PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026).

Mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, forum tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, khususnya kota-kota di wilayah Kalimantan.Menurut Edi, pemerintah kota di Kalimantan menghadapi persoalan yang hampir serupa, mulai dari rendahnya tingkat kemandirian fiskal, keterbatasan ruang fiskal daerah, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pemerintah pusat ke daerah.

“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya.

Edi yang juga menjabat Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan mengatakan, ketahanan fiskal saat ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran daerah semata.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membangun ketangguhan fiskal agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan fiskal daerah.

Karena itu, upaya peningkatan pendapatan harus diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Dalam forum tersebut, Edi juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat fiskal daerah.

Salah satunya melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital melalui sistem e-PONTI atau digitalisasi pendapatan daerah terintegrasi.

Menurutnya, inovasi tersebut berhasil meningkatkan transaksi perpajakan setiap tahun hingga mencapai 11,37 persen.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga melakukan intensifikasi pendapatan melalui inovasi Online Tax Monitoring (OTM). Melalui sistem tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat signifikan dari 65 persen menjadi 85 persen.

“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan alternatif melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor dan ekstensifikasi berbasis spasial.

Langkah tersebut dilakukan agar potensi pendapatan daerah dapat dipetakan dan dikelola secara lebih tepat dan maksimal.

Dari sisi pengelolaan aset, Pemkot Pontianak telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) guna memastikan aset daerah dikelola secara lebih tertib dan optimal.

Pemerintah kota juga menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk memastikan kepastian hukum dan pengamanan aset milik daerah.

Edi menegaskan, forum APEKSI menjadi penting karena memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, serta membangun kolaborasi antardaerah.

Menurutnya, tantangan fiskal bukan hanya persoalan satu daerah, tetapi persoalan bersama kota-kota di Indonesia.

“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam memuji Komwil V APEKSI Regional Kalimantan sebagai salah satu komisariat wilayah yang paling aktif dan produktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis daerah.

Menurutnya, Komwil V memiliki peran penting karena mampu menghimpun persoalan-persoalan daerah secara lebih detail, terutama yang berkaitan dengan dinamika pembangunan di Kalimantan.

“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.

Alwis menjelaskan, berbagai masukan dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian koordinator, hingga surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Keuangan.

Masukan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai hingga saat ini.

Menurut Alwis, keberadaan komisariat wilayah sangat strategis karena menjadi ujung tombak dalam melihat persoalan daerah secara detail dan regional.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik, tantangan, dan kesenjangan yang berbeda sehingga aspirasi daerah perlu dihimpun secara utuh sebelum dibawa ke forum nasional.

“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.

Selain menjadi forum formal pembahasan kebijakan, Alwis menilai Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan juga menjadi ruang pembelajaran antardaerah atau horizontal learning.

Tidak hanya antarwali kota, pertukaran pengalaman juga terjadi antarsekretaris daerah, asisten, hingga perangkat daerah dari berbagai kota di Kalimantan.

“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya. (din)