Ponticity post authorKiwi 28 Januari 2021 2,195

Polda Kalbar Sita Kapal Tongkang Tangbout Barlian 3311

Photo of Polda Kalbar Sita Kapal Tongkang Tangbout Barlian 3311 DISITA - Polda Kalbar menyita kapal tongkang Barlian 3311 dan lima unit tangbout atas dugaan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu.

PONTIANAK, SP - Polda Kalbar menyita kapal tongkang Barlian 3311 dan lima unit tangbout atas dugaan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu. Seluruh unit yang disita ini merupakan yang dibeli oleh PT Sarana Sijori Pratama.

Kasubdit Krimum Polda Kalbar, Kompol Iwan Setyawan menyebutkan, kasus ini berawal dari diterimanya laporan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu, (23/1) kemarin. Laporan itu atas dugaan penggunaan dokumen berlayar palsu yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya sendiri.

“Dugaannya, surat bukan peruntukannya yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kubu Raya,” kata Iwan, ketika ditemui di Polda Kalbar, Rabu (27/1).

Dijelaskan Iwan, tongkang dan lima unit tangbout tersebut disita sebab aktivitas penarikan ke perairan Wajok, tongkang dan tangbou itu menggunakan surat yang bukan peruntukannya.

Setelah dilakukan penyelidikan, status kasus ditingkatkan ke penyidikan. Satu orang berinisial AL, telah ditetapkan stausnya sebagai tersangka.

Berdasarkan laporan yang dibuat Dinas Perhubungan Kubu Raya, dinas tersebut bukanlah instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen untuk berlayar. Melainkan KSOP lah yang memiliki kewenangan.

Saat ini, seluruh barang bukti telah dititipkan di salah satu dermaga lantaran Polda Kalbar tidak memiliki tempat penyimpanan.

Iwan menjelaskan, dari proses pemeriksaan yang dilakukan, AL berperan sebagai orang yang disuruh untuk mengurus dokumen tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan masih  dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Telebih, dari kasus itu menurut Iwan, Dinas Perhubungan Kubu Raya merasa dirugikan sebab pihak instansi berpendapat  surat itu bukan kewenangan mereka untuk mengeluarkannya.

"Dinas Perhubungan mengeluarkan, tapi datanya tidak seperti itu atau diluar kewenangannya,” kata Iwan.

Terhadap tersangka akan dikenakan pasal 266 KUHP subsider 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara enam tahun. Terhadap tersangka saat ini telah dilakukan penahanan.

Perkara Pesanan

Menanggapi laporan perkara tersebut, kuasa hukum PT Sarana Sijori Pratama, Herman menduga sebetulnya kasus ini merupakan perkara pesanan dari seseorang. Hal ini berangkat dari rancunya proses penyitaan tongkang Barlian 3311 itu dan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

"Itu dipaksakan atas permitaan sesuatu. Ada pesanan. Masak si Alek (tersangka) ditelpon disuruh datang malam-malam jam 10 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya.

Dia menjelaskan penetapan tersangka dan penyitaan tongkang berbendera Mongalia itu pada tanggal 23 Januari 2021 lalu. Selang satu hari, tepat pada tanggal 24 Januari 2021 Polda langsung mengeluarkan surat SPDP ke Kejati Kalbar.

Menurutnya hal ini tidak logis, terlebih keluarnya surat SPDP itu tepat pada hari Minggu. Belum lagi, semestinya dalam proses penanganan harus ada pemeriksaan saksi, dan uji lab forensik untuk memastikan dokumen itu palsu atau asli.

Nyatanya, kata Herman dalam satu hari setelah penyitaan, Polda Kalbar dalam hal ini Subdit 1, Ditkrimum justru langsung melakukan penerapan tersangka.

"Kalau saya melihat laporan polisi yang mendadak menetapkan tersangka yang dibuat seketika tanggal 23 januari, dan disita itu rancu," ungkapnya.

Di sisi lain, apabila penyitaan tongkang tersebut berlandaskan dugaan pembuatan dan penggunaan surat palsu, dia mempertanyakan relevansinya.

Pasalnya, dokumen ini justru dikeluarkan resmi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Semestinya, kata dia polisi harus memastikan tanda tangan di dokumen benar atau tidak, atau keaslian dokumen.

"Kenyataannya dokumen ini diterbitkan oleh Dishub Kubu Raya, itu harus diperiksa tanda tangannya benar atau tidak. Dokumen asli atau palsu. Yang jadi objeknya kan dokumennya, bukan tongkangnya. Seenaknya aja jadikan barang bukti. Apa kaitan dan relefansinya. Dan itu bukan kewenangan subdit 1 itu wewenangnya Polair," ujarnya.

Menyikapi perkara ini, Herman mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum ke Mabes Polri dalam hal penyalahan dan melampui kewenangan yang dilakukan oleh Subdit 1 Ditkrimum Polda Kalbar terkait penyitaan tongkang tersebut.

"Saya akan melaporkan tapi tidak di sini (Polda Kalbar), karena percuma. Kita akan melaporkan ke Mabes Polri, terkait kewenangan dalam melakukan penyitaan. Karena ini melampui kewenangan," tutupnya.

Sebetulnya, konflik kapal tongkang ini sudah sejak awal Desember 2017 lalu. Kapal ini memiliki rute pelayaran dari Balai Karimun menuju Brunei Darusalam membawa batu granit. Namun, pada awal Desember 2018 kapal tongkang ini mengalami kecelakaan di perairan Temajok, Kabupaten Sambas. Muatan batu granit yang semula diangkut sebanyak 10 ribu ton, akibat kecelakaan tersebut hanya tersisa 3 ribu ton.

Di waktu yang sama, sebuah perusahan bernama CV Balian Jaya mendapat orderan untuk memperbaiki tongkang tersebut. Sayangnya, perusahaan tersebut tidak memiliki izin mengelas atau memperbaiki bawah laut.

"Kemudian CV tersebut mengambil rekanan dari PT Asia Diving dari Jakarta dan kemudian dikerjakan," kata Konsultan Pelayaran PT. Sarana Sujori Pratama, Hardian H Habeahan.

Setelah perbaikan diselesaikan, pada Juli 2018, CV. Balian Jaya meminta klaim pembayaran dari pemberi orderan. Lantaran pembayaran belum juga diklaim, akhirnya kapal tongkang dibawa ke Tegal. Celakanya, dokumen izin sudah kadaluwarsa dan ditangkap oleh Polairud Kalbar.

"Ditahan dan disidangkan sampai selesai," ungkapnya.

Dari sidang itu, keluarlah putusan bahwa kapten kapal dijatuhi hukuman kurungan selama tiga bulan atas kesalahan khusus pelayaran, yakni melanggar administrasi pidaana pelayaran.

Tidak terima dengan putusan tersebut, pihak kejaksaan justru mengajukan banding. Namun, kata Hardian banding ini tidak menuju substansi tapi meminta kapal tongkang yang menjadi barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. Rimba.

"Masalahnya PT. Rimba ini siapa, ini pidana kalau arahnya ke sana," tegasnya.

Hardian mengatakan banding ini diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dan putusan yang keluar sesuai banding. Namun, pihak terdakwa dalam hal ini Kapten tongkan tersebut mengajukan kasasi.

Selama proses itu berlangsung, pemilik kapal sekarang yakni Saimun ingin membeli kapal tersebut meskipun dirinya tahu bahwa kapal masih dalam proses hukum.

"Sampai ketemu asuransi dan ditipu. Diurus sampai tiga bulan tapi tidak ada kejalasan. Saya bantu urus ke asuransi, dan ketemu asuransinya yang menyebutkan bahwa orang asuransi yang menipu itu tidak pernah kerja sana," ungkapnya.

"Namun, saya jelaskan bahwa bukan soal perebutan kepemelikan jadi tidak perlu khawatir. Siapapun pemenangnya nanti bisa diambil. Ketika sudah inkrah, tongkang didaftarin ke mongalia maritim administration. Ini sebetulnya tidak ada lagi kasus hanya saja ini trik-trik mafia pelayaran," tegasnya. (sms)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda