Ponticity post authorKiwi 27 September 2021

14,25 Persen Perempuan Kalbar Menikah Usia Dini

Photo of 14,25 Persen Perempuan Kalbar Menikah Usia Dini Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Anggota DPR RI, Komisi IX Dapil Kalbar I, Alifuddin menyoroti soal tingginya angka pernikahan dini di Kalbar. Setidaknya ada 14,25 persen perempuan menikah di bawah usia 16 tahun. Hal ini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan angka terpapar stunting.

"Ini perlu menjadi perhatian serius serta kerja sama semua pihak, baik instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para remaja untuk berjalan bersama sama mengatasi permasalahan ini," kata Alifuddin dalam sosialisasi dan monitoring Program Bangga Kencana dan Pendataan Keluarga 2021, Sabtu (25/9).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Tenny C Soriton mengatakan, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, 14,25 persen perempuan di Kalbar menikah di bawah usia 16 tahun. Pada usia ini sejatinya pemahaman tentang pola hidup remaja masih belum terlalu jelas atau matang.

"Ini tentunya menjadi perhatian serius kita bersama untuk memberikan pembekalan kepada remaja bagaimana bisa menunda usia perkawinannya dalam rangka mencegah jangan sampai melahirkan anak-anak stunting nantinya," ucapnya.

Berdasarkan data yang ada di provinsi, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi juga masih cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian semua pihak untuk untuk intervensi program.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyosialisasikan 4T dalam upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Tenny C Soriton.

Ia menyebutkan 4T yang dimaksud yakni, terlalu muda usai melahirkan di bawah 21 tahun, terlalu rapat jarak kelahiran yakni kurang dari 5 tahun, terlalu tua usia untuk melahirkan yakni di atas 35 tahun serta terlalu sering melahirkan.

BKKBN katanya, memiliki program penanganan stunting khusus pada remaja. Diantaranya pendewasaan usia perkawinan dengan harapan remaja bisa memahami dan mengerti stunting.

"BKKBN akan membuat dan mengembangkan modul-modul bagaimana remaja mengetahui dan memahami bagaimana mencegah perkawinan dini dan mencegah stunting di Kalbar," katanya.

Dengan program tersebut diharapkan remaja bisa merencanakan kehidupan kawin pada usia ideal. Yakni umur 21 tahun untuk perempuan serta 25 tahun pada laki-laki. Sehingga bisa mencegah tingginya pernikahan di bawah 16 tahun.

Dia menambahkan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, pelayanan kontrasepsi tetap berjalan dengan aman. Yakni dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan konsep new normal yang diusung  BKKBN secara sederhana.

"Kita tentu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19," tukasnya.

Sementara, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Eli Kusnaedi menyampaikan, Indonesia termasuk yang memiliki penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 272 juta jiwa. Pendataan keluarga akan menginput kemandirian keluarga, kebahagian keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Berbicara tentang penduduk tentu terkait kualitas dan kuantitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah data dan informasi yang didapatkan melalui pendataan keluarga dan administrasi kependudukan.

"Agar kualitas penduduk semakin meningkat, ada tiga hal yang saat ini sedang diperjuangkan BKKBN yaitu, pendampingan keluarga, dapur sehat atasi stunting dan vaksinasi keluarga," tutupnya.

Provinsi Kalbar masuk dalam delapan provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Pendewasaan usia perkawinan menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya stunting pada anak-anak. 

Minta KUA Terapkan UU Pernikahan 19 Tahun

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia dapat menerapkan ketentuan batas usia untuk menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Hal ini menyusul meningkatnya pernikahan usia muda di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, kata Bamsoet hal ini merupakan upaya pencegahan pernikahan dini, termasuk melakukan koordinasi dengan pelibatan pemuka agama untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut dari sisi positif dan negatifnya, sehingga masyarakat memahami bahaya atau dampak dari dilakukannya pernikahan terhadap anak.

"Kami meminta pemerintah melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pernikahan anak dapat berpotensi memutus akses mereka terhadap pendidikan, meningkatkan risiko kemiskinan, tindak kekerasan, dan berdampak kesehatan anak, terutama kepada perempuan, karena tubuh anak perempuan belum siap melakukan proses reproduksi," tegas Bamsoet, belum lama ini.

Karena itu dia meminta komitmen pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar minimal tamat SMA/SMU/SMK, disamping berupaya melakukan pengurangan perkawinan anak sesuai dengan yang diatur dalam UU dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs agar tetap menjadi prioritas.

"Pemerintah harus membenahi akar utama dari penyebab terjadinya peningkatan pernikahan anak, antara lain seperti faktor kemiskinan dan putus sekolah, dikarenakan diperlukan ketegasan dan implementasi secara berkelanjutan agar masa depan anak perempuan Indonesia tetap terjaga di masa pandemi Covid-19," pungkasnya. (din/nif)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda