Ponticity post authorelgiants 26 Februari 2021 788

Orang Tua Dukung Sekolah Tatap Muka, Bahaya Zona Oranye

Photo of Orang Tua Dukung Sekolah Tatap Muka, Bahaya Zona Oranye

PONTIANAK, SP - Pemprov Kalbar, telah mengizinkan sekolah yang berada di daerah zona kuning penyebaran Covid-19, untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Dimulai pada Senin (22/2), beberapa sekolah telah mulai menyelenggarakan sekolah tatap muka.

Sementara untuk sekolah yang masih berada di zona oranye dan merah belum diperkenankan melaksanakan belajar tatap muka.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kalbar, pada Minggu (14/2), terdapat 8 kabupaten dan kota berada di zona kuning dan 6 kabupaten dan kota berada di zona oranye.

Daerah-daerah ini kemudian memulai kegiatan belajar tatap muka di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Namun baru saja sekolah tatap muka digelar, terjadi perubahan zona risiko Covid-19 per tanggal 21 Februari 2021, yakni terdapat 10 kabupaten/kota di Kalbar yang kini masuk dalam kategori zona orange atau risiko sedang.

10 Kabupaten/Kota itu yakni Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara.

Sementara itu, ada empat Kabupaten di Kalbar yang berada di zona kuning, yakni Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang.

Terlanjur memulai sekolah tatap muka, Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada Selasa (23/2) pun menegaskan pembelajaran tatap muka boleh dilanjutkan dalam satu minggu ini bagi daerah yang status zona zona risiko Covid-19 berubah yang sebelumnya kuning menjadi orange.

Namun, apabila sepekan ke depan masih berada di zona oranye, maka akan diberhentikan kembali, khususnya Kota Singkawang dan Kota Pontianak.

Kota Pontianak sendiri, meski kembali berstatus zona orange, tetap melanjutkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Diketahui, enam SD dan enam SMP sudah memulai pembelajaran tatap muka sejak Senin (21/2) kemarin.

"Meskipun masuk zona oranye, namun pembelajaran tatap muka di sekolah tetap berjalan. Kita akan evaluasi terus perkembangannya," kata Wali Kota, Edi Rusdi Kamtono usai menggelar Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Kota Pontianak.

Prokes Ketat

Dimulainya sekolah tatap muka membuat sebagian orangtua senang, meskipun terdapat sebagian lagi masih merasa khawatir. Misalnya saja, Usman (45) mengganggap kebijakan dibukanya kembali sekolah tatap muka akan jauh lebih mudah membantu proses belajar anak-anak. 

“Saya setuju dengan kebijakan itu (sekolah tatap muka). Karena anak-anak akan jauh lebih nyaman mengikuti proses belajar dibanding jika belajarnya menggunakan daring,” kata dia.

 Namun begitu, dia berharap setiap sekolah yang sudah mulai menerapkan kebijakan ini dapat menyediakan fasilitas pendukung penerapan Protokol Kesehatan.

 “Misalnya menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak duduk anak-anak dan aktivitas istirahat yang berpotensi memunculkan kerumunan juga harus diantisipasi,” ungkapnya.

Antisipasi yang dia maksud, pihak sekolah juga harus memantau aktivitas anak-anak murid. Jangan sampai, kata dia dengan dibukanya sekolah tatap muka justru menciptakan klaster baru di sekolah. Selain itu, test covid juga mesti berkala dilakukan.

“Itu yang harus diantisipasi dan dilakukan oleh pihak sekolah,” tuturnya.

 Tanpa Kendala

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak Syahdan Laziz mengatakan proses pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak telah dimulai terhadap enam SD dan enam SMP sejak Senin (22/2). Berdasarkan hasil evaluasi sejauh ini pihak sekolah tidak menghadapi kendala apapun. 

"Lalu sudah di setujui Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Pontianak untuk pembelajaran tatap muka akan dilanjutkan," katanya, usai rapat evaluasi pembelajaran tatap muka pada Jumat (26/2).

Ia menambahkan pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak akan dilanjutkan. Sejauh ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan penyampaian dari kepala sekolah tidak ada hambatan yang dihadapi. Bahkan pihak komite juga menyikapi demikian. 

Kemudian untuk sekolah-sekolah swasta juga sudah dimulai pembelajaran tatap muka seperti Mujahidin dan Al Azhar. Sekolah swasta saat ini juga sudah siap dalam penerapan protokol kesehatan.

"Mudah-mudahan tidak ada kendala kedepannya, semuanya sudah siap dengan protokol kesehatan," papar Syahdan.

Ia menyebutkan rencananya pembelajaran tatap muka akan diperluas ke sekolah-sekolah lainnya. Namun tetap atas persetujuan Wali Kota Pontianak sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak. Jika telah disetujui maka pembelajaran tatap muka akan diperluas kepada sekolah lainnya.

"Kita sudah ada rencana, jika memang di setujui (Wali Kota Pontianak) minggu depan akan kita buka lagi, SMP sebanyak 22 sekolah dan SD 30 sekolah," tutupnya.

 Taati SOP

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu mengatakan masyarakat harus bisa memahami yang dimaksud dengan zona oranye. Zonasi merupakan suatu resiko penularan per minggu atau perbandingan antar minggu. Karena setiap minggunya dibuat laporan perkembangan penyakit terkait kenaikan dan penurunan jumlah kasus.

"Untuk menyikapi itu memang kita harus terus melakukan surveilans penyakit, jadi walaupun zona oranye, kita harus bisa melihat apa yang menyebabkan kita minggu ini zona orange," kata Sidiq Handanu.

Ia menjelaskan, yang perlu dipahami terkait zona ini adalah merupakan tingkat risiko penularan. Sebagai gambaran, misalnya pada pekan ini kasus konfirmasi positif Covid-19 bertambah dari pekan lalu maka dipastikan menyebabkan perubahan zona dari sebelumnya. 

"Tanpa melihat berapapun jumlah penambahan kasus tersebut," jelasnya.

Namun dirinya menambahkan, secara umum di Kota Pontianak bila dilihat dari tingkat hunian rawat inap di rumah sakit yang ada, masih bisa dikatakan terkendali karena jumlah pasien yang dirawat atau bed occupation rate masih dibawah 30 persen. Sidiq mengingatkan masyarakat tetap waspada dan tidak lengah meskipun kasus yang ada banyak Orang Tanpa Gejala (OTG). 

"Kuncinya adalah bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan walaupun aktivitas yang dilakukan sudah hampir normal tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan," ucap dia.

Sidiq mengungkapkan misalnya beberapa waktu lalu Kota Pontianak masih zona kuning. Kemudian berubah menjadi zona oranye. Setelah di lakukan pengecekan ternyata penyebabnya ada beberapa kasus yang ditemukan pada saat pemeriksaan bioskop atau kapal. Jadi resiko hanya disekitar lokasi tersebut saja.

Dirinya menyampaikan dengan dilakukan pembelajaran tatap maka sekolah bisa melakukan pembelajaran pada saat masa pandemi Covid-19. Jika tidak dilakukan maka dikhawatirkan pembelajaran tidak bisa menyesuaikan di masa pandemi Covid-19. 

"Inipun sifatnya masih simulasi atau ujicoba, yang masuk pun masih sekolah tinggi, kemudian frekuensinya juga berganti-ganti ada yang Senin Rabu dan Selasa Kamis, lalu Volume jam belajar juga di kurangi," jelasnya.

Sidiq menyampaikan saat ini apapun kegiatan yang dilakukan asal menerapkan protokol kesehatan masih bisa dilakukan. Pembelajaran tatap muka tetap harus dilakukan secara hati-hati. Karena dimanapun, kapanpun dan siapapun bisa tertular.

Bukan hanya di sekolah, ketika dirumah siswa bertemu temannya juga bisa beresiko. Akan tetapi di sekolah dengan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) masuk, belajar, pulang dan lainnya. 

"Intinya disekolah tidak kerumunan, menerapkan protokol kesehatan insha allah aman," tuturnya.

Sidiq memastikan Satgas Covid-19 Kota yang mencakup bidang kesehatan, Satgas dan pendidikan akan terus melakukan koordinasi menyikapi kebijakan tersebut. Termasuk di sekolah ada satgas yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah.

"Jadi Satgas ini akan memantau apakah ada masalah dalam penerapan pembelajaran tatap muka," tutupnya.

Persiapan Matang

Hingga pertengahan Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah untuk jenjang SD dan SMP. Kegiatan belajar masih dilaksanakan dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Sudarsono mengatakan, keputusan pembelajaran tatap muka tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua peserta didik.

"Berdasarkan SKB empat menteri, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Selain itu, menurut Sudarsono, jumlah peserta didik yang hadir dalam pembelajaran tatap muka juga dibatasi, hanya dibolehkan 50 persen dalam setiap sesi kelas.

"Kemarin ada vicon (video conference), pak Gubernur akan mengeluarkan surat edaran kepada kabupaten/kota. Jika berada di zona kuning kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tidak bisa langsung melakukannya, harus ada persyaratan yang harus kita penuhi juga, antara lain yang harus dipenuhi sekolah adalah masalah protokol kesehatannya,” jelasnya.

Meskipun nanti surat edaran gubernur sudah terbit, lanjut Sudarsono, pihaknya akan berkonsultasi ke bupati.

"Akan kita konsultasikan ke pak bupati, apakah kita langsung mengikuti jadwal yang sudah ditentukan provinsi atau memang masih ada hal-hal yang harus kita kaji. Nah ini nanti yang akan kita tunggu surat dari pak gubernur ini. Menurut informasi akan segera keluar surat edaran itu,” ucapnya.

Sudarsono menyebut, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkab Sanggau telah melakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi syarat berdasarkan SKB empat menteri.

"Saat ini ada 24 SD dan 14 SMP di Kabupaten Sanggau sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekolah-sekolah ini sudah mendapat rekomendasi dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 kecamatan," terangnya.

Kalaupun bupati selalu Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan lampu hijau, Sudarsono menyampaikan, pembelajaran tatap muka tidak akan dilaksanakan secara serentak, melainkan bertahap.

“Memang tidak mungkin kita langsung buka sekaligus, bisa saja mengunakan shift. Tapi itu teknis lah ya. Minimal setiap kecamatan ada sekolah yang kita beri kesempatan melakukan proses belajar-mengajar tatap muka. Secara bertahaplah,” katanya.

Sudarsono menambahkan, pembelajaran tatap muka juga bisa dihentikan jika terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19.

"Karena fluktuasi penyebaran virus ini kan kita tidak tahu. Kalau suatu saat menjadi zona oranye, otomatis kita stop. Yang menjadi prioritas tatap muka, tentu sesuai kewenangan kita, dari PAUD hingga SMP. Kalau SMA/sederajat merupakan kewenangan Pemprov,” ujarnya.

 Awal Maret

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdinbud) Singkawang, Ahyadi mengatakan, Pemerintah Kota Singkawang terpaksa kembali menunda sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka, lantaran Kota Singkawang saat ini kembali berada di Zona Oranye.

"Berkaitan dengan proses belajar tatap muka di sekolah, memang rencananya waktu itu sebelum ada perubahan zona Covid-19, kita sudah mempersiapkan sebanyak 20 sekolah untuk melakukan tatap muka mulai dari SD, SMP Negeri maupun Swasta," kata Ahyadi.

Menurutnya, sebanyak 20 sekolah itu mereka sudah memenuhi persyaratan cheklist periksa, jadi hanya tinggal melaksanakan kegiatan tatap muka saja.

"Rencananya pada bulan Maret 2021 akan dimulai proses belajar tatap muka di sekolah," ujarnya.

Namun, setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kota Singkawang saat ini, dimana posisi Singkawang terhitung tanggal 14 Februari 2021 berubah ke Zona Oranye, sehingga sesuai dengan yang disampaikan bapak Gubernur Kalbar dan hasil rapat koordinasi para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Kalbar tanggal 17 Februari kemarin, ditegaskan bahwa khusus untuk Kota Pontianak dan Singkawang kalau masih di Zona Oranye Covid-19 tidak diperbolehkan menggelar proses belajar tatap muka di sekolah.

Karena intensitas keluar masuk masyarakat dari Kota Pontianak dan Singkawang sangat luar biasa.

"Seperti kita lihat waktu hari libur, orang yang datang ke Kota Singkawang maupun Pontianak memang cukup ramai," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Singkawang terpaksa kembali menunda sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka lantaran Kota Singkawang kembali berada di zona oranye.

"Berkaitan dengan proses belajar tatap muka di sekolah, memang rencananya waktu itu sebelum ada perubahan zona Covid-19, kita sudah mempersiapkan sebanyak 20 sekolah untuk melakukan tatap muka mulai dari SD, SMP Negeri maupun Swasta," kata Ahyadi, Rabu (23/2).

Menurutnya, sebanyak 20 sekolah itu sudah memenuhi persyaratan cheklist periksa, jadi hanya tinggal melaksanakan kegiatan tatap muka saja. "Rencananya pada bulan Maret 2021 akan dimulai proses belajar tatap muka di sekolah," ujarnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Kota Singkawang, Barita P Ompusunggu mengatakan, per tanggal 21 Februari 2021 kategori risiko kenaikan kasus Covid-19 di Kota Singkawang saat ini masih berada di zona oranye yang artinya zona dengan risiko rendah.

"Hingga hari ini total pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Singkawang ada sebanyak 30 orang. Suspek dirawat sebanyak lima orang, empat di antaranya berasal dari luar Singkawang," katanya.

Terkait dengan kondisi itu, dia mengingatkan untuk tetap disiplin dan patuh menjalankan protokol kesehatan yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak (3M) serta menghindari kerumunan dan keramaian.

Salah seorang tua siswa, Wulandary siap mengikuti aturan pemerintah.

"Jika memang belum bisa dilakukan proses belajar tatap muka di sekolah, mau diapakan lagi. Mungkin penundaan ada baiknya untuk kita semua," katanya.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 khususnya di Kota Singkawang masih terjadi, bahkan saat ini kondisi Singkawang masih berada di zona oranye.

"Untuk sementara waktu, kalau ada tugas dari sekolah, anak saya mengerjakannya di Bimbel. Dengan demikian, dia bisa sambil belajar," ujarnya. (din/jul/rud/ind)

Jokowi Ingin Dimulai Juli 2021

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berharap pemberian vaksinasi terhadap tenaga pendidik serta guru mampu membawa sinyal baik terhadap pembukaan kembali aktivitas sekolah tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi ingin kegiatan belajar tatap muka di sekolah bisa mulai dilakukan pada Juli 2021.

"Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kata Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2).

Jokowi menghadiri acara vaksinasi massal terhadap tenaga pendidik di SMAN 70 Jakarta Selatan. Ia Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mantan Wali Kota Solo itu menargetkan vaksinasi terhadap lima juta guru dan dosen di Indonesia rampung tanpa kendala pada Juni 2021. Menurutnya, vaksinasi massal terhadap tenaga pendidik di ibu kota bisa berlanjut secara bertahap ke berbagai daerah di Indonesia.

"Sehingga bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali," ujarnya.

Pihak yang menerima suntikan dosis pertama vaksin pada hari ini terdiri dari Organisasi Guru Undangan Ditjen GTK, Guru Disdik Provinsi DKI Jakarta, hingga organisasi PGRI.

Pemerintah Indonesia menerapkan kewajiban belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak Maret 2020. Kebijakan itu diterapkan menyusul kondisi pandemi Covid-19.

Namun demikian, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan itu pada 1 Januari 2021. Pihak sekolah dan pemerintah daerah diperbolehkan menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka dengan sejumlah pembatasan.

Saat ini program vaksinasi Covid-19 yang dimulai oleh pemerintah sudah berjalan.

Setelah sebelumnya diprioritaskan bagi para nakes, kini vaksinasi Covid-19 sudah mulai diberikan kepada masyarakat kategori lain, termasuk kepada para tenaga pendidik.

Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo optimis bahwa proses vaksinasi para guru bisa segera selesai.

"Tenaga pendidik, kependidikan guru ini kita berikan prioritas vaksin Covid-19.

"Agar semester kedua nanti pendidikan tatap muka sudah mulai bisa dilakukan kembali," kata Jokowi dikutip tim Pikiran-Rakyat.com dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan sebanyak 5 juta tenaga pendidik akan segera mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Komisi X DPR RI merespons beragam terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan kembali pada Juli mendatang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian setuju dengan target tersebut.

"Boleh saja optimis buat target tatap muka Juli, supaya satuan pendidikan dan orang tua mempersiapkan diri," kata Hetifah kepada Republika, Kamis (25/2).

Namun, ia meminta agar data perkembangan situasi penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah tetap terus dipantau. Politikus Partai Golkar itu berharap program vaksinasi bagi guru dapat berjalan lancar.

"Semoga vaksinasi lancar dan covid terkendali," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mempertanyakan target rencana tatap muka tersebut. Menurutnya, perlu dipastikan Juli mendatang seluruh pihak baik guru maupun siswa sudah divaksinasi.

"Apakah peserta didik juga sudah divaksinasi?" ucapnya.

Politikus PKS itu mengatakan mulai atau tidaknya pembelajaran tatap muka, sebaiknya jangan hanya berupa instruksi. Ia berharap agar semua pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut.

"Kalau memang benar mau dilaksanakan PTM maka pemerintah memfasilitasi kebutuhan agar terlaksanakannya prokes," kata dia.

Selain itu, ia juga mendorong agar perlu juga mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di tiap daerah. Sehingga pelaksanaan belajar tatap muka tidak diserentakan di semua daerah.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung target Presiden Jokowi untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang. Karena itu, ia mendorong agar vaksinasi bagi lima juta tenaga pendidik harus segera dituntaskan.

"Kami menilai target Presiden Jokowi untuk membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang harus didukung. Dengan demikian ancaman loss learning bagi anak-anak kita bisa diminimalkan," kata Huda, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis, (25/2).

Ia juga menjelaskan, pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pola belajar selama pandemi Covid-19 banyak dikeluhkan siswa, guru, maupun orang tua siswa. Berbagai kendala mulai dari keterbatasan kuota, minimnya gadget, hingga tidak meratanya akses internet membuat proses pembelajaran jarak jauh tidak berjalan maksimal.

Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak mendapatkan kompetensi sesuai dengan tingkatnnya. "Harus diakui pembelajaran tatap muka saat ini masih merupakan metode terbaik di Indonesia. Oleh karena itu kami mendukung pembukaan sekolah di awal tahun ajaran baru nanti," tutur politikus PKB tersebut.

Sebelumnya, program vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) telah dimulai pada Rabu (24/2). Presiden Jokowi menargetkan mengatakan prioritas vaksinasi diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan agar pembelajaran tatap muka bisa dimulai sepenuhnya pada Juli 2021, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2021/2022.

"Kita harapkan nanti setelah provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama. Karena tenaga pendidik, kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," ujar Presiden Jokowi di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2). (cnn/rep)

Pengamat Pendidikan 

Suherdiyanto 

Ekstra Waspada

PEMBELAJARAN tatap muka harus tetap ekstra memperhatikan protokol kesehatan. Terutama prosedur yang harus dilalui sesuai arahan Satgas Covid-19. Diantaranya melakukan tes swab kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka. 

Lalu standar kelas 50 persen dari total keseluruhan siswa di kelas. Misalnya dalam rombongan belajar ada 36 siswa maka maksimal hanya 20 siswa yang hadir dalam satu sesi.

Ini betul-betul harus ekstra ketat dan memperhatikan protokol kesehatan dengan tujuan untuk bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan tidak mengkhawatirkan orang tua dirumah.

Dengan pembelajaran tatap muka siswa akan kembali mendapatkan interaksi bersama guru. Sehingga penanaman karakter yang diharapkan betul-betul bisa terjadi. Harapannya ketika tatap muka penanaman karakter seperti nilai kejujuran, ketekunan, rasa tanggung jawab dan rasa saling menghargai akan muncul dengan sendirinya di dalam kelas.

Proses pembelajaran daring yang selama ini dilakukan berfokus pada penanam intelektual. Sehingga untuk penanaman karakter sepertinya terabaikan. Karena jikapun hal tersebut dilakukan persentasenya sangat kecil. Hanya pada tingkat disiplin siswa dalam mengumpulkan tugas.

Dalam pembelajaran daring guru tidak bisa melihat tugas yang dikerjakan betul-betul hasil dari siswa atau orang lain. Hal ini berpengaruh pada penanaman karakter terutama nilai kejujuran, kerja keras, ketekunan dan kerjasama. Selama ini juga banyak siswa yang sudah merindukan pembelajaran tatap muka. (din)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda