Ponticity post authorKiwi 27 Januari 2021 1,711

PT SRM Diduga Gelapkan Pajak Rp74,438 Miliar, Laporan Fiktif Setiap Tahun ke PT Aneka Tambang

Photo of PT SRM Diduga Gelapkan Pajak Rp74,438 Miliar, Laporan Fiktif Setiap Tahun ke PT Aneka Tambang

PONTIANAK, SP - Perusahaan pertambangan emas milik investor dari China, PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalbar, berpotensi patut diduga melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai dan royalty Rp74,438 miliar tiap tahun.

Diketahui, PT SRM telah mulai beroperasi kembali, pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Hal ini dibenarkan oleh HRD PT SRM, Ade. Menurut dia, perusahaan telah ada kesepakatan dengan pihak ahli waris. "Secara hukum sudah tidak ada persoalan lagi dengan ahli waris. Semua sudah ada perjanjiannya," kata Ade.

PT SRM mengantongi izin pertambangan emas di atas lahan 100 hektar. Mulai berproduksi pertengahan tahun 2018, dengan kandungan emas terukur 28 ton, dan bisa digarap selama 10 tahun.

Melihat kapasitas mesin pengolahan bahan baku cukup besar, mencakup 12 tong, yaitu 8 tong berskala sedang dan 4 tong berskala besar, maka PT SRM diyakini mampu menggarap lahan 100 hektar hanya dalam limit waktu selama 5 tahun, dengan kapasitas produksi bahan baku 2.500 ton per hati.

Dugaan penggelapan pajak puluhan miliar rupiah per tahun, karena laporan fiktif yang dilakukan PT SRM kepada PT Antam, Jakarta. Hasil produksi sebagian besar dijual di pasar gelap, dan hanya sebagian kecil saja dijual ke PT Aneka Tambang (Antam), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Loporan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2019, menyebutkan produksi emas dari pertambangan legal di Indonesia, mencapai 109,02 ton dan di urutan ke-18 PT Sultan Raffli Mandiri (SRM) di Kabupaten Ketapang, mencapai 0,01 ton, sebagai sinkronisasi dari laporan kinerja dibuat Direktur PT SRM Muhammad Pamar Lubis pada 18 Oktober 2019.

Padahal, sesuai ketentuan, untuk menjamin kewajiban terhadap pajak pertambahan nilai dan royalty hasil tambang, maka seluruh hasil produksi perusahaan pertambangan emas seperti PT SRM wajib dijual kepada PT Antam.

Sumber di PT SRM, menyebutkan, pada tahun 2019 dan 2020, PT SRM melaporkan kepada PT Antam memproduksi dari baku hanya 100 ton per hari, sementara kenyataan di lapangan bahan baku diproduksi mencapai 1.000 ton per hari.

Tahun 2019 dan 2020 di PT SRM, hanya melaporkan memproduksi emas batangan  48.000 gram atau 48 kilogram emas kepada PT Antam di Jakarta, dan sebagian besar dijual ke pasar gelap di Pontianak dan sejumlah kota lainnya di Indonesia.

Oknum cukong kelas kakap di Pontianak yang namanya sudah cukup dikenal luas sebagai penampung emas batang illegal milik PT SRM, mengerucut kepada nama dua orang, berinisial nr dan ax.

Dari bahan material berupa pasir dan batu per ton menghasilkan emas 2,5 gram, 100 ton menghasilkan 250 gram atau 0,25 kilogram (1 kilogram = 1.000 gram). Per 1.000 ton menghasilkan 2.500 gram atau 2,5 kilogram. 

Apabila per hari mengolah bahan mentah (pasir dan batu) 1.000 ton, maka menghasilkan emas 2.500 gram dikurangi penyusutan 5 persen setelah dimurnikan di PT Antam, Jakarta (2.500 gram – 125 gram) menjadi 2.375 gram atau atau 2,375 kilogram per hari.

Apabila per bulan produksi selama 25 hari di kalikan 1.000 ton per hari, maka dalam satu bulan menghasilkan 2.375 gram (2.375 gram dikalikan 25 hari) atau 2,3 kilogram (2.375 gram dikalikan 25 hari), menjadi 59.375 gram per bulan atau 59,375 kilogram per bulan.

Produksi per tahun, selama 12 bulan (produksi selama 25 hari per bulan), produksi selama satu tahun selama 300 hari. Dengan perhitungan produksi 59.375 gram per bulan, maka produksi per tahun (12 bulan) mencapai 712.500 gram atau 712,5 kilogram per tahun.

Harga emas batangan 24 karat di PT Antam, Jakarta, per Senin, 11 Januari 2021, sebesar Rp952.000 per gram, sehingga bisa dihitung pendapatan per hari, per bulan dan per tahun PT SRM, sebagai berikut.

Pertama, pendapatan per hari, dari 2.375 gram atau 2,375 kilogram dikalikan Rp952.000 per gram maka pendapatan PT SRM per hari menjadi Rp2,261 miliar.

Kedua, pendapatan per bulan, dari 59.375 gram atau 59,375 kilogram dikalikan Rp952.000 per gram, maka pendapatan PT SRM per bulan menjadi Rp56,525 miliar.

Ketiga, pendapatan per tahun, 712.500 gram atau 712,500 kilogram dikalikan Rp952.000 per gram, maka pendapatan PT SRM per tahun, menjadi Rp678,300 miliar.

Dari 712.500 gram atau 712,500 kilogram per tahun, dijual ke PT Antam per tahun hanya 48.000 gram atau 48 kilogram pada tahun 2019 dan 2020, senilai Rp45,696 miliar.

Perhitungan hanya 48.000 gram atau 48 kilogram yang dijual ke PT Antam, karena PT SRM hanya melaporkan tiap hari mengolah bahan baku 100 ton, sementara kenyataan tiap hari mengolah bahan baku mmencapai 1000 ton.

Selebihnya dijual ke pasar gelap 664.500 gram (712.500 gram – 48.000 gram) atau 664,500 kilogram, maka potensi lolos kewajiban bayar pajak pertambahan nilai dan royalti dihitung dari pendapatan senilai Rp632,604 miliar.

Dari perhitungan di atas, potensi penggelapan pajak (pajak pertambahan nilai) pada tahun 2019 dan 2020,  berasal dari perhitungan hasil penjualan di pasar gelap sebesar Rp632,604 miliar. Perhitungannya sebagai berikut.

Dari hasil penjualan di pasar gelap senilai Rp632,604 miliar per tahun, masih dikurangi biaya operasional sekitar Rp5 miliar per bulan.

Biaya operasional, meliputi gaji tenaga kerja asing Rp20 juta per orang untuk 65 orang, dan karyawan warga lokal, dikalikan 12 bulan menjadi Rp60 miliar per tahun.

Maka pendapatan bersih dari penjualan emas batangan di pasar gelap mencapai Rp572,604 miliar (Rp632,604 miliar – Rp60 miliar).

Untuk menggaji 65 tenaga kerja asing per bulan @Rp20 juta, dianggarkan Rp1,3 miliar. Kemudian gaji karyawan lokal, kebutuhan bahan kimia per bulan, terdiri dari sianida 60 drum, nitride Acid 5 galon, caustic soda 25 sak, H2O2 25 galon, kapur 300 ton, sehingga biaya operasional keseluruhan per bulan Rp5 miliar dan Rp60 miliar per tahun.

Untuk menghitung nilai kerugian negara dari hasil penjualan di pasar gelar senilai Rp572,604 miliar dikalikan 13 persen.

Angka kewajiban kepada Pemerintah lewat PT Antam sebesar 13 persen, meliputi pajak pertambahan nilai/kewajiban lain secara kumulatif 11 persen dan royalty tambang sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019, tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, komoditi emas 2 per sen.

Maka potensi kerugian negara tiap tahun lakukan PT SRM mencapai Rp74,438 miliar, yaitu 13 persen dari pendapatan bersih Rp572,604 miliar, hasil penjualan emas batangan di pasar gelap tiap tahun.

“Potensi kerugian Negara Rp74,438 miliar per tahun, karena PT SRM patut diduga tidak bayar pajak pertambahan nilai/kewajiban lain secara kumulatif dan tidak bayar royalty karena menjual emas batangan di gelap sebanyak 664.500 gram tiap tahun,” kata sumber Suara Pemred di PT SRM.

PT SRM beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. Oktober 2018, sempat tidak beroperasi selama 3 bulan, karena bermasalah dengan masyarakat. Kemudian pula pada Agustus 2020, sempat tidak beroperasi karena masalah serupa, berupa tuntutan tenurial dengan masyarakat yang belum terselesaikan.

Per Desember 2020, sampai sekarang (Januari 2021), PT SRM, beroperasi seperti biasa, dengan tetap hanya menjual 48.000 gram per tahun kepada PT Antam di Jakarta, sementara dijual ke pasar gelar di Pontianak dan kota lainnya di Indonesia, selalu berkisar 664.500 gram per tahun.

Sumber Suara Pemred, menjelaskan, untuk memproduksi emas batangan, PT SRM diperkuat 12 unit mesin sebagai berikut. Pertama, kapasitas tempat pengolahan dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 8 tong dengan volume 78,84 kubik. Apabila berat jenis material dalam 1 kubik 2.6 ton maka didapat kapasitas volume per tong adalah 204,9 ton total 4 tong adalah 819,936 ton.

Kedua, ada 4 tong besar ukuran 6 x 10 meter dengan volume 282,6 meter kubik dengan berat jenis material 2.6 ton per meter kubik, maka 1 tong besar mempunyai kapasitas 734,76ton.

Apabila 4 tong adalah 1.469,52 ton, maka diperkirakan PT SRM saat ini mampu mengolah bahan material perhari sebanyak 2.289,46 tondengan grade emas rata-rata adalah 4.85 gram hasil per hari yang didapat dari minimal pengolahan 1.000 ton per hari didapat hasil 4.850 gram/atau 4,85 kilogram dengan recovery 5% didapat hasil bersih minimum adalah 4.607,5 gram atau 4.6 kilogram per hari.

Kalau melihat 12 tong (4 tong besar dan 8 tong berukuran sedang) tempat mengolah bahan baku berupa pasir dan batu, di dalam menyaring butiran emas dan kemudian menjadi batangan emas, maka kapasitas produksi PT SRM melampaui 2.500 ton bahan baku tiap hari.

Kuasa hukum PT SRM, Wawan Ardianto, SH, membantah dugaan manipulasi hasil produksi sebagaimana disebutkan di atas. “Laporan kinerja hasil produksi, sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada manipulasi. Bisa dibuktikan,” kata Wawan Ardianto.

Wawan Ardianto, mengharapkan berbagai pihak yang merasa masih ada permasalahan dengan manajemen PT SRM, agar ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk di antaranya menempuh upaya hukum.

Dikatakan Wawan Ardianto, sebagai perusahaan yang beroperasi secara legal, PT SRM patuh dengan ketentuan administrasi yang berlaku di Indonesia, terutama patuh pada aturan administrasi yang berlaku bagi perusahaan sektor pertambangan mineral dan batubara.

Hubungan Masyarakat Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantot Wilayah Kalimantan Barat, F. Ginting dan Hubungan Masyarakat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ketapang, Tjipto, mengatakan, sejauh ini, belum ditemukan tindak penyelundupan yang dilakukan perusahaan pertambangan.

Kendati demikian, baik F. Ginting maupun Tjipto, menegaskan, tindakan tetap sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ada tindak pelanggaran perusahaan sektor pertambangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat, dari 707 Izin Usaha Pertambangan (IUP), mencakup tiga kategori. Kategori pertama, IUP komoditas mineral logam ada 152 unit IUP. Kedua, IUP komoditas batubara ada 7 unit IUP. Ketiga, IUP komoditas mineral non logam dan batuan ada 548 unit IUP, dengan IUP tahap eksplorasi 261 IUP dan IUP tahap operasi produksi 446 IUP.

Kawini Janda Bahenol di Siantan

Dalam invoice, nomor 01/SRM.Keu/II/2019, menyebutkan, PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), beralamat di Gedung Wisma Rahardja, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 01, RT 08/RW 03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam mengelola pemasukan, PT SRM, dibagi menjadi 2 divisi secara tidak resmi. Khusus laporan resmi, terutama laporan rutin kepada PT Aneka Tambang (Antam), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian keuangan dipegang Rani Setyowati.

Untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan dari hasil penjuangan di pasar gelap, dipegang tiga orang warga Negara China, yaitu Li Rong Mi, Mama Wang dan Wang. Dalam perkembangan terakhir, Wang lebih banyak berkiprah berkaitan dengan pihak luar.

Li Rong Mi, mengendali utama uang yang diperoleh dari penjualan di pasar gelap, kemudian didistribusikan seperlunya kepada Mama Wang dan Wang.

Keterlibatan Li Rong Mi, Mama Wang dan Jianjun Wang di dalam mengendalikan pemasukan dari penjualan di pasar gelap, membuat  uang ganti rugi Rp3,8 miliar terhadap tanam tumbuh masyarakat di Desa Nanga Kelampai, sampai sekarang serba tidak jelas.

Gaya hidup 3 orang warga negara China, berubah drastis setelah menikmati uang hasil penjualan emas batangan di pasar gelar di Pontianak dan sejumlah kota lainnya di Indonesia.

Jianjun Wang, misalnya, pada akhir tahun 2020, bisa membeli satu unit rumah mewah seharga Rp6 miliar di Citra Garden, arah ke Bandar Udara Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Di rumah mewah, itu, Jianjun Wang, menempatkan satu janda bahenol beranak dua yang kemudian dijadikan istrinya, bernama Lina. Resepsi pernikahan Lina dan Jianjun Wang, digelar secara mewah di salah satu hotel di Pontianak akhir tahun 2020.

Setelah Jianjun Wang mengawini janda bahenol beranak dua bernama Lina, maka PT SRM melanjutkan aktifitas di lapangan sejak Desember 2020, sampai sekarang.

Awalnya perusahaan tambang dari China menggunakan PT. Tanah Raja Indonesia, asal dari CV. Sultan Rafi Mandiri pada Tahun2017. Akta perubahan menjadi PT. Sultan Rafli Mandiri, menarik pula ditelusuri.

Pasalnya para komisaris dan beberapa pemegang saham merasa tidak pernah dilibatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Merela juga merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada Li Rongmei untuk melakukan perubahan Akta.

PT Sultan Rafli Mandiri didirikan melalui Akta Nomor: 24, tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat oleh salah satu Notaris di Jakarta. Pendirian perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk meneruskan usaha Pertambangan Emas yang dilakukan oleh perseroan comanditer CV. Sultan Rafli Mandiri.

Dalam perjalanannya, banyak terjadi trouble di internal perusahaan sehinggal muncul Akta Perubahan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 4, Tanggal 10 Juli 2017, yang dibuat di salah satu Notaris di Kabupaten Tanggerang.

Akta perubahan Nomor 4 terbit atas permohonan Li Rongmei, warga negara China, yang diterbitkan oleh pemerintah RRC. Saat menghadap Notaris, Li Rongmei menerangkan bahwa dirinya dalam hal tersebut bertindak selaku Kuasa dari para pemegang saham PT. Sultan Rafli Mandiri.

Dalam Akta perubahan, PT. Tanah Raja Indonesia mendominasi saham sebesar 77.000 dengan nilai Rp7,7 miliar. Kondisi perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri saat ini sedang blunder, para komisaris dan pemegang saham minta kembali ke akta sebelumnya, apabila terbukti ilegal.

Atas perihal tersebut, Ny. Cheng Changren selaku Direktur Utama dan Li Rongmei selaku penerima kuasa belum dapat dikonfirmasi.

Sultan Rafli Mandiri, tersangkut masalah Kasus emas batangan 3,3 kilogram. Emas batangan ini sempat ditahan oleh Bandara Rahadi Oesman, Ketapang saat akan dibawa oleh tenaga kerja asing warga China.

Sultan Rafli Mandiri selaku perusahaan pemilik emas batangan tersebut, mengaku jika emas tersebut akan dibawa untuk keperluan perusahaan.

PT SRM berdalih emas tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Dan ia menegaskan kalau perusahaannya memang memiliki izin Iizin Usaha Pertambangan untuk menambang emas.

Perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri yang diduga melanggar aturan , perusahaan Ini beroperasi sejak tahun 2012 di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat .

Perusahaan dicurigai telah melakukan kegiatan eksploitasi dan tidak melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja serta tidak memperhatikan lingkungan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai kurang.

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda