PONTIANAK,SP - Dengan adanya Kasus video viral di media sosial (medsos) dan di media online di Kalimantan Barat terkait dugaan pemindahan BBM dari mobil tangki PT Elnusa Petrofin/Pertamina Patra Niaga ke dua unit mobil tangki industri PT Putera Petro Borneo ini adalah bukti kongkrit perlunya pembenahan di lingkup pertamina di Kalbar. Hal ini bukan sekadar "kenakalan oknum" di lapangan. Tetapi ini lemahnya integritas dan sangat lemahnya law enforcement dan longgarnya pengawasan kebijakan publik dalam tata niaga energi.

"Kekacauan distribusi BBM di Kalbar tidak cukup lagi diselesaikan dengan sanksi administratif internal dari Pertamina. Sudah saatnya lembaga pengawas eksternal baik BPK maupun aparat penegak hukum ( Kejagung) turun tangan melakukan pemeriksaan investigatif menyeluruh terhadap manajemen penyalur energi di kalbar," tegas Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum dan Publik Kalimantan Barat.

Menurutnya. Jika sistem digitalisasi yang berbiaya besar dan pengawasan vendor yang ketat gagal membendung penyimpangan, maka objek yang harus diperiksa bukan lagi sekadar oknum di SPBU, melainkan komitmen dan integritas jajaran otoritas hilir migas yang bertanggung jawab di Kalimantan Barat.

?"Langkah mendesak pemeriksaan ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kepada masyarakat Kalbar apakah Pertamina benar-benar menjadi korban dari kejahatan luar, atau justru ada kelemahan sistemis di dalam tubuh mereka sendiri yang sengaja dipelihara," ujar Pengamat Hukum dan Publik Kalbar.

Penyimpangan distribusi BBM di Kalbar, lanjut Herman Hofi. Tidak akan pernah tuntas jika Pertamina tidak benar-benar serius membenahi dan melakukan penataan. Persoalan ini sangat mudah dan sederhana jika pertamina kalbar serius untuk menyelesaikannya.

"Pertamina hanya reaktif menyelesaikan kasus per kasus secara sporadis saat viral. Akar masalah ini wajib dibenahi dari hulu kebijakan menegakkan transparansi digital secara mutlak, mereformasi tata kelola kepatuhan vendor, serta memperkuat sinergi penegakan hukum yang rigid bersama kepolisian. Dan yang paling penting adalah pembenahan integritas internal pertamina. Kegagalan dalam menertibkan persoalan mendasar ini hanya akan mempervalidasi persepsi publik bahwa ada pembiaran sistemis di tubuh sang penyalur energi negara di kalbar ini," ungkapnya.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa penertiban penyimpangan BBM ini 'sangat mudah' karena semua armada memiliki GPS dan terdaftar. Namun, mengapa kebocoran tetap masif?
?Lemahnya Fungsi Monitoring Real-Time Pertamina memiliki sistem digital (seperti GPS dan sistem monitoring depot. Sangat aneh sekali Jika terjadi 'kencing di jalan'. Hal ini artinya instrumen evaluasi dan pengawasan internal tidak berjalan secara interaktif atau ada pembiaran terhadap pergerakan truk. Data ada, tetapi tindakan preventif," sambung Herman Hofi dengan tegas.

?Pengamat Hukum dan Publik Kalbar. Herman Hofi Munawar mengungkapkan. Ketika sistem pengawasan internal logistik hulu ke hilir (dari Depo Siantan ke SPBU) longgar, ruang koruptif ini langsung dimanfaatkan.

?"Langkah Pertamina yang baru bergerak cepat melakukan investigasi setelah video tersebut viral, nah ini menunjukkan bahwa manajemen kebijakan mereka masih bersifat reaktif, bukan mitigatif. Manajemen publik yang baik seharusnya mendeteksi deviasi rute truk melalui GPS sebelum masyarakat memergokinya," pungkasnya.

Data yang dihimpun media dilapangan, bahwa mobil tangki industri biru putih berlogo PT Putera Petro Borneo tersebut milik putra dari pengusaha tempat hiburan ternama di Kota Pontianak yang berkantor di jalan Ayani 2 Kabupaten Kubu Raya. (Dit)