Ponticity post authorKiwi 28 Januari 2021 1,022

Mahasiswa Tuntut Kejati Kalbar Transparan Tangani Kasus Bantuan Covid-19

Photo of Mahasiswa Tuntut Kejati Kalbar Transparan Tangani Kasus Bantuan Covid-19 UNJUK RASA - Solmadapar kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kejati Provinsi Kalbar guna menuntut dibukanya informasi penanganan kasus korupsi di Kalbar, Rabu (27/1). Aksi ini merupakan aksi kedua, setelah sebelumnya sempat digelar pada akhir Agustus 2020

PONTIANAK, SP – Aktivis Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengembang Amanat Rakyat (Solmadapar) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalbar guna menuntut dibukanya informasi penanganan kasus korupsi di Kalbar, Rabu (27/1). Aksi ini merupakan aksi kedua, setelah sebelumnya sempat digelar pada akhir Agustus 2020 lalu.

Dalam tuntutan mereka, prioritas informasi yang diminta terkait dugaan kasus korupsi dana Bansos Covid-19 di Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kalbar yang beberapa waktu lalu sempat dirilis Kejati Kalbar, serta lima kasus lainnya.

"Bahwa sampai saat ini kasus itu belum juga digubris. Tapi belum dapat apa-apa. Di link (website Kejati) pun tidak ada," ungkap Sekjen Solmadapar, Rahmad Hidayat.

Menurut Rahmad, permintaan ini tidak semata-mata jadi prioritas mereka. Namun juga sebagai gambaran bahwa selama ini penanganan kasus korupsi di Kejati Kalbar dinilai sangat lamban dan tidak mampu menutaskan pengusutan kasus tersebut. Padahal, dari segi nominal jumlahnya tidak seberapa.

"Itu menjadi pelajaran semata, kasus yang hanya Rp177 juta nominalnya saja, Kejati tidak mampu mengusut tuntas kasus tersebut, apalagi kasus yang besar," terangnya.

Sebagai perbandingan, Solmadapar juga meminta agar Kejati Kalbar membuka setidaknya lima informasi penanganan kasus korupsi lainnya yang saat ini tengah ditangani. Utamanya terkait sejauh mana proses penyelidikan itu dilakukan. Sayangnya, selama ini pihak Kejati Kalbar tidak pernah menggubris permintaan itu.

"Lima kasus saja. Mereka (Kejati) tidak berani menyebutkan. Kan konyol. Hanya sekedar menampung inspirasi saja," kata Rahmad.

Menyikapi itu, pihaknya kembali memberi waktu 7x24 jam untuk pihak Kejati Kalbar menyikapi permintaantersebut. Apabila masih juga tidak digubris, Solmadapar berencana akan membuat posko di halaman Kejati Kalbar dan menginap di sana sampai permintaan mereka dikabulkan.

Sama seperti aksi sebelumnya, dalam unjuk rasa kali ini, Solmadapar membawa berbagai narasi untuk mendesak Kejati Kalbar memenuhi permintaan mereka. Dengan membawa spanduk warna hitam, mereka menuliskan "Tunarungu, Tunanetra, Tunawicara, Itu KEJATI. Tak hanya itu, terdapat gambar tikus di spanduk.

Aksi digelar dengan bergerak dari Bundaran Digulis Pontianak menuju ke Gedung Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Koordinator Lapangan Solmadapar, Angga Marta menambahkan, banyak kejanggalan yang ditemui pihaknya terkait dugaan korupsi dana Bansos Covid-19 di BPTD Kalbar. Satu di antaranya susahnya akses informasi yang diberikan oleh Kejati Kalbar.

"Kurangnya keterbukaan informasi terkait rincian anggaran yang telah dikucurkan sehingga mengakibatkan mudahnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan momen duka yang dialami di Kalbar," kata dia.

Untuk itu, dia meminta agar aparat penegak hukum berani menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam aksi kali ini ada tiga permintaan yang didesak. Pertama, menuntut Kejati Kalbar untuk segera mempublikasikan terkait laporan anggaran dari pihak-pihak yang menerima dana bantuan Covid-19 secara terperinci dan akuntabel.

Kedua, menuntut Kejati Kalbar segera menuntaskan kasus korupai dana bansos yang terjadi di BPTD Kalbar yang sampai hari ini pelaku masih berkeliaran bebas di luar.

Ketiga, menuntut Kejati Kalbar untuk memberikan keterbukaan informasi publik terkait kasus-kasus korupsi yang sudah terselesaikan maupun yang sedang dalam proses penyelidikan.

"Apabila 7x24 jam tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami Solmadapar akan melakukan aksi kembali sampai tuntutan yang kami inginkan benar-benar terpenuhi," tegasnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar yang diwakili oleh Asintel (Asisten Intelegen) Kejati Kalbar, Candra Yahya Welo, menemui peserta aksi di depan pintu gerbang gedung Kejati Kalbar. Dia mengatakan seluruh proses penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Kalbar terus berjalan.

"Namun perlu diketahui, bahwa proses penegakan hukum ini bukan lagi memenjarakan orang, sesuai dengan Undang-undang, antara proses pemberantasan korupsi, penegakan hukum, seiring berjalan dengan proses pemulihan serta penyelematan kerugian negara," katanya.

Meski begitu, Candra tidak menyampaikan secara rinci yang diminta Solmadapar. Baik terkait kasus dugaan korupsi BPTD Kalbar maupun lima dugaan kasus korupsi yang ditangani Kejati Kalbar.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalbar pada Selasa, 26 Mei 2020 silam, Kajati Kalbar, Jaya Kesuma mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan Covid-19.

"Hasil pemantauan di lapangan ada kecurigaan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran bantuan Covid-19 di mana anggaran sebesar Rp177 juta yang ada tidak dibelanjakan seluruhnya. Hal ini berdasarkan pada pengamatan di lapangan bahwa hanya sekitar 8-9 paket sembako yang dibagikan kepada warga," ungkap Jaya Kesuma saat itu.

Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kajati Kalbar.

Dia menjelaskan setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa CV atau perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan bantuan Covid-19 hanya dipinjam benderanya. Faktanya, perusahaan ini beralamat persis di sebelah rumah Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIV Kalbar.

"Penyidikan telah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap CV atau perusahaan tersebut ternyata benar bahwa CV hanya dipinjam benderanya oleh pejabat pembuat komitmen dan atau Kepala Balai dengan imbalan fee sebesar Rp7.958.700," beber Jaya.

Selanjutnya, sebut Jaya, dari anggaran sebesar Rp 177.760.000 dari Balai Perhubungan ditransfer setelah dipotong pajak berjumlah Rp 161.600.000 oleh KPPN sesuai prosedur ke rekening milik CV.

"Setelah ditransfer, salah satu staf honor atas inisial FRS di Dinas Balai Perhubungan mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp 151.217.000. Imbalan fee diberikan ke CV sebesar Rp7.958.700," ucapnya.

Jaya menyebut uang sebesar Rp 151.217.000 tersebut kemudian disimpan ke rekening staf honor atas perintah atasannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Mei 2020, dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan pada kantor Balai Perhubungan ternyata diperoleh fakta dan data bahwa semua proyek yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) dilakukan Balai Perhubungan dengan pinjam bendera beberapa CV dan semua yang hasil perbuatannya disimpan di rekening staf honorer berinisial FRS.

"Pada hari itu juga uang hasil perbuatan penyimpangan proyek penunjukan langsung diketahui total pemasukan ke rekening FRS sebesar Rp 674.000.000 dan saldo tersisa sebesar Rp 297.000.000 dan selanjutnya uang tersebut disita penyidik," tegasnya.

Pada saat itu, Jaya memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan atas praktik pelaksanaan anggaran proyek di tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka dalam waktu dekat apalagi ini menyangkut penyelewengan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Sekolah Anti Korupsi Ikut Mendesak

Selain Solmadapar, desakan untuk membuka informasi kasus korupsi yang ditangani Kejati Kalbar juga datang dari Kepala Sekolah Anti Korupsi, Lembaga Gemawan, Sri Hariyanti.

"Kami berharap kepada pihak Kejati agar dapat menyampaikan informasi secara terbuka terkait penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan agar masyarakat juga dapat ikut serta mengawal proses penanganan perkara tersebut," ungkapnya.

Apalagi, kata dia hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam upaya memperoleh informasi penanganan perkara selain dengan melakukan aksi, Sri Haryanti menyebutkan, masyarakat dalam hal ini kelompok organisasi mahasiswa juga dapat mengajukan permohonan informasi kepada Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peratutan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tntang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

"Apabila Kejati belum mampu menyediakan informasi yang minta, dapat diuji melalui tahapan berikutnya termasuk penyelesaian sengketa informasi, sehingga masyarakat mempunyai basis argumentasi yang kuat untuk mendapatkan hak informasi dimaksud," tutupnya. (sms/tik)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda