terhadap 360 warung kopi (warkop), 172 diantaranya dinilai cukup dalam penerapan protokol kesehatan. 19 warkop dinilai baik dan masih terdapat 16 warkop yang dinilai masih kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Edi juga menyebut, tidak sedikit pelaku usaha warkop yang dikenakan sanksi denda akibat tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Kita tidak menginginkan banyaknya pelaku usaha yang didenda kalau masyarakatnya disiplin dan pelaku usaha mentaati protokol kesehatan," pungkasnya.

Dia sebelumnya juga sempat mengatakan tidak menginginkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Kota Pontianak sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Untuk itu, masyarakat diharap tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya mengenakan masker dalam setiap aktivitas.

"Saya minta warga Kota Pontianak tetap bersabar dan tetap bisa menahan diri serta patuh terhadap protokol kesehatan," katanya.

Menurut Edi, hingga saat ini penyebaran Covid-19 di Kota Pontianak masih bisa terkendali. Ruang isolasi di Rusunawa dan rumah sakit yang ada masih bisa menampung pasien Covid-19. Namun, tidak menutup kemungkinan PSBB dapat diberlakukan apabila penyebaran Covid-19 sudah tidak terkendali.

“Kita berharap pengendalian Covid-19 ini menjadikan Kota Pontianak berada pada zona yang aman,” katanya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyatakan dukungannya kepada Pemkot Pontianak dan tim Gugus Tugas Covid-19 dalam menekan dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Pontianak.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib dan selalu mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Pontianak," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar menilai sudah saatnya dipertimbangkan kembali pemberlakuan pembatasan sosial di Kota Pontianak dalam rangka pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19.

"Boleh dipertimbangkan Kota Pontianak akan diberlakukan pembatasan sosial tapi seperti apa pembatasan itu. Jika kondisi kasus Covid-19 di Pontianak memang sudah tak terkendali maka pembatasan sosial bisa dilakukan,"ujarnya di Pontianak, belum lama ini.

Tentu menurutnya yang dilakukan pembatasan adalah tempat tertularnya pasien yang dinyatakan positif Covid-19 saja.

"Jika dilaksanakan pun pembatasan sosial tersebut diharapkannya dapat melokalisir pandemi Covid-19 maupun masalah dalam kehidupan masyarakat," katanya.

Kembali, pembatasan sosial dikatakannya, boleh saja dilakukan namun bukan berarti diberlakukan secara menyeluruh.

"Bisa dilakukan pembatasan dengan dibuktikan dugaan adanya penyebaran Covid-19 yang dapat dibuktikan dengan adanya yang terjangkit virus. Mungkin misalnya dalam satu RT setempat ada yang tertular bisa saja di RT setempat saja yang dibatasi atau wilayah setempat. Hingga jika ada tambahan kluster baru nantinya diperluas lagi pembatasan," jelasnya.

Ia tak menginginkan dalam melokalisir justru menimbulkan masalah baru di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya melokalisir adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

"Pemerintah dan kita semua harus memahami juga kalau dibatasi ruang geraknya lalu masyarakat tak dapat kerja, terutama pekerja harian yang mungkin tak akan dapat penghasilan kalau dibatasi, tentu kalau dibatasi semua akan berdampak pada perekonomian," katanya.

Masuk Zona Orange

Kepala Dinas Kalbar, Harisson mengatakan dari update terbaru, zona resiko penularan Covid-19 di Kalbar berada pada zona kuning. Hal tersebut berdasarkan Data Sistem Informasi Bersatu Melawan Covid-19 (BLC) Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Nasional.

"Berdasarkan data bersatu melawan Covid-19 tanggal 21 September 2020, zona resiko penularan Covid-19 Kalbar itu berada pada zona kuning," ungkap Harisson, Senin (21/9).

Dijelaskan Harisson berdasarkan kategori resiko kenaikan kasus kabupaten/kota di Kalbar, terdapat empat daerah yang berada di zona oranye atau daerah dengan resiko penularan sedang, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak.

Kemudian daerah yang berada di zona kuning atau resiko rendah yaitu Kabupaten Kapus Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Landak.

"Sementara untuk zona resiko hijau atau tidak ada kasus adalah Kabupaten Sanggau, Kayong Utara dan Sekadau," jelasnya.

Harisson mengingatkan bahwa Kabupaten yang berada zona hijau bukan berarti tidak ada kasus. Apalagi ketiga kabupaten tersebut kurang melakukan swab test terhadap masyarakat, dimana nantinya sampel swab tersebut akan dikirim ke Dinkes Kalbar untuk diperiksa RT-PCR di Laboratorium RS Untan.

Sementara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan adanya penambahan kasus Covid-19 di wilayah Pontianak dari berbagai kluster.

"Berdasarkan informasi terbaru adanya pertambahan kasus di Kota Pontianak, dari berbagai kluster, dan beberapa kluster tersebut sebenarnya sudah diprediksikan sebelumnya," katanya.

Beberapa kluster tersebut, misalnya kluster keluarga dalam acara pernikahan, acara ulang tahun yang berdasarkan tracing yang dilakukan oleh Dinkes Kota Pontianak ada yang positif Covid-19.

"Kemudian ada kluster perkantoran, sehingga dalam hal ini, kami akan terus melakukan tracing dan melakukan tes usap supaya 'ledakan' kasus bisa terkendali," ungkapnya.

Dia berharap, pertambahan kasus sembuh di Kota Pontianak juga terus meningkat, sehingga bisa menekan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Pontianak.

"Untuk kluster pendidikan masih belum terlalu besar karena proses pembelajaran tatap muka belum dimulai," ujarnya. (din/iat/ind)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda