Ponticity post authorKiwi 28 Oktober 2020 145

Isu Negatif Ancam Sektor Industri Kelapa Sawit

Photo of Isu Negatif Ancam Sektor Industri Kelapa Sawit

PONTIANAK, SP – Realitas menunjukkan beragam isu negatif terjadi terus menerus terhadap Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini disebut sebagai konspirasi yang ingin menjatuhkan Indonesia, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit agar produktivitasnya bisa terganggu dan menurun.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Eddy Abdurrachman dalam kegiatan zoom meeting peserta BPDPKS Journalist Fellowship and Training Batch II tahun 2020.

“Komoditas kelapa sawit memang sempat menjadi industri seksi dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tersebesar di Indonesia. Tidak heran apabila banyak sekali ancaman isu negatif yang menyerang di berbagai lini sektor industri kelapa sawit ini,” kata dia.

Kata dia, dalam perjalanan bangsa, Indonesia pernah menjadi produsen nomor satu berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan dunia. Indonesia pernah menjadi produsen nomor satu rempah-rempah, gula, cengkeh, dan karet. Namun saat ini, kejayaan atas komoditas-komoditas tersebut telah meredup.

Penyebabnya beragam, karena produktivitas yang menurun, hantaman isu negatif, inovasi dan riset yang minim, kalah bersaing dengan produk substitusi, tidak adanya diversifikasi produk, dan lain sebagainya.

Komoditas hasil negeri sendiri yang banyak mendapatkan kritikan masyarakat. Maraknya isu negatif dilontarkan disebutnya tidak berdasarkan fakta yang berkembang di masyarakat. Bahkan hal ini seringkali dianggap sebagai kebenaran umum.

Sejumlah isu tersebut menurut Eddy antara lain anggapan bahwa perkebunan dan industri sawit merupakan penyebab hilangnya hutan tropis, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, isu sawit sebagai penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, minyak sawit tidak baik bagi kesehatan, bahkan penggunaan tenaga kerja anak di perkebunan sawit.

“Dan bermacam isu negatif lainnya yang dialamatkan kepada sawit,” ungkapnya.

Padahal menurutnya, produk-produk sawit pun telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya yang familiar, minyak goreng dari sawit. Namun sesungguhnya, kata dia konsumsi minyak sawit dan turunannya lebih luas dari itu.

Di antaranya dalam produk sabun, shampoo, deterjen, lipstick, produk kosmetik, personal care, roti, coklat, biskuit, krimer, margarin bahkan susu formula bayi.

Penggunaan minyak sawit dan turunannya, lanjut Eddy, yang merupakan minyak nabati dengan produktivitas tertinggi, menjadikan produk-produk tersebut dapat digunakan oleh segenap kalangan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

"Dengan besarnya peran komoditas sawit tersebut, sangat ironis bahwa kemudian komoditas ini belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri," jelasnya.

Ekonom senior INDEF, Fadhil Hassan membenarkan memang kerusakan lingkungan ada yang karena deforestasi atau pembabatan hutan. Namun, deforestasi ini kata dia sebenarnya bukan hanya perkebunan sawit, melainkan karena ada kegiatan lain yang dilakukan manusia seperti pembukaan lahan untuk permukiman, pertanian dan lainnya.

“Kemungkinan, bisa saja yang menjadi tertuduh adalah perkebunan sawit karena memang sektor inilah yang paling mudah untuk disalahkan,” kata Fadhil.

Dia menilai perkebunan kelapa sawit adalah hal yang paling mudah untuk meng-kambing hitam-kan sawit lalu ketika ada kerusakan atau bencana alam, banjir dan kebakaran hutan dan lahan misalnya.

“Langsung sawit yang disalahkan. Sebagai contoh, saat terjadi kebakaran hutan besar di Kalimantan Tengah tahun 2015 disebabkan sawit karena terjadi dalam lahan konsesi sawit. Memang betul kebakaran itu ada di konsesi tetapi kan itu belum tentu disengaja,” kata dia.

“Sangat tidak rasional jika perusahaan dituduh melakukan pembakaran terhadap kebunnya sendiri,” tambahnya.

Dalam kegiatan zoom ini, ragam pertanyaan muncul dari peserta, sastu di antaranya dilontarkan oleh Testi Priscillia, Wartawan Borneonews.co.id terkait sikap wartawan dalam melakukan pemberitaan.

“Saat ini terjadinya bencana banjir di Kalimantan Tengah, tuduhan itu dialamatkan kepada sektor sawit. Di sisi lain, sawit menjadi sektor yang memiliki produktifitas yang tinggi dalam penggunaan lahan dengan jumlah produksi. Bagaimana tanggapan Anda (Fadhil) untuk wartawan dalam memberikan pemberitaan yang berimbang?,” tanya Testi.

Menurut Fadhil, wartawan harus objektif dan proposional dalam memberikan pemberitaan.

“Dalam membuat pemberitaan, wartawan harus menginvestigasikan isu secara mendalam, sehingga data dan fakta yang diungkapkan ke publik tersampaikan secara rasional. Bisa jadi banjir ini disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit, tapi kelapa sawit belum tentu menjadi penyebab satu-satunya. Wartawan harus menganalisis berdasarkan data dan presentase dari sektor sawit atau sektor lainnya yang menyebabkan banjir,” jawab Fadhil.

Hal-hal seperti ini menurut Fadhil sebenarnya antara kesan yang ingin diungkapkan dengan kenyataan yang ada.

"Jadi, tugas wartawan di sini harus benar-benar meng-cover fakta yang ada," tuturnya lagi.

Peran jurnalis dalam memberikan prespektif yang utuh dalam menyampaikan informasi. Saat ini, Indonesia kembali menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan menjadi tantangan agar kejadian serupa tidak terulang terhadap komoditas ini.

"Saya mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam menjaga eksistensi komoditas kelapa sawit agar terus memberikan sumbangsih besar bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia," tutup Fadhli.

Empat Korporasi Sawit Dipidana

Sementara itu, sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempidana empat korporasi perkebunan kelapa sawit di Kalbar.

Kepala Sub Direktorat Penyelidikan perusak lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan  Firdaus Alim Dampoli mengatakan, tahun 2019 jumlah lahan yang terbakar di Kalimantan Barat saat ini berjumlah 20 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebagian  besar telah diberikan sanksi administrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Sementara jumlah kasus yang dipidanakan sebanyak lima kasus, satu diantaranya perorangan, empat adalah korporasi.

" Di tahun 2019, ada satu koporasi yang kasusnya sudah P21 dan di tahun 2020, ada empat kasusbyang sudah P21," kata Firdaus seperti dikutip dari warta pontianak.com.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ade Yani mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutann Provinsi Kalbar, luas lahan yang terbakar sepanjang tahun 2019 berjumlah 1051 ribu hektar, dan sebagian terjadi di lahan gambut.

"Hal ini tentunya menjadi perhatian kita. Apalagi, kita juga telah melakukan upaya payung hukum serta bekerja sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingungan Hidup dan Kehutanan serta Polda Kalbar," tuturnya.

Adapun jumlah lahan gambut yang paling banyak terbakar terjadi di Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang.

Pelakunya rata rata adalah korporasi perusahaan perkebunan kelapasawit. Hal ini berdasarkan data satelit yang dimiliki ,dengan  rata rata terjadi  kebakaran diwilayah perusahaan. (sms/wp/ien)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda