PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan genap berusia 66 tahun pada 28 Januari 2023. Sepanjang usianya, telah banyak pembangunan yang dilakukan, baik pada bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Kalbar ke-66 ini pun bertepatan dengan tahun terakhir Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan menjabat sebagai kepala daerah.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku, sepanjang lima tahun menjabat sebagai Gubernur Kalbar, banyak pembenahan yang direaslisasikan, terutama pada bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang infrastruktur, Sutarmidji menyebut selama lima tahun menjabat, jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami peningkatan signifikan. Padahal saat awal ia menjabat pada 2018 lalu. jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya 49 persen. Dia pun menargetkan diakhir masa jabatannya jalan dalam kondisi mantap bisa mencapai 80 persen dari total 1.530 kilometer.

"Pada akhir masa jabatan kami nanti tahun ini bisa berkisar 80 persen capaian jalan dalam kondisi mantap. Artinya dalam lima tahun menjabat bisa menjadikan jalan provinsi dalam kondisi mantap 30 persen atau kurang lebih 400 kilometer," ungkap Sutarmidji.

Midji sapaan akrabnya menjelaskan, saat awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar sempat dilaporkan ada 86 persen jalan dalam kondisi mantap. Namun setelah divalidasi, jalan provinsi dengan kondisi mantap ternyata hanya 49 persen. Hal tersebut yang memacu Pemprov Kalbar untuk terus menambah jalan dengan kondisi mantap.

"Insya Allah pada akhir masa jabatan saya akan mencapai 80 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. Kita sekarang sudah fokus pada perbaikan jalan," katanya.

Midji menambahkan, dirinya terus berkomitmen untuk membenahi infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Komitmen tersebut bisa dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalbar yang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Dia menyebut Pemprov Kalbar mempersiapkan anggaran untuk fokus pembangunan di beberapa ruas jalan, misalnya Jalan Siduk-Sukadana, Teluk Melano, Teluk Batang. Lalu peningkatan Jalan Singkawang Bengkayang dan Jalan Bodok Meliau.

Kemudian Jalan Tanjung Marau, Air Upas Manis Mata, Tumbang Titi Tanjung, Pak Mayam Nahaya, Batas Kota Pontianak- Kakap. Selain jalan, pembangunan lainnya yakni jembatan seperti jembatan Marsedan Kapuas Hulu.

“Masih banyak lagi ada jalan di Sintang, Sekadau,” katanya.

Midji menekankan pengerjaan pembangunan tersebut untuk memperhatikan kualitas dan pengawas. Juga meminta keterlibatan masyarakat untuk turut mengkritisi pembangunan jika dilakukan secara sembarangan.

“Saya harap siapapun yang mengerjakan harus perhatikan kualitas. Untuk masyarakat juga harus peduli, kalau kerja sembarangan kritisi, pengawas juga jangan tidur,” ungkapnya.

Dikatakannya, jalan provinsi yang paling panjang berada di Kabupaten Ketapang dengan lebih dari 400 kilometer. Sementara untuk mencapai jalan provinsi dalam kondisi mantap di seluruh Kalbar dibutuhkan anggaran hingga Rp8 triliun. Hal ini tentu dihadapkan pada keterbatasan dan kemampuan anggaran Pemprov.

"Ini yang kita tidak mampu, kemampuan kita setahun untuk menyediakan anggaran di sektor perbaikan jalan paling banyak Rp500 miliar hingga 600 miliar. Sedangkan yang diperlukan sebanyak Rp7 triliun hingga Rp8 triliun," jelasnya.

"Kita hanya bisa Rp500 miliar hingga Rp600 miliar rupiah dalam setahun. Ini yang menjadi tantangan dimanapun kalau sudah jalan provinsi ini," tambahnya.

Midji menjelaskan meskipun ada jalan provinsi yang diambil menjadi jalan nasional namun jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Namun jalan tersebut bukan yang dalam kondisi rusak tetapi ditengah di tengah kota. Sehingga hal tersebut tidak terlalu signifikan dalam mengurangi kondisi jalan tidak mantap.

"Saya yakin dengan kondisi bisa 80 persen mantap itu sudah bisa sangat memadai dengan catatan perkebunan-perkebunan itu memiliki kewajiban jalan yang mereka lewati. Contoh misalnya jalan tanah harusnya dibuat fungsional," jelasnya.

Midji menambahkan, pembenahan infrastruktur dilakukan lantaran dengan jalan bagus maka akan memberikan dampak terhindar dari sulitnya distribusi kebutuhan pokok. Diantaranya pembenahan yang dilakukan yakni ruas Jalan Rasau. Pasalnya pada wilayah tersebut merupakan akses untuk menuju penyebrangan fery ke Kabupaten Kayong Utara.

Selanjutnya pembehanan ruas Siduk Sukadana juga harus dibenahi karena tahun ini Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang masuk dalam perhitungan inflasi. Selama ini hanya daerah yang menjadi perhitungan inflasi hanya Pontianak, Singkawang dan Sintang. Namun pada tahun ini ditambah dua daerah yakni Kayong Utara dan Ketapang.

"Sehingga menjaga inflasi itu (dengan memastikan) jalur distribusi terutama pangan harus lancar makanya kita buat disana. Pembangunan merata hampir disemua wilayah," jelasnya.

Kemudian pada bidang pendidikan, Sutarmidji menyebut dalam masa pemerintahannya setiap tahun digelontorkan Rp170 miliar untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Lalu hampir 25 persen APBD Provinsi Kalbar difokuskan untuk anggaran pendidikan.

Sehingga belanja banyak pembenahan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sarana prasarana pendidikan diseluruh wilayah Provinsi Kalbar semakin lebih baik.

"Meubeler itu dari 170 ribu sampai 200 ribu set kursi yang harus dibenahi separuhnya rusak dan tidak layak, kita sudah ganti hampir 100 ribu set. Tahun ini sudah genah artinya untuk itu sudah," ungkapnya.

Selain itu menurut Midji, tahun ini Pemprov Kalbar juga akan membangun 24 SMA SMK baru di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Pembangunan sekolah baru tersebut menurutnya dalam upaya mendekatkan sarana pendidikan ke masyarakat. Pasalnya di satu daerah siswa harus menempuh jarak 42 kilometer untuk mencapai sekolah.

"Bagi mereka yang mampu dan memiliki motor bisa tapi bagi mereka yang tidak mampu akan sangat berat akhirnya berdampak pada putus sekolah," tuturnya.

Pemprov Kalbar juga akan membangun sebanyak 24 asrama bagi SMA dan 13 asrama bagi SMK di seluruh wilayah Kalbar. Pembangunan asrama untuk mengatasi permasalahan jarak antara pemukiman penduduk dan sekolah yang cukup jauh.

Bahkan ada wilayah yang memakan waktu tiga hingga empat jam dengan jalan kaki untuk mencapai sekolah. Sehingga untuk mencapai sekolah para siswa harus berangkat sedari pagi mulai pukul tiga atau empat. Hal tersebut biasanya mendorong orang tua membuatkan pondok yang kadang tidak layak untuk anak-anaknya agar bisa tepat waktu datang ke sekolah.

"Ini yang mungkin menyebabkan putus sekolah. Akhinya pada beberapa tempat kita buatkan asrama, tahun depan cukup banyak asrama yang dibangun untuk ini," ungkapnya.

Midji mengatakan, Pemprov Kalbar juga terus mempersiapkan guru-guru yang mengajar di wilayah Kalbar. Dengan keterbatasan jumlah guru yang ada hal ini tentu menjadi tantangan di Provinsi Kalbar. Kondisi tersebut diantaranya bisa diatasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik perguruan tinggi di Provinsi Kalbar.

"KKN tematik bisa menjadi solusi, nanti pengabdian kita minta mereka mengajar disekolah yang kekurangan guru. Kadang satu sekolah hanya ada empat hingga lima guru itu yang mau kita tambah," jelasnya.

Selain itu, Midji mengatakan sektor kesehatan juga tidak kalah penting menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Selama ini menurutnya warga Kalbar banyak berobat ke Kuching, Penang, Singapura dan lainnya. Hal tersebut lantaran tingkat kepercayaan terhadap sarana prasarana kesehatan di Kalbar ini belum cukup tinggi.

Menyikapi hal tersebut menurutnya yang perlu dilakukan yakni menanamkan tingkat kepercayaan masyakat Kalbar tentang pelayanan bidang kesehatan. Sehingga pemerintah Provinsi Kalbar membangun rumah sakit yang cukup representatif yakni RSUD dr Soedarso dengan melengkapi semua layanan.

"RSUD dr Soedarso itu dengan dua gedung dan enam lantai lalu ada rumah sakit infeksiusnya juga dengan bangunan sendiri untuk 100 kamar dengan tekanan negatif artinya ini sudah memenuhi standar dan layanan juga akan terus kita perbaiki ke depan," katanya.

Dikatakannya operasi jantung terbuka sudah bisa dilakukan di RSUD dr Soedarso bekerjasama dengan rumah sakit harapan kita. Lalu untuk kemoterapi bagi penderita kanker juga sudah bisa di RSUD dr Soedarso. Sehingga untuk kemoterapi kanker dan lainnya tidak perlu lagi sampai ke Jakarta cukup di RSUD dr Soedarso.

"Ini akan terus kita lengkapi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan itu. Dengan gedung bagus fasilitas modern tapi kepercayaan masyarakat itu masih belum bisa kita buat maka tidak ada gunanya juga," jelasnya.

Dirinya menyebutkan untuk sektor kesehatan bukan hanya sekedar mempersiapkan sarana prasarana modern dan memadai. Akan tetapi juga harus dibangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kalbar bisa terus meningkat.

"Di bidang kesehatan yang menjadi tugas pemerintah provinsi saya rasa sudah maksimal kita lakukan. Termasuk perbaikan semua sarana prasarananya," sebutnya.

Selain itu hal yang tidak kalah penting menurutnya yakni pebaikan Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan kesehatan. Terutama pada penyediaan dokter spesialis dan sub spesialis. Meskipun saat ini menurutnya pada semua bidang pelayanan kesehatan telah memiliki SDM yang memadai.

"Saya dorong untuk dokter-dokter muda mengambil spesialis lalu yang spesialis mengambil sub spesialis. Kita dorong itu agar lebih banyak ahli-ahli semua bidang yang ada di Kalbar," ungkapnya.

Pada saat momentum HUT Pemprov Kalbar ke-66, Gubernur Sutarmidji juga akan meresmikan gedung pelayanan terpadu yang diisi oleh sejumlah dinas. Kantor-kantor dinas yang sebelumnya berjauhan akan dipindahkan mengisi gedung terpadu tersebut. Sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah dan cepat.

Midji mengungkapkan gedung pelayanan terpadu tersebut bakal diisi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Jenis layanan itu semua disini, kalau layanan baik saya yakin iklim usaha juga baik, terlebih saat ini pelayanan publik kita sudah sangat baik," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, pembangunan gedung tersebut awalnya diproyeksikan untuk mall pelayanan publik Pemprov Kalbar. Namun saat ditengah proses pembangunan kebijakan tersebut diganti. Dengan kebijakan baru Pemprov tidak diwajibkan memiliki mall pelayanan publik.

Meskipun demikian menurut Midji dalam upaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka gedung tersebut bakal difungsikan sebagai pusat pelayanan terpadu di Pemprov Kalbar.

"Nanti pelayanan disini orang tidak perlu kemana-mana lagi," katanya.

Midji menepis anggapan yang menyebut dirinya malah membangun kantor di tengah kondisi jalan rusak. Menurutnya pembangunan gedung pelayanan terpadu tersebut tidak sama sekali mengganggu anggaran lain. Pasalnya pembangunan tersebut berasal dari optimalisasi pendapatan sektor aset.

"Prinsip saya aset untuk membangun aset, pembangunan ini tidak mengganggu anggaran lain," jelasnya.

Dari sisi perekonomian pada 2022 Provinsi Kalbar berhasil mencatatkan capaian pendapatan daerah yang luar biasa. Salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2022 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana peningkatan PAD itu mencapai Rp700 miliar lebih.

"Ekonomi Kalbar kalau perkiraaan saya 2023 justru bagus, kita tidak akan mudah terpengaruh resesi," ungkapnya.

Dengan capaian PAD yang besar itu, dirinya akan memprioritaskan pengalokasian anggaran di 2023 pada pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. Dia pun berharap APBD 2023 bisa terealisasi dengan baik, terlebih masa jabatannya hanya September mendatang.

"Saya berharap, siapapun yang menjadi penjabat (Pj) gubernur bisa menggali sumber PAD untuk membiayai pembangunan,” katanya.

Perlu Kolaborasi

Midji juga meminta keterlibatan perusahaan sawit untuk turut berkolaborasi memperbaiki infrastruktur jalan. Pasalnya perusahaan sawit juga berkontribusi dalam rusaknya jalan diberbagai daerah.

Dirinya menyebutkan Pemprov Kalbar selalu menganggarkan perbaikan ruas jalan tersebut. Akan tetapi anggaran yang dimiliki juga terbatas. Sehingga diperlukan kolaborasi pihak perusahaan sawit untuk perbaikan infrastruktur jalan.

“Untuk melakukan peningkatan jalan aspal ini (anggaran) kan terbatas, untuk satu kilometer jalan saja bisa menghabiskan anggaran antara 6 hingga 7 miliar rupiah," jelasnya.

Dirinya menambahkan kerusakan jalan di Provinsi Kalbar juga diakibatkan oleh angkutan sawit. Bahkan kondisi jalan rusak di Nanga Sayan, Sokan, Kota Baru Kabupaten Melawi bisa rusak dalam satu malam akibat dilewati ratusan truk sawit. Maka perusahaan sawit juga harus terlibat dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan.

“Mereka (perusahaan) harusnya merawat jalan supaya fungsional. Jangan sampai dia yang merusak jalan dia tak peduli,” tegasnya.

Ia menegaskan demikian juga di Binjai perusahaan yang ada disekitar daerah tersebut juga harus ikut membangun infrastruktur jembatan. Dirinya bahkan mengancam jika perusahaan tidak melaksanakan perbaikan. Maka perusahaan sawit tidak diperbolehkan untuk melewati ruas jalan tersebut.

“Mereka satu malam bisa 50 hingga 100 kendaraan sawit yang lewat bahkan lebih. Terus yang lalu lalang yang harusnya angkutan jalan hanya beban 8 ton dijejali dengan muatan 15 ton. Kalau mereka tak peduli, harusnya mereka buat jalan sendiri, aturannya itu,” ungkapnya.

Selain itu, Midji juga meminta kepedulian masyarakat untuk mengawasi kendaraan sawit yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat menurutnya jangan hanya sekadar mengeluh akan tetapi tidak peduli saat jalan dilintasi kendaraan sawit. Padahal kendaraan sawit yang lewat bisa membawa muatan hingga 15 ton saat melintas.

"Harusnya yang seperti itu dimasalahkan, kenapa truk sawit yang lewat membawa muatan sampai 15 ton, padahal beban jalan 8 ton, sehingga yang merusak jalan itu mereka (perusahaan)," katanya.

Fakus Infrastruktur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan 2023 Pemprov Kalbar akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan Provinsi. Menurutnya Dinas PUPR mendapatkan arahan Gubernur Kabar agar lebih fokus menuntaskan jalan di kabupaten kota.

 “Dinas PUPR Provinsi sesuai arahan Pak Gubernur untuk tahun 2023 kita akan fokus pada infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi,” ucap Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen.

Dirinya menyebutkan Gubernur Kalbar menekankan pada kualitas pekerjaan agar menjadi perhatian. Maka pihaknya akan mendukung dan melaksanakn hal yang menjadi penekanan Gubernur Kalbar. Agar infrastruktur yang dibangun bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Pak Gubernur Kalbar juga telah memerintahkan kami untuk segera menangani jembatan Marsedan Kapuas Hulu  yakni penghubung ruas Jalan Sejiram -Semitau di Kabupaten Kapuas Hulu,” jelasnya.

Dikatakan Zulkarnaen perbaikan infrastruktur harus berpola seperti investasi misalnya saat menempatkan program disuatu kawasan maka harus dilihat manfaat atau dampaknya untuk masyarakat luas. Seperti contohnya perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara yang merupakan daerah berpotensi pada sektor perikanan. 

"Ketika akses jalan Kabupaten Kayong Utara bagus maka untuk pemasaran produksi perikanan, perkebunan, kehutanan akan lebih baik ke depan," katanya.

Iskandar memastikan ke depan akan fokus pada penyelesaian kondisi jalan mantap. Hal tersebut sejalan dengan target Gubernur Sutarmidji untuk mewujudkan infrastruktur Kalbar yang semakin lebih baik. Terlebih saat kondisi jalan yang mantap maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dirinya menyebutkan Pemprov Kalbar akan mencoba membuat suatu pola penanganan jalan dengan lebih fokus pada suatu wilayah. Hal tersebut guna mensiasati keterbatasan besaran anggaran yang dimiliki Pemprov Kalbar. Disamping itu dengan kondisi yang mantap pada wilayah maka ekonomi bergerak naik.

"Saya rasa pak Gubernur berpemikiran seperti, beliau ingin fokus pada satu kawasan dan menginginkan ada dampak dari dibangunnya infrastruktur tersebut," tutupnya.

Lebihi Target

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar berhasil mencatatkan kinerja pendapatan daerah yang sangat positif sepanjang 2022. Bahkan realisasi pendapatan pada 2022 berhasil melebihi target yakni 107,80 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp5,65 triliun lalu realisasinya mencapai Rp6,09 triliun. 

Kepala Bapenda Provinsi Kalbar Mohammad Bari mengungkapkan, pendapatan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada 2022 tercapai dengan realisasi yang baik. Bahkan realisasi tersebut bisa melebihi target yang telah ditetapkan.

"Ini tidak terlepas dari komitmen Bapak Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan," ucap Kepala Bapenda Provinsi Kalbar Mohammad Bari.

Dirinya menerangkan pendapatan keseluruhan Kalbar pada 2022 berada pada angka 107,80 persen, atau dengan capaian realisasi lebih dari Rp6,09 triliun dari target sebesar Rp5,65 triliun. Capaian pendapatan daerah pada 2022 tersebut menurutnya menunjukkan hal yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada 2022 ini untuk pendapatan keseluruhan kita (Kalbar) berada pada angka 107,80 persen," katanya. 

Bari menjelaskan komponen pendapatan yang disumbang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), yakni PAD yang realisasinya mencapai 111,48 persen, atau sebesar Rp3,21 triliun dari target Rp2,88 triliun. Komponen PAD sendiri terbagi lagi menjadi pajak daerah dengan realisasi 110,12 persen, atau sebesar Rp2,67 triliun dari target Rp2,42 triliun. 

"Dibandingkan tahun lalu kami dapat meningatkan PAD sebesar Rp700 miliar," jelasnya. 

Lalu sektor-sektor penyumbang pajak daerah yang berhasil mencapai realisasi over target, pertama ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan capaian 108,86 persen, atau Rp732 miliar dari target Rp672 miliar. 

Lalu yang kedua ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target Rp661 miliar realisasinya berhasil mencapai Rp801 miliar atau 121,21 persen. Selanjutnya Pajak Air Permukaan (PAP), dari target Rp16 miliar, berhasil tercapai Rp20 miliar atau 125,03 persen. 

"Selanjunya pajak rokok dari target Rp380 miliar, berhasil mencapai realisasi Rp426 miliar atau 111,98 persen," ujarnya.

"Kemudian selain pajak daerah, ada retribusi daerah, kami juga over target 153,78 persen, dari target Rp9,31 miliar, realiasai berhasil mencapai Rp14,32 miliar. Ini capaian yang memuaskan pada tahun 2022," tambah Bari.

Bari menyebutkan capaian pada 2022 tidak terlepas dari komitmen Gubernur Kalbar Sutarmidji yang selalu mendorong Bapenda untuk berkinerja lebih baik. Serta selalu mendorong optimalisasi dari realisasi pendapatan daerah di Kalbar. 

Dikatakan Bari, jika melihat tren ke depan dirinya optimis dalam menyonsong 2023. Pihaknya akan terus berupaya agar pendapatan sama bahkan melebihi realisasi pada 2022. Dengan menggali potensi agar pendapatan bisa lebih baik dari 2022.

"Kami terus berupaya untuk menggali potensi yang ada baik pajak daerah dan lainnya. Termasuk dana transfer kami selalu berkomunikasi ke kementerian," tutupnya. (din)