Ponticity post authorKiwi 24 Mei 2023

Kalbar Berhasil Kendalikan Karhutla, Gubernur Minta Tetap Siaga dan Waspada 

Photo of Kalbar Berhasil Kendalikan Karhutla, Gubernur Minta Tetap Siaga dan Waspada 

PONTIANAK,SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mampu menekan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang beberapa kurun waktu terakhir. Terlihat berdasarkan data semula sepanjang 2019 terdapat hampir 11.804 titik panas. 

Lantas dengan berbagai upaya maksimal yang dilakukan pada 2022 titik panas di seluruh wilayah Provinsi Kalbar berhasil turun menjadi 1.602. Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi pengelolaan bencana asap di Provinsi Kalbar bersama Kantor Staf Presiden pada Rabu (24/5).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Provinsi Kalbar Sutarmidji memberikan mengapresiasi kepada forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan stakeholder lain atas kinerja penurunan tingkat karhutla di Provinsi Kalbar.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil menekan jumlah titik karhutla di Kalbar. Dimana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022,” ungkap Gubernur Sutarmidji.

Dirinya menambahkan dari sisi luas areal karhutla juga mengalami penurunan dari 151.819 hektare pada 2019 menjadi 129.980 hektare pada 2022. Berdasarkan data luas terbakar tersebut pada 2022 terdapat lima kabupaten dengan sebaran luas tertinggi.

Yakni Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektare, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektare, Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektare, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektare dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektare.

Meskipun demikian, dirinya berharap semua piuak untuk tidak terlena akan penurunan angka Karhutla di Provinsi Kalbar. Sebab saat ini, berdasarkan BMKG bahwa Indonesia memasuki musim El-Nino yang mana jumlah intensitas curah hujan tidak banyak.

“Diperkirakan El-Nino akan terjadi di pertengahan tahun ini, adapun dampak El-Nino yaitu pengurangan curah hujan yang dapat memicu mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada kekeringan,” katanya.

“Untuk curah hujan di wilayah Kalbar semakin rendah, diperkirakan bulan Juli hingga bulan September 2023 dominan curah hujan kategori rendah. Oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” sambungnya.

Guna mengantisipasi karhutla di Provinsi Kalbar, Gubernur Sutarmidji meminta pemulihan ekosistem gambut pada 17 kesatuan hidrologis gambut yang tersebar pada tujuh kabupaten seluas 154.869 hektare. 

Dengan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit daan sekat kanal sebanyak 845 unit. Lalu revegetasi seluas 180 hektare dan revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 172 paket dan pendampingan desa peduli gambut.

“Kita juga meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk menyiagakan satuan pemadam kebakarannya mengantisipasi terjadinya karhutla serta memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla,” pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji juga telah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 355 / BPBD/ 2023 yang ditandatangani pada 24 Februari 2023 lalu.

Status siaga darurat tersebut terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel mengungkapkan penetapan status darurat bencana tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Status siaga darurat mempertimbangkan keadaan ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana.

Hal itu ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini dan pertimbangan dampaknya yang akan terjadi dimasyarakat.

“Status Siaga darurat ini hanya dapat diberlakukan kepada berlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak,” kata Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel.

Dirinya menambahkan penetapan status darurat bencana oleh Gubernur Kalbar tersebut juga berdasarkan penetapan status yang sama oleh dua kabupaten yakni Kubu Raya dan Ketapang. Maka Gubernur Kalbar juga menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat karhutla dan membentuk komando satuan tugas.

“Dengan ditetapkannya status darurat ini maka mobilisasi sumber daya akan lebih lancar dan optimal,” jelas Daniel.

Daniel juga menyebutkan dalam menetapkan status siaga darurat tersebut indikator yang dapat digunakan yakni terkait informasi potensi ancaman bencana. Terutama potensi ancaman yang sudah mengarah kepada terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini. Serta informasi ancaman kehidupan dan penghidupan. 

Dengan adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat maka memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

“Status siaga darurat dalam rangka mobilisasi sumber daya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalbar,” katanya.

Dikatakannya guna memperlancar mobilisasi sumber daya penanganan bencana asap maka telah dibentuk komando penanganan darurat, yang dijabarkan dalam struktur Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan instansi terkait dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Hal tersebut seperti termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 356 / BPBD / 2023.

“Dalam struktur satgas terdapat sekitar 92 instansi terkait dan Pokmas yang terlibat sebagai Satgas yang dikomandoi oleh Gubenur Kalbar,” ungkapnya.

Disamping itu, Daniel juga dengan penetapan status darurat tersebut maka BPBD Provinsi Kalbar akan melakukan upaya penanganan darurat bencana yang meliputi pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penaganan darurat bencana. Kemudian melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana.

Lalu melakukan operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat, evakuasi masyarakat yang terancam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan, serta pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

“Kita akan tetap memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, dan masing-masing perkebunan idealnya sudah memiliki tim pemadam api. Sedangkan pertanian masyarakat di monitor dan diawasi oleh BPBD kabupaten kota,” tutupnya. (din)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda