Ponticity post authorKiwi 23 September 2021

Aparat Jangan jadi Beking Mafia Tanah, Modus Mafia Tanah Membagi Keuntungan dengan Pemegang Kekuasaan

Photo of Aparat Jangan jadi Beking Mafia Tanah, Modus Mafia Tanah Membagi Keuntungan dengan Pemegang Kekuasaan

 

PONTIANAK, SP – Masyarakat mesti mencermati dugaan keterlibatanoknum Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam mafia tanah, karena bisa dilihat dalam konflik agraria yang dibiarkan berlarut-larut di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itu dikemukakan praktisi hukum di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie SH (Panglima Jambul), Kamis (23/9).

Panglima Jambul menanggapi pernyataan sangat keras Presiden Indonesia, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (22/9), dimana berjanji pasti akan menindak tegas setiap oknum anggota Polri yang terbukti terlibat di dalam mafia tanah.

"Paling tidak ada empat konflik agraria di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, dibiarkan berlarut-larut, nyaris tanpa penyelesaian," ungkap dia.

Pertama, konflik agraria di depan Kodam XII/Tanjungpura, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya (BIR), Kabupaten Kubu Raya, konflik tumpang tindih lahan milik Lili Santi Hasan seluas 7.968 meter dengan PT Bumi Indah Raya,  baru ditangani Polisi setelah disupervisi Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia (Satgas Anti Maria Tanah Bareskrim Polri) dari Jakarta.

Disupervisi Tim Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri dari Jakarta, setelah Lili Santi Hasan, sebelumnya mengirim surat pengaduan kepada Presiden Joko Widodo, dan melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri di Jakarta.

Kedua, kasus pencaplokan lahan kuburan dan tanah pertanian ahli waris Kura’ bin Wak Alif  seluas 1,7 hektare oleh PT Bumi Indah Raya (BIR), di Jalan Parit Tengah, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, baru mulai dilakukan penyelidikan setelah dilakukan Dumas di Lantai IV Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat II Bareskrim Polri, Senin (23/8).

Ketiga, tumpang tindih lahan yang menyebabkan Ahmad Ismail menjadi korban kriminalisasi Polisi Resort (Polres) Mempawah di Padu Empat, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah , karena tumpang tindih lahan seluas 35.540 meter persegi.

Keempat, tumpang tindih lahan seluas 7.620 meter persegi yang menyebabkan Lisnawati jadi korban kerugian Rp4,626 miliar di Jalan Perdamaian, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dibiarkan berlarut-larut.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan, pasti akan menindak tegas oknum anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), jika terbukti terlibat di dalam praktik mafia tanah.

“Saya tidak main-main.Polisi wajib tuntaskan konflik agraria pada setiap daerah, dan jangan sekali-sekali terlibat di dalam mafia tanah,” kata Joko Widodo, Presiden Indonesia.

Presiden Joko Widodo, mengatakan hal itu, dalam acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 22 September  2021.

Dikatakan Joko Widodo, setiap kali di dalam Rapat Terbatas Kabinet dan berbicara kepada Kepala Daerah, persoalan mengenai konflik agraria terus menjadi disorot.

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” kata Joko Widodo.

Joko Widodo meminta masyarakat untuk jangan takut membuat pengaduan kepada Presiden Indonesia, dengan ditembuskan kepada Satuan Tugas Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia, setiap ditemukan ada keterlibatan anggota Polisi dalam mafia tanah.

Satuan Tugas Mafia Tanah Bareskrim Polri di bawa kendali Presiden Indonesia, Joko Widodo, berkordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Presiden Joko Widodo, pemberian sertifikat memberi kepastian hukum berkeadilan bagi para petani, nelayan serta masyarakat bawah yang mana tanah menjadi sandaran hidup mereka. Juga kepastian bagi para pengusaha atas lahan usahanya.

Dikatakan Joko Widodo, tekad Pemerintah untuk memberantas mafia tanah, tidak diragukan lagi, setelah pada Kamis, 16 Februari 2021, setelah Presiden menginstruksikan Kepala Polisi Republik Indonesia, untuk membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Direktorat II Bareskrim Polri.

Presiden Republik Indonesia, berkomitmen penuh menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Tanah Air, demi mewujudkan reformasi agraria dan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.Termasuk, komitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah.

“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta -- bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta -- memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo, menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

“Polri jangan ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada.Dan, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang jadi beking mafia tanah tersebut. Ada dapat laporan ada pada satu daerah konflik pertanahan dibiarkan hingga selama 40 tahun tidak selesai-selesai.Ini supaya menjadi perhatian,” ungkap Joko Widodo.

Kepastian hukum atas tanah perlu untuk memberikan keadilan kepada seluruh pihak.

Presiden Joko Widodo, tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka.

“Kita juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Joko Widodo, Presiden Indonesia.

Polri Siap Laksanakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri tidak ragu dalam menindak tegas para mafia tanah dan tidak membekingi mereka. Polri mengatakan akan melaksanakan arahan Jokowi.
"Itu jadi perhatian. Presiden menginformasikan, menginstruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah tentunya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat ditemui di Gedung Bareskrim, Kamis (23/9).

"Dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," sambung dia.

Rusdi mengatakan Polri telah menginstruksikan jajaran agar menindak para mafia tanah. Lebih lanjut, Rusdi meminta masyarakat melapor ke kantor polisi terdekat apabila menghadapi kasus konflik tanah.

"Itu sudah otomatis. Ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan," tuturnya.

"Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja. Sudah jelas instruksi presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum," ucap Rusdi.

"Siapa pun sekali lagi asas equality before the law bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini," imbuhnya.

Kasus Tanah Wajok

Dikatakan Panglima Jambul, khusus kasus di Padu Empat, Kecamatan Wajok Hulu, Ahmad Ismail sudah berstatus tersangka.

Tapi laporan Ahmad Ismail terhadap Samuel Marpaung di Polisi Daerah Kalimantan Barat, karena melakukan pemalsuan terhadap akte jual beli tanggal 20 April 1935 di obyek sengketa, sampai sekarang kasusnya tidak jelas.

Demikian pula, seorang anggota Polri di Polisi Resort Kota (Polresta) Pontianak, bernama Joko Arianto, sampai sekarang tersentuh hukum.

Padahal, Joko Arianto lewat Darma Yelly (istri Joko Arianto) menjual tanah seluas 7.620 meter persegi di atas lahan tumpang tindih di Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya kepada Lisnwati lewat Eka Kusumawati.

Bukti keterlibatan Joko Arianto, sudah jelas, karena dari Rp1,3 miliar uang dari Lisnawati yang ditransfer beberapa kali, satu kali di antaranya ditransfer ke rekening atas nama Joko Arianto.

Demikian pula, lanjut Panglima Jambul, ada foto Joko Arianto di depan tumpukan uang Rp300 juta sebagai uang panjar, disaksikan istrinya, Darma Yellly.

Lisnawati membeli tanah seharga Rp1,3 miliar dari Darma Yelly lewat Eka Kusumawati seluas 7.620 meter persegi.

Setelah berurusan dengan aparat penegak hukum, justru Eka Kusumawati divonis penjara 6 bulan, sementara Pengadilan Negeri Pontianak, 6 Juli 2021, mengharuskan berbagai pihak, termasuk Darma Yelly dan Joko Arianto membayar ganti rugi tanggung renteng Rp4,626 miliar, karena mesti dihitung bunga bank sejak tahun 2014.

Berangkat dari musibah yang menimpa Lili Santi Hasan, dan Ismail (ahli waris Kura’ bin Wak Alif), menurut Panglima Jambul, sepertinya Ahmad Ismail dan Lisnawati mesti terlebih dahulu melayangkan pengaduan tertulis kepada Presiden Joko Widodo dan membuat Dumas di Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri, supaya mendapat perhatian dari Polisi Daerah Kalimantan Barat.

“Masalah ini supaya menjadi perhatian serius Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr Remegius Sigid Hardjanto. Karena ada ancaman Presiden Joko Widodo, Rabu, 22 September 2021, untuk menindak tegas jika terbukti ada anggota Polri terlibat mafia tanah,” kata Panglima Jambul.

Mantan Pejabat BPN, Erfan Effendy mengatakan, dalam kasus di Padu Empat, Desa Wajok Hulu penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Mempawah, tidak netral.

“Kusnadi, melakukan rekayasa dokumen surat jual beli tanggal 23 September 1948, tidak berpikir panjang, bahwa pada suatu saat nanti pasti akan dipersoalkan secara hukum,” kata Erfan Efendy pensinan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mempawah terhitung 1 Juni 2019.

Erfan Effendy, mengatakan, Kusnadi membuat surat tidak berpikir panjang merekayasa surat adat tanggal 23 September 1948, kalau lebar 50 depa itu sama dengan 90 meter yang berimplikasi merambah tanah milik Ahmad Ismail di sebelahnya.

Kalau patokan 50 depa, itu artinya tanah milik Ahmad Ismail, hanya berukuran 25 depa atau 45 meter. Sementara tanah Ahmad Ismail, seluas 40.000 meter persegi atau 4 hektar, sebelum dikurangi areal yang terkena abrasi pantai.

Polisi Resort Mempawah, seharus seharusnya minta keterangan terlebih dulu dari saksi ahli khusus ahli sejarah dokumen surat-surat kuno saksi ahli dari Kantor Badan Pertahanan.

Jika para saksi menguatkan, baru bisa melakukan penyidikan.

“Pertanyaannya,” kata Erfan Effendy, “Dari mana Mahmud Tahak dapat surat jual beli tanggal 20 April 1935?”

“Kenapa Mahmud Tahak  tidak melaporkan Ahmad Ismail ke Polisi, tapi malah menjual akte jual beli tanggal 20 April 1935 kepada Samuel Marpaung pada tanggal 3 Februari 2020? Tidakkah ini menunjukkan membuktikan keterlibatan Mahmud Tahak dalam tindak kejahatan pertahanan ini?”

“Samuel Marparung menjadikan surat jual beli tanggal 20 April 1935, untuk menjadi dasar melapor Ahmad Ismail ke Polisi di Polisi Resort Mempawah, tidakkah ini membuktikan yang bersangkutan bagian dari pelaku tindak kejahatan pertanahan?”

Satu komplotan

Ini menunjukkan mereka dari jaringan yang sama. Kalaupun Akie Setiawan, kemudian melayangkan gugatan perdata terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas nama Kusnadi (nomor 04260/2018) dan Ahmad Ismail (nomor: 04028/2018).

Dimana turut tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah, Rabu, 25 Agustus 2021, tidak lebih dari strategi yang seakan-akan mereka bermusuhan satu sama lain, setelah modusnya diketahui publik.

Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri, mesti menangkap jaringan mafia tanah di Desa Wajok Hulu yang patut diduga melibatkan Bu Ko Kuek, Akie Setiawan, Kusnadi, Samuel Marpaung, Mahmud Tahak, Aina dan oknum pengacara berisial EMN.

Sudah hampir pasti, jaringan ini melibatkan oknum di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, oknum di Kantor Polisi Resort Mempawah, oknum di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, dan oknum di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, sehingga mesti diungkap tuntas.

Erfan Effendy menilai, Kantor Pertahanan Kabupaten Mempawah, memang jelas-jelas berpihak kepada mafia tanah.

"Karena pengalaman selama ini, petugas Kantor Pertanahan sangat teliti dan selektif di dalam memeriksa warkah dokumen pendukung sebelum sertifikat diterbitkan," kata dia.

SP2HP Polda Kalbar

Kasus Lili Santi Hasan, sudah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Direktorat Reserse dan Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat, 13 September 2021, menegaskan, dokumen warkah pendukung penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) PT Bumi Indah Raya (BIR) belum teridentifikasi.

Dua pekan sebelumnya, putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta, Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT, Rabu, 24 Agustus 2021, menerima banding Lili Santi Hasan (58 tahun), pemilik sertifikat hak milik nomor: 43361, 43362 dan 40092, seluas 7.968 meter persegi, melawan PT BIR, pemilik SHP nomor: 463, seluas 21.010 meter persegi.

Sebagaimana diketahui, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK/2020, Kamis, 4 Maret 2021, menerima gugatan PT BIR, untuk membatalkan penertiban sertifikat hak milik atas nama Lili Santi Hasan.

Suwandono  yang ditunding banyak pihak masuk sebagai salah satu mafia tanah di Kalbar  dikenal  di Kalbar dengan PT BIRnya , Knockout alias ‘KO’ di PTTUN Jakarta, atas sengketa tumpang tindih lahan strategis depan Markas Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura atau di samping pusat perbelanjaan modern Transmart, Jalan Mayor Mohammad Alianjang, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Petrus Selestinus SH, kuasa hukum Lili Santi Hadan, mengatakan, apabila PT BIR kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2021, maka dalam materi kontra memori kasasi Lili Santi Hasan, akan diperkuat tiga bukti pendukung.

Pertama, SP2HP Direktorat Reserse dan Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat kepada Lili Santi Hasan, tanggal 13 September 2021.

Dalam melakukan tugas penelusuran, penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse dan Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat, tidak menemukan dokumen pendukung penerbitan SHP nomor 643/2007 atas nama PT BIR, sesuai ketentuan yang berlaku.

Malah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dilakukan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dengan hanya menyalin Gambar Situasi yang diterbitkan tahun 1976.

Sehingga berimplikasi pada areal jalan negara pada ruas Jalan Mayor Mohammad Alianjang yang sudah dibebaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005, masuk dalam areal kepemilikan SHP PT BIR nomor 643/2007.

Kedua, surat keterangan Camat Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, H.M. Yunus kepada Lili Santi Hasan, tanggal 14 September 2021, menerangkan bahwa Akte Jual Beli Nomor 30 Tahun 1976, dimana diklaim dijadikan dasar penerbitan SHP nomro 643/Sungai Raya/2007 atas nama PT Bumi Indah Raya, ternyata sama sekali tidak ditemukan arsipnya.

Surat keterangan Camat Sungai Raya, tanggal 14 September 2021, setelah penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse dan Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat, sama sekali tidak menemukan arsip Akte Jual Beli Nomor 30 Tahun 1976 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga, penerbitan SHP nomor 643/2007, disebutkan nama Ali Lakana sebagi saksi dalam pengukuran yang dibuat tahun 2006. Sedangkan Ali Lakana sendiri, diketahui sudah meninggal dunia tahun 2003.

Chairil Anwar, keponakan Ali Lakana, pada Minggu, 19 September 2021, di Pontianak, menandatangani surat pernyataan bahwa Ali Lakana meninggal dunia tahun 2003, dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga belakang Masjid Ikhwanul Mukminin, samping Universitas TIS, Pontianak, Sungai Raya Dalam, Keluarahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Surat pernyataan Chairil Anwar, memperkuat surat pernyataan Syaffi Thaha, adik kandung Ali Lakana, tanggal 17 April 2016, diketahui Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Khairil Anwar, bahwa memang benar Ali Lakana meninggal dunia pada 27 Desember 2003.

Tiga bukti pendukung, akan menjadi bukti penguat atas putusan PTTUN Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2021 yang telah memenangkan Lili Santi Hasan, setelah PT BIR mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Kasus Lisnawati

Sebagai korban mafia tanah, Lisnawati (43 tahun) mengalami kerugian kumulatif Rp4,626 miliar setelah membeli sebidang tanah salah obyek di Jalan Perdamaian, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dari Darma Yeli (34 tahun) seluas 7.620 meter persegi.

Darma Yeli, istri Joko Arianto, anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang bekerja di lingkungan Polisi Resort Kota Pontianak, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

“Kami tuntut uang kami beserta biaya operasional yang sudah dikeluarkan selama ini untuk rencana pembangunan perumahan senilai Rp4,626 miliar,” kata Lisnawati.

Menurut Lisnawati, tuntutan ganti rugi senilai Rp4,626 miliar yang harus dibayar Darma Yelly, istri Joko Arianto secara tanggung renteng, didasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 201/Pdt.G/2020/PN.PTK, tanggal 6 Juli 2021.

“Terhadap Joko Supriyanto, saya segera lapor ke Divisi Pengamanan dan Profesi Poliri, serta Tim Satuan Tugas Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia di Jakarta, karena laporan selama ini tidak digubris Polresta Pontianak dan Polisi Daerah Kalimantan Barat,” kata Lisnawati. (tim lipsus)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda