Ponticity post authorelgiants 24 Januari 2023

Kabulog Buwas Akan Sikat Mafia Beras, Ada Mafia Beras Raskin Oplosan di Kalbar?

Photo of Kabulog Buwas Akan Sikat Mafia Beras, Ada Mafia Beras Raskin Oplosan di Kalbar?

PONTIANAK, SP – Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di dalam negeri terus mengalami kenaikan. Mahalnya harga beras ini diduga terjadi karena ulah oknum yang disebut sebagai mafia beras.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menduga ada mafia dibalik harga beras yang terus merangkak naik. Hal tersebut lantaran intevensi harga melalui operasi pasar gencar dilakukan, namun harga beras masih tetap tinggi.

Menurut Buwas, sapaan karib Budi Waseso, para mafia ini memainkan harga beras Bulog sehingga menjadi mahal. Pedagang yang semestinya bisa membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan harus merogoh kocek lebih dalam, dan pada akhirnya pedagang menjual dengan harga yang mahal pula.

"Benar (ada mafia beras), saya sudah cek ke pedagang melapor ke saya, pengakuan mereka karena saya membelinya sudah mahal Pak sekian-sekian, karena saya membelinya tidak bisa melalui Bulog harus melalui ini itu. Sebenarnya saya sudah tahu (ada mafia beras), dan saya tidak bodoh-bodoh amat. Tanda kutip ada mafia itu memang ada. Saya nanti kasih tahu," ungkap Buwas dalam konferensi pers yang disiarkan pada Live Instagram Perum Bulog, belum lama ini.

Selain menaikan harga beras, mafia yang disebut oleh Buwas juga diduga mencampurkan beras premium milik Bulog dengan beras yang lebih rendah kualitasnya. Selain itu, juga melakukan pengancaman kepada pedagang terkait distribusi beras, sehingga membuat pengendalian harga beras di lapangan mengalami sedikit kesulitan.

Buwas pun mengaku memiliki rekaman atas tindakan oknum yang melakukan hal tersebut. Bahkan siapa saja oknum yang melakukan intimidasi pada pedagang, ia juga telah mengetahui.

"Model apa preman-preman gini, masalah beras, urusan perut masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat ancam-ancaman. Berani ngancam negara lagi, model mana?," tegasnya.

Atas hal tersebut kata Buwas, pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut kepada Satgas Pangan yang memiliki wewenang.

Dia juga menegaskan, siapapun bahkan dari dalam instansi Bulog yang berani bermain dengan urusan beras, tak segan akan dipecat.

"Saya sampaikan ke pimpinan wilayah seluruh Indonesia siapa yang bermain ini saya pecat langsung. Tidak ada tindak-tindak, teguran," tegasnya.

Sebelumnya, kenaikan harga beras yang terus terjadi di dalam negeri telah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Presiden bahkan mengaku telah memperingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah.

"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detil, seperti itu apa yang naik di lapangan, beras saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini," kata Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia hari ini di Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Tak ketinggalan, Presiden juga menginstruksikan kepala daerah rajin melakukan pengecekan harga pangan. Agar mendapatkan data akurat.

"Sudah enggak musim yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang), dengan laporan: "Pak, baik Pak. Enggak ada yang naik Pak. Harga stabil Pak". Harus cek langsung ke lapangan," tukas Jokowi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya mengatakan, dari hasil pelaksanaan tugas Polda Kalbar bersama Satgas Pangan Kalbar, hingga saat ini belum ditemukan adanya mafia beras di Kalbar, baik itu permainan spekulan dan penimbunan beras yang memungkinkan terjadinya kenaikan harga yang signifikan.

Satgas pangan katanya, juga terus memantau produksi dan distribusi beras, baik yang dihasilkan oleh petani lokal di Kalbar maupun yang didatangkan dari luar Kalbar.

Selain itu, juga melaksanakan operasi pasar bersama Bulog untuk menjaga harga beras tetap stabil sehingga tidak terjadi inflasi di wilayah Kalbar.

Satgas pangan juga melakukan pemeriksaan langsung di pasar, distributor dan produsen. Dalam hal ini mengecek standar baku mutu, kandungan beras dan kualitas beras yang diperdagangkan di wilayah Kalbar.

“Namun begitu, guna menindaklanjuti atensi yang disampaikan Dirut Bulog Budi Waseso, Satgas Pangan Kalbar akan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam waktu dekat guna memastikan kembali tidak ada mafia beras, khususnya di wilayah Kalbar,” katanya kepada Suara Pemred, Selasa (24/1/20223).

Beras Oplosan

Meski Satgas Pangan Kalbar hingga kini belum menemukan adanya praktik mafia beras, namun Gubernur Kalbar Sutarmidji pada akhir tahun lalu mengaku telah mencium adanya praktik nakal produsen beras oplosan di Kota Pontianak.

Ia pun sempat mengancam tindakan ilegal itu dan akan segera mengambil langkah tegas pada perusahaan beras yang diduga sering mengoplos beras tersebut.

“Saya ingatkan perusahaan yang suka ngoplos beras, hati-hati kita sudah tahu. Kalau masih lagi melakukannya tunggu aja waktunya, di Pontianak ada,” ungkap Sutarmidji.

Banyak pihak menyambut baik ucapan tegas dengan nada marah dari Sutarmidji tersebut. Bagaimana tidak, bagi para “pemain” beras di Kalbar atau bahkan sebagian aparat penegak hukum sebenarnya diduga telah mengetahui siapa pemain beras oplosan di Kalbar.

“Mereka punya gudang besar dan dulu pernah digrebek polisi karena kedapatan mengoplos beras raskin milik Bulog dengan cara dicuci menggunakan pemutih dan di oplos dengan beras lain, lalu dibuat merk atau karung baru, dan itu sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat kita,” kata salah satu mantan “pemain” beras di Kota Pontianak yang minta namanya tidak disebutkan.

Namun begitu, sumber ini juga menyayangkan kenapa tiba-tiba tidak ada berita lanjutan dugaan beras oplosan tersebut, termasuk dengan ucapan tegas Sutarmidji tersebut.

“Kalau mau diungkap, periksa semua jatah raskin milik Bolog atau Bansos yang masuk ke Kalbar. Kemana mereka disalurkan, dan siapa saja yang diberikan hak untuk menyalurkan itu. Permainan ini sudah berlangsung lama, dan ini bisa aman karena ada oknum-oknum diajak bekerjasama,” ungkap pria berkacamata berusia 60 tahun ini.

Dia pun berharap agar semua pihak memiliki hati nurani dan tidak main-main dengan beras oplosan karena selain merugikan negara juga sangat berbahaya dengan kesehatan masyarakat.

“Kasihan warga kita dikasih racun, sepertinya beras itu bagus putih dan bersih bahkan wangi. Itu semua bahan kimia berbahaya, makanya sekarang ini banyak orang terkena serangan stroke, kanker, dan lainnya. Mana ada beras wangi, kalau bukan dikasih bahan kimia. Bisa aja awalnya memang bau apek, supaya terlihat bagus dicuci pakai pemutih, dan disemprot pewangi,” ujarnya kepada Suara Pemred.

Terkait adanya dugaan beras oplosan ini, Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya mengungkap pihaknya memang mendapati informasi adanya beras yang mengandung bahan berbahaya. Namun, setelah dilakukan uji lab, hal tersebut tidak terbukti, dan beras tersebut masih memenuhi standar yang ada.

"Beberapa saat yang lalu kami sudah melakukan penyelidikan terkait informasi beras yang mengandung bahan berbahaya, namun setelah kita lakukan pengujian, uji lab, ternyata informasi tersebut tidak terbukti, dan masih memenuhi standar kesehatan," ujarnya saat konferensi pers di Ditreskrimsus Polda Kalbar bersama Satgas Pangan, pada Jumat (23/12/2022) lalu.

Sementara, Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Kalbar, Kompol Belen Anggara Pratama mengatakan, sudah menerima laporan atau informasi bahwa ada dugaan produsen, distributor terkait jual beli beras serta kondisi beras yang menggunakan zat berbahaya.

Terkait laporan itu, pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan untuk mengambil sampel beras, baik itu saat pengolahan serta hasil dari olahan, bahkan yang sudah diperdagangkan.

“Sampel-sampel beras yang diduga mengandung bahan berbahaya itu sudah kita uji di laboratorium yang ada di Bogor,” katanya.

Diterangkan pula, atas dugaan adanya zat berbahaya, hasil uji lab menyebutkan tidak terdapat atau ditemukan kandungan berbahaya khususnya di Kalbar. Namun terkait hal ini ada informasi tambahan, dan akan terus dilakukan penyelidikan.

“Untuk dugaan adanya zat berbahaya tidak ditemukan, namun terkait ada beberapa yang harus dipenuhi pelaku usaha terkait kelengkapan administrasi,” katanya.

Jaga Stabilitas

Sementara, Perum Bulog wilayah Kalbar juga memastikan terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

Pimpinan Wilayah Bulog Kalbar, Bambang Prihatomoko mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus menyalurkan beras program SPHP ke pedagang pengecer, distributor dan mitra. Lewat program tersebut diharapkan bisa menjaga stok beras medium di pasar-pasar, sehingga daya beli dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap stabil.

"Untuk program tersebut dalam waktu dekat kami telah mempersiapkan 5.000 ton hingga Maret 2023," ungkapnya kepada Suara Pemred, Selasa (24/1/20223).

Dirinya menambahkan tujuan program SPHP tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang sesuai dengan aturan pemerintah. Karena harga eceran tertinggi beras medium tersebut telah  diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Bambang menyebut, keberadaan program SPHP tersebut juga dalam rangka untuk menghindari spekulan. Terlebih dalam program tersebut penjualan dilakukan tidak dalam jumlah banyak ke seluruh pedagang pengecer, sehingga penjualan dibatasi untuk memastikan semua pelaku usaha mendapatkan stok.

"Untuk beberapa waktu ini kami membatasi penjualan agar semua pelaku usaha bisa mendapatkan stok beras yang cukup," jelasnya.

Sementara untuk memastikan harga tetap stabil, pihaknya rutin melakukan pemantauan. Terlebih menurutnya saat sekarang masih belum memasuki masa panen raya. Sehingga kemungkinan jumlah beras akan terbatas dan dampaknya harga akan mengalami sedikit kenaikan.

"Kalau di Pontianak meskipun ada kenaikan sedikit akan tetapi masih belum sampai pada tingkat yang meresahkan," jelasnya.

Dikatakannya, Bulog Kalbar juga melakukan pasar murah dengan menjual komoditi dengan harga penjualan terjangkau. Komoditi yang dijual saat pasar murah diantaranya beras, tepung, minyak dan lainnya. Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Disperindag kota maupun provinsi.

"Kami juga melakukan pemantaun ke pasar-pasar untuk memastikan beras SPHP bisa dijual dengan harga sesuai ketetapan pemerintah," kata Bambang. (din/mar/ant)

Adhitya Wardhono, Pakar Ekonomi dari Universitas Jember

Beras Jadi Polemik Tiap Tahun

Beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya. Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau. 

Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.

Mengingat komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah.

Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan.

Strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari  pandemi, sehingga perlu kontiyuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.

Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek.

Selain itu pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antar lembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan perubahan iklim dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan. 

Maka dalam kaitannya dengan volatile food inflation, pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antar lembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan di awal tahun ini.

Yang tak kalah penting soal koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan pangan di Indonesia. Bangun relasi yang kuat tidak saja meng-arus ke ruas berbagi informasi, tetapi juga dalam ruang analisis strategis yang akomodatif terhadap kenaikkan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan terutama beras. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda