Ponticity post authorKiwi 25 Februari 2021

Lima Bupati Kalbar Dilantik, Masyarakat Bisa Menyaksikan Lewat Link Virtual

Photo of Lima Bupati Kalbar Dilantik, Masyarakat Bisa Menyaksikan Lewat Link Virtual
Jabatan Kada Sambas Hanya 3,4 Tahun

SARTONO dan Farrur Rofi, bakal dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sambas, menggantikan Atbah Romin Suhaili dan Hairiah. Pelantikan Kepala Daerah (Kada) pada Bulan Juni 2021, sesuai habisnya masa jabatan Atbah-Hairiah, yang dilantik pada 12 Juni 2016.

Namun masa jabatan kedua eks Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas ini kemungkinan hanya 3,4 tahun.

“Karena kita akan Pemilu Serentak pada 2024,” jelas Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Seyogianya, kata Prabasa, periode pemerintahan Sartono dan Farrur Rofi itu 2021-2026 atau 5 tahun. Namun, peraturan perundang-undangan menyebutkan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan serentak dengan Pilkada di seluruh Indonesia pada 2024.

“Jadi masa jabatannya hanya tiga tahun lebih. Tetapi ini kan (Pemilu Serentak-red) bisa berubah. Kalau tidak berubah, khusus Sambas tidak sampai 5 tahun,” jelas Prabasa.

Hingga kini, Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, belum mengetahui apakah ada atau tidak perubahan terkait Pemilu Serentak 2024 tersebut.

“Saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang baru kelaklah akan diketahui. Di situ akan tertera masa jabatannya,” papar Prabasa.

Sementara itu, KPU Sekadau menunggu sidang putusan MK, karena ada gugatan Bupati dan Wabup terpilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 Kabupaten Sekadau.

Pilkada Serentak tahun 2020 Kabupaten Sekadau, masih dalam tahap sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Tahapan sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Sekadau di MK juga masih berjalan.

Saat ini, KPU Sekadau menunggu penyampaian keputusan oleh MK.Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban mengatakan saat ini pihaknya selaku termohon sudah mengikuti dua tahapan persidangan di MK.

Dua tahapan itu adalah sidang pendahuluan mendengarkan pembacaan permohonan oleh pemohon dan sidang kedua yakni pembacaan jawaban oleh termohon/KPU, dalam hal ini KPU Sekadau.

"Kita masih menunggu sidang berikutnya, yaitu pada 15-16 Februari, di mana ada penyampaian keputusan oleh MK, dan KPU selalu siap," katanya.

Jika nantinya, lanjut Saban, perkara Pilkada Serentak tahun 2020 Kabupaten Sekadau berlanjut, maka akan memasuki tahapan pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan hakim pada 19 Februari-18 Maret 2021.

"Jika sesuai dengan jadwal, diperkirakan tahapan sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Sekadau di MK, akan selesai pada 19-24 Maret 2021," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, mengeluarkan ketentuan penetapan pemenang Pilkada Serentak 2020 yang berpekara. Penetapan disesuaikan dengan jadwal sidang sengketa pilkada di MK.

"Paling lama lima hari setelah menerima putusan MK sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020," tulis surat KPU Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra.

Penetapan KPU daerah yang memiliki permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan setelah menerima salinan putusan MK. KPU daerah diinstruksikan segera merespons PHP.

Di antaranya, mempelajari salinan permohonan, menyusun jawaban termohon, serta menyiapkan alat bukti, saksi, dan ahli jika diperlukan. KPUD juga diminta menyusun kronologi atas substansi permohonan.

Pemenang pemilihan yang tidak memiliki gugatan juga ditetapkan paling lama lima hari setelah MK menyampaikan PHP Gubernur, Bupati, dan WALI KOTA yang teregistrasi ke KPU.

Penyelenggara sudah menerima Surat Panitera MK perihal PHP Pilkada 2020 melalui surat elektronik (email) pada 19 Januari 2021. Jumlah sengketa yang ada di dalam surat bernomor: 165/PAN.MK/01/2021 itu sebanyak 132 permohonan.

Jika merujuk pada ketentuan KPU tersebut, penetapan pemenang di daerah tanpa sengketa paling lambat 24 Januari 2021. MK menerbitkan jadwal sidang lewat Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sidang sengketa Pilkada dimulai dengan persiapan pemeriksaan pendahuluan pada 26-29 Januari 2021.Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon.

Sidang pemeriksaan berjalan di MK berlangsung 1-11 Februari 2021. Termasuk di dalamnya agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. (nar/sap/teo/mul/bet/med/pas)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda