Ponticity post authorKiwi 26 Januari 2023

Kajati Kalbar Diganti, Kapolda Menyusul, Masyarakat Minta Hukum Ditegakkan

Photo of Kajati Kalbar Diganti, Kapolda Menyusul, Masyarakat Minta Hukum Ditegakkan

PONTIANAK, SP – Roda pergantian pejabat di jajaran Kejaksaan Agung kembali bergulir. Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di berbagai wilayah dimutasi, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar).  Kajati Kalbar yang saat ini dijabat Dr. Masyhudi, SH, MH, akan diganti oleh sosok pejabat baru.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan membenarkan bahwa Kajati Kalbar, Masyhudi akan segera dimutasi untuk menduduki jabatan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung RI. Sementara posisi yang ditinggalkannya akan diduduki oleh Muhammad Yusuf.

“Iya, Pak Masyhudi akan menjabat Sesjamintel dan penggantinya nanti Pak M. Yusuf, Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung. Sertijabnya di Kejagung, kapan waktunya kita belum tahu,” kata Pantja saat dikonfirmasi Suara Pemred, Kamis (26/1/2023).

Pantja belum dapat memastikan informasi lebih jauh terkait hal ini sebab masih harus menunggu salinan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI.

Seperti diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi jabatan jajaran eselon II dan III Kejaksaan Agung. Setidaknya ada 317 pejabat jaksa yang akan dimutasi. Hal tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor 19 dan KEP-IV-54/C/01/2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) I Ketut Sumedana mengatakan, rotasi dan mutasi itu merupakan hal yang wajar.

"Promosi dan mutasi bukan saja untuk penyegaran organisasi, merupakan kebutuhan institusi agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Keputusan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun dari daftar sejumlah nama yang dirotasi, terutama di Kalbar adalah Masyhudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Kalbar di Pontianak. Dia akan mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Jamintel Kejagung RI.

Sementara, Muhammad Yusuf yang sebelumnya menjabat Inspektur V pada Jamwas Kejagung akan menggantikan Masyhudi untuk menjabat sebagai Kajati Kalbar.

Dalam daftar nama yang beredar, ada pula nama Subeno yang akan menjabat sebagai Wakajati Kalbar yang baru. Dia akan menggantikan Purwanto Joko Irianto yang mendapat promosi sebagai Kajati Gorontalo.

Sementara nama-nama Kajati lain yang dirotasi yakni Leonard Eben Ezer yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Banten di Serang, kini akan mengemban jabatan baru sebagai Kajati Sulawesi Selatan (Kajati) di Makassar.

Leonard menggantikan Raden Febrytriyanto yang dipromosikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta.

Sementara, Didik Farkhan Alisyahdi akan menggantikan Leonard untuk menjabat sebagai Kajati Banten. Didik sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung.

Nama-nama lain yang masuk daftar mutasi dan promosi di jajaran eselon II yakni Raden Febrytriyanto akan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta, Siswanto akan menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung dan Teguh Subroto akan menjabat sebagai Wakil Kajati Jawa Tengah di Semarang.

Adapula Ahelya Abustam yang akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Bali di Denpasar, Basuki Sukardjono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung, Edy Birton akan menjabat sebagai Sesjampidmil Kejagung, Andi Muhammad Taufik akan menjabat sebagai Kajati Sulawesi Utara di Manado dan Haruna akan menjabat sebagai Inspektur I pada Jamwas Kejagung.

Kemudian Herry Ahmad Pribadi akan menjabat sebagai Wakajati Sulawesi Tenggara di Kendari, I Dewa Gede Wiraana akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamintel Kejagung, Sungarpin akan menjabat sebagai Inspektur V pada Jamwas Kejagung, Nanang Ibrahim Soleh akan menjabat sebagai Kajati Nusa Tenggara Barat di Mataram, Agoes Soenanto Prasetyo akan menjabat sebagai Wakajati Sumatera Selatan di Palembang dan Andi Darmawangsa akan menjabat sebagai Wakajati Maluku di Ambon.

Selanjutnya I Gde Ngurah Sriada akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung, Heffinur akan menjabat sebagai Sekretaris Jamwas Kejagung, Dede Ruskandar akan menjabat sebagai Inspektur IV pada Jamwas Kejagung,  Budi Hartawan Panjaitan akan menjabat sebagai Kepala Kejati Maluku Utara, dan M Sunarto akan menjabat sebagai Wakajati Kalimantan Tengah.

Ada pula Emilwan Ridwan akan menjabat sebagai Wakajati Sulawesi Tengah di Palu, Riyono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung, Iman Wijaya akan menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejagung, dan Raimel Jesaja akan menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Kejagung.

Patris Yusrian Jaya akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, Zet Tadung Allo akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Muhammad Syarifuddin akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sutikno akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung, Aliza Rahayu Rusma akan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun Kejagung, dan Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Jaksa Agung juga melakukan mutasi dan promosi pada jajaran tingkat eselon III. Salah satunya Bima Suprayoga yang akan menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejati Jawa Barat di Bandung.

Sementara itu, posisi Bima Suprayoga yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat akan digantikan oleh Hari Wibowo.

Segudang Prestasi

Seperti diketahui, Masyhudi sebelumnya dilantik sebagai Kajati Kalbar pada 8 Desember 2020 lalu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 250 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan.

Selama kipranya memimpin Kejati Kalbar, Masyudi menorehkan segudang prestasi. Di antaranya lembaga yang dipimpinnya meraih peringkat satu penilaian kinerja 2021 pidana khusus satuan kerja dengan kinerja terbaik.

Tidak hanya itu, Kejati Kalbar juga meraih rekor MURI atas penayangan video mapping kantor terbesar dan terlama di Indonesia, dan juga dua penghargaan dari Menteri Sosial atas penanganan korupsi bansos.

Prestasi lain yang berhasil disabet pria kelahiran Semarang 17 Juni 1968 ini adalah penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan korupsi di Kalbar tahun 2021. Kemudian Kejati Kalbar juga meraih peringkat ke tiga satuan kerja penyerapan anggaran terbaik di Kalbar.

Selama memimpin Kejati Kalbar, Masyhudi juga sangat memperhatikan pemerintahan yang bersih (good government) dan berwibawa. Khususnya dalam menangani kasus-kasus di Kalbar, termasuk kasus pertanahan.

“Wujudkan tata laksana pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,” demikian ucapan Masyhudi yang terus dijadikan panduan oleh insan-insan Kejaksaan di Kalbar.

“Menyikapi kasus-kasus pertahanan di Kalbar harus disertai dengan pemahaman tinggi oleh aparatur dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Mulai dari pengkajian sampai prosedur penyelesaian berdasarkan sistem hukum yang berlaku,” katanya.

Kinerja Masyhudi selama menjadi Kajati Kalbar ini pun sempat mendapat apresiasi tertinggi dari Relawan Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo).

Menurut Projo, Masyhudi sebelumnya juga sangat sukses saat memimpin Biro Kepegawaian (Biropeg) Kejaksaan Agung RI dengan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Muhammad Yusuf diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh sebelum dilantik menjadi Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI di Jakarta pada Rabu (2/3/2022) lalu.

Dinilai Lamban

Meski disebut memiliki segudang prestasi, Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia  (LAKI) Kalbar, Burhanudin Abdullah, justru menilai Musyhudi selama menjabat sebagai Kajati Kalbar kurang transparan kepada publik, utamanya atas kasus-kasus korupsi yang ditangani.

Selain itu juga dinilai sangat lamban sehingga banyak kasus tidak ada kepastian hukum. Seperti contoh katanya, dalam mengungkap kasus mafia tanah, kasus korupsi Bank BNI 46 dan kasus penyelundupan 14 kontainer berisikan CPO yang sampai sekarang tidak ada kejelasan hukumnya.

“Seharusnya sebagai lembaga negara yang mempunyai power dalam memberikan kepastian hukum,   bisa menunjukkan hasil kinerja yang baik kepada masyarakat agar masyarakat puas,” ujarnya kepada Suara Pemred, Kamis (26/1/2023).

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan padahal dalam memberantas mafia tanah sudah sangat jelas ada instruksi langsung dari ke Mahkamah Agung bahkan Presiden RI, Joko Widodo.

Menurut Burhanuddin, memang sudah waktunya dilakukan pergantian Kajati Kalbar, apalagi mengigat Musyhudi sudah cukup lama menjabat di posisi tersebut.

Burhanuddin pun berharap kepada Kajati Kalbar yang baru nantinya mampu memberantas kasus mafia tanah yang sampai sekarang tidak ada kepastian hukumnya.

“Untuk itu ke depan LAKI akan terus berkordinasi dengan Kajati Kalbar yang baru. Kami siap mengawal kasus kasus korupsi di Kalbar," kata Burhanuddin.

Kapolda Diganti?

Selain promosi dan mutasi pejabat di jajaran Kejaksaan Agung, isu soal pergantian Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalbar, Irjen. Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro juga mengemuka dan menjadi pembicaraan hangat warga Kalbar.

Isu pergantian Kapolda Kalbar ini tak lepas dari akan berakhirnya masa tugas atau akan memasuki masa pensiun Drs. Suryanbodo.

“Kalau tidak salah bulan Februari 2023 ada pergantian Kapolda Kalbar, termasuk di beberapa daerah lainnya. Kita lihat saja, nanti ada Surat Telegram Kapolri (TR) dari Mabes Polri,” kata sumber Suara Pemred di Mabes Polri yang minta namanya tidak disebutkan, Kamis (26/1/2023).

Sementara itu, bagi banyak orang, pergantian orang nomor satu di lembaga hukum sangat besar pengaruhnya terhadap kepastian hukum di sebuah daerah yang dipimpinnya.

“Warga Kalbar sangat menginginkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Mudah-mudahan yang dipilih Kapolri adalah pemimpin yang amanah,” kata, H. Rosihan Anwar, satu diantara tokoh masyarakat Kota Pontianak. (mar/bob/tik)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda