PONTIANAK, SP - Sultan Keraton Kadariah Pontianak IX, Syarif Machmud Melvin Alkadrie, yang juga Anggota DPD RI Kalimantan Barat (Kalbar), mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalbar.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Ngopi Bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak, dengan tema “Dialog Terbuka Upaya Pencegahan Karhutla demi Kelestarian Alam dan Masa Depan Kalimantan Barat”, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan di Kalbar.

Syarif Machmud Melvin Alkadrie meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.

Menurutnya, langkah pencegahan perlu menjadi prioritas agar kejadian karhutla tidak terus berulang dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, pencegahan lebih diutamakan. Sosialisasi harus dilakukan dari pemerintah desa sampai ke tingkat RT, supaya hal-hal ini jangan terulang kembali ke depannya,” ujarnya.

Sultan Pontianak IX juga menyoroti pentingnya pendataan kepemilikan lahan. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi lingkungan perlu mengetahui kepemilikan lahan secara jelas sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.

Syarif Machmud Melvin Alkadrie menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Selain Karhutla, Sultan Pontianak IX juga meminta Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah jangka panjang untuk menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, khususnya saat musim kemarau.

Salah satu yang diusulkannya adalah pembangunan waduk di sejumlah kecamatan sebagai cadangan air.

“Saya berharap pemerintah kota mempersiapkan untuk membuat waduk untuk wilayah kota ini. Kalau bisa di setiap kecamatan harus ada waduk, karena kita perlu menjaga hal-hal seperti ini saat kemarau,” ucapnya.

Syarif Machmud Melvin Alkadrie juga mendorong adanya pengolahan air yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak kondisi air bersih saat situasi darurat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar, Adi Yani, mengatakan upaya penanganan karhutla terus dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pendekatan hukum. Adi Yani menyebut saat ini titik panas di Kalbar sudah mengalami penurunan, meski masih terdapat konsentrasi titik panas di Kabupaten Ketapang, kurang lebih 500 titik.

“Di Kalbar itu sudah banyak melakukan upaya-upaya, dari pemadaman, kemudian modifikasi cuaca, sampai pada pendekatan hukum,” ujar Adi Yani.

Dalam penegakan hukum, DLHK Kalbar bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kepolisian Daerah Kalbar. Sejumlah perusahaan disebut sedang dalam proses pemberian sanksi terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan karhutla.

Adi Yani mengatakan terdapat sekitar 33 perusahaan yang sedang dalam proses, sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan sawit.

Menurutnya, langkah penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kejadian karhutla di Kalbar. (*)