Ponticity post authorKiwi 27 November 2022

ACT Tilep Dana Korban Pesawat Sriwijaya Belum Cair

Photo of ACT Tilep Dana Korban Pesawat Sriwijaya Belum Cair

PONTIANAK, SP - Puluhan keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengamuk di Kantor Sriwijaya Air Tower, Kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (11/11) pagi WIB.

Mereka meminta hak dana santunan kepada pihak managemen maskapai agar segera dibayarkan lantaran sudah satu tahun lebih pasca kejadian belum menerima dan mendapatkan kejelasan dari pihak Sriwijaya Air.

Salah seorangt keluarga korban asal Pontianak, Slamet Bowo Santoso (SBS) mengungkapkan, dirinya hingga saat ini belum mendapatkan santunan yang dijanjikan sebesar Rp1,5 miliar dari maskapai Sriwijaya Air sesuai undang undang penerbangan tanpa harus menandatangani rnd.

“Saat terjadi kecelakaan harusnya asuransi On, dalam artian bisa diambil kecuali kita tidak punya bukti korban adalah keluarga saya. Ketika kita terdaftar secara NIK di system kan sudah jelas siapa keluarganya dan berhak dapat santunan kenapa mesti dipersulit lagi,” ujarnya.

Dia dan pihak  keluarga korban lainnya menegaskan agar Sriwijaya Air bertanggung jawab penuh atas keperluan keluarga korban sampai kasus SJ-182 benar benar selesai.

Sejumlah keluarga yang datang dari berbagai daerah Pontianak, Ende hingga Flores, juga mempertanyakan kejelasan kepada pihak manajemen yang selama ini tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada para keluarga korban, termasuk kepada media.

Para keluarga korban menuntut hak tersebut sesuai rekomendasi Komisi V DPR RI agar dana santunan tersebut bisa dititipkan ke pengadilan atau pihak ketiga seperti perbankan.

Tak hanya itu pihak keluarga korban turut menggugat Boeing Company Amerika yang tidak mengganti spoiler atau bagian sayap Sriwijaya Air SJ-182 sejak 2012 sehingga diduga terjadi insiden tersebut.

Hingga kini, pihak maskapai Sriwijaya Air enggan memberikan keterangan kepada pihak media terkait dana santunan yang belum mereka berikan kepada para keluarga korban SJ-182.

Pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Januari 2021 silam.

Kecelakaan itu menewaskan 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak pesawat. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Soekarno Hatta tujuan Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.

Keluarga korban Mulyadi P Tamsir, Mantan Ketum PB HMI dan Fungsionaris DPP Partai Hanura, Slamet Bowo Santoso mengatakan hingga kini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Komisi V DPR RI, tim lawyer dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Terutama terkait dengan tuntutan keluarga korban beberapa waktu lalu.

Dirinya beberapa waktu lalu Kementrian Perhubungan juga kembali dipanggil Komisi V DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) salah satu yang dibahas realisasi pencairan santunan untuk keluarga korban Sriwijaya Air.

"Sampai hari ini kita keluarga korban belum mendapatkan konfirmasi dari Sriwijaya Air terkait janji mereka yang 30 November itu," kata Slamet Bowo Santoso.

Dirinya menyebutkan keluarga Mulyadi P Tamsir, Mantan Ketum PB HMI dan Fungsionaris DPP Partai Hanura akan ke Kota Pontianak pada 29 November untuk menuju Jakarta. Kedatangan keluarga korban ke Jakarta untuk mempertanyakan komitmen Direktur Utama Sriwijaya Air.

"Ada atau tidak perkembangan dari Sriwijaya Air kami tetap akan turun ke Jakarta untuk mempertanyakan komitmen Dirut Sriwijaya Air terkait pembayaran santunan yang dijanjikan," katanya.

Ia menyebutkan pihak keluarga korban akan menagih janji dari Sriwijaya Air. Karena hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menjanjikan santunan tidak ada penyertanya. Artinya perjanjian yang dipersyaratkan Sriwijaya Air tidak boleh ada.

"Kita besok akan turun ke Pontianak untuk bersama-sama keluarga korban Sriwijaya Air kita akan menagih janji Sriwijaya Air tanggal 30 November," jelasnya.

Slamet Bowo mengungkapkan sepanjang santunan yang diberikan pihak Sriwijaya Air tanpa perjanjian penyerta maka akan diambil pihak keluarga. Pasalnya perjanjian penyerta tersebut dianggap pihak keluarga korban Sriwijaya Air tidak masuk akal. Namun klaim dari Sriwijaya Air perjanjian itu yang mensyaratkan pihak asuransi.

"Kita tidak ada urusan dengan asuransi, urusan kita dengan pihak Sriwijaya Air," tegasnya.

Dikatakan Bowo pihak keluarga hanya akan menagih uang santunan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Pihak keluarga tidak menagih sesuai janji dari Sriwijaya Air. Lantaran uang tambahan santunan yang dijanjikan pihak Sriwijaya Air tetapi dengan syarat tertentu.

"Kami akan ambil santunan kalau tidak ada syarat penyerta, tetapi kalau masih ada syarat maka artinya langkah perjuangan kami masih panjang melawan Sriwijaya Air," ungkapnya.

"Kami akan terus lawan Sriwijaya Air apapun hasil akhirnya, kami juga akan lawan boeing, karena sampai hari ini belum ada permintaan maaf dari boeing atas kejadian ini," tutupnya.

Tolak RnD Sriwijaya

Keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 lalu merasa kecewa dengan pihak Sriwijaya Air.

Selain merasa dirugikan dengan syarat pencairan santunan kecelakaan, mereka juga merasa pihak Sriwijaya Air lepas dari tanggungjawab. Bahkan, keluarga korban yang berada di Sintang, Kalimantan Barat, merasa putus komunikasi dengan pihak maskapai.

“Sriwijaya Air sampai hari ini komunikasinya dengan kita putus sama sekali. Tidak pernah ada permintaan maaf (dari mereka), tidak pernah ada silaturahmi, termasuk satu tahun katanya kita mau dijanjikan mau ada peringaatan di kepulauan seribu juga tidak pernah dilakukan,” kata Slamet Bowo Santoso.

Bowo merupakan adik kandung Almarhum Mulyadi, satu dari sekian puluh korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak.

Hingga saat ini, keluarga Eks Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) ini belum menerima santunan dari pihak maskapai.

Keluarga korban penumpang pesawat SJ-182 yang tergabung dalam Herrman Law Grup termasuk Bowo menolak untuk menandatangani surat  Release and Discharge atau RnD sebagai syarat pencarian santunan. Menurutnya, seharusnya pencarian tersebut tanpa syarat seperti yang sudah dilakukan oleh PT Jasa Raharja.

Sebab, jika keluarga korban menandatangani RnD, ahli waris korban untuk tak lagi bisa menuntut, mengklaim serta hal-hal lain berkaitan dengan kejadian kecelakaan pesawat terhadap Sriwijaya Air. Dikhawatirkan, jika RnD ditandatangai dapat mempengaruhi gugatan kepada Boeing,

“Santunan Rp1,5 miliar yang dijanjikan oleh pihak Sriwijaya itu kita dipersulit dengan RnD perjanjian internal, bahwa kalau kita ambil santunan itu, maka kita tidak boleh menggugat boing,” ujar Bowo.

Bowo dan belasan keluarga korban melalui Herrman Law Grup menggugat perusahaan Boeing ke Pengadilan TInggi King County di Negara Bagian Washington, Amerika Serikat. Gugatan itu menyatakan Boeing bersalah dan gagal memperingatkan maskapai penerbangan cacat pada Throttle otomatis.

Gugatan itu diajukan pada 15 April 2021 lalu atas nama 16 keluarga korban yang tewas saat pesawat jatuh usai lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Total 62 orang dalam pesawat tewas, termasuk 12 awak dan tujuh anak.

Sebenarnya kata Bowo, keluarga korban yang menggugat Boeing bukan tidak mau mengambil santunan sebesar 1,5 miliar dari pihak Sriwijaya Air. Akan tetapi, ahli waris korban tidak ingin gegabah meski seluruh berkas sudah lengkap.

“Masih ada belasan keluarga korban belum ambil. Sebenarnya bukan tidak mau, berkasnya sudah lengkap, tapi kita belum mengambil karena kita tidak mau gegabah, nanti begitu kita tanda tangan RnD kita gugat boing kan kita salah. Sebenarnya gak masalah, tapi menurut aturan hukum kita jadi keliru,” beber Bowo.

Bowo sebagai ahli waris dari Alharmum Mulyadi melayangkan surat kepada Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus.

Dia bersama keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 meminta waktu untuk beraudiensi menyampaikan beberapa persoalan, termasuk terkait dengan syarat pencairan santunan dari Sriwijaya Air yang dirasa merugikan keluarga korban.

Surat permohonan audiensi ke Komisi V DPR-RI dibuat untuk menindaklanjuti pertemuan Rapat dengan Pendapat (RD) antara komisi V, KNKT dan Sriwijaya Air beberapa waktu lalu.

“Saya pribadi sudah meminta sama Pak Lasarus agar kami keluarga korban juga dihadirkan ketika RDP. Tadi kami juga mengirim surat permintaan audiensi biar Sriwijaya ndak terus berkelit dan lari dari tanggungjawab,” jelas Bowo.

Total ada 14 point yang bakal dijabarkan ahli waris korban kecelakaan pesawat SJ-182 yang akan disampaikan saat audiensi kepada Komisi V DPR-RI.

Beberapa point penting yang akan disampaikan ahli waris antara lain mendesak Sriwijaya Air untuk mencairkan santunan tanpa ada tanda tangan RnD.

“Santuan itu kewajiban maskapai karena dia yang punya pesawat yang kecelakan. Semua keluarga korban yang belum mengambil minta untuk audiensi karena kita dipersulit oleh pihak sriwijaya,” tutur Bowo.

“Bahkan di keluarga kami dipaksa untuk mendantangani RnD itu, kita ditelpon dua kali. Itu setelah menggungat boing. Yang paling penting kita harus desak pihak perhubungan udara dan pihak sriwijaya. Supaya kami tidak perlu tanda tangan RND. Makanya kami minta komisi V menyuarakn itu,” harap Bowo.

Panggil Kemenhub

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semakin memperketat pengawasan penerbangan dalam negeri, karena banyak kasus kecelakaan pesawat terjadi di Indonesia.

"Kami minta Kementerian Perhubungan perketat pengawasan penerbangan, karena di Indonesia termasuk yang sering terjadi kecelakaan pesawat," kata Syarief.

Dia menilai peristiwa kecelakaan pesawat yang sering terjadi di Indonesia, menandakan masih kurang pengawasan dari Kemenhub sebagai regulator penerbangan.

Menurut dia, tidak seharusnya dalam setiap peristiwa kecelakaan pesawat selalu dikatakan sebagai "pelajaran bagi semua pihak", karena yang harus dilakukan adalah langkah perbaikan dari semua sisi.

"Ini harus jadi perhatian Kemenhub artinya pengawasan harus ketat, regulasi diperketat agar tidak selalu terjadi masalah. Karena kalau tiap terjadi masalah lalu dikatakan 'kita belajar dan akan pelajari', maka itu artinya kita tidak pernah tamat sekolah," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu meminta Kemenhub benar-benar melakukan pengawasan secara ketat, termasuk komponen pesawat apakah layak terbang atau tidak.

“Tunaikan hak penumpang yang terimpa musibah pesawat Sriwijaya. Kami meminta kepada Kemenhub, memperhatikan masalah tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya, hak-hak para keluarga korban belum diterima, harus segera ditunaikan. Saya harap ini harus diutamakan, dari sisi kemanusiaan,”

Tanggapi Laporan

Sementara itu, Ketua Komisi V, DPR Lasarus menyayangkan proses investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182 pada Januari lalu terhambat, salah satunya karena anggaran.

Lasarus menyoroti pernyataan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo terkait kekurangan anggaran dan utang dalam penyelesaian investigasi jatuhnya pesawat jenis Boeing 737-500 tersebut.

"Ini sudah 12 bulan, harusnya sudah selesai. Sekarang sudah masuk ke 22 bulan, ini baru bisa dituntaskan, hambatan salah satunya adalah soal anggaran," kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V di Kompleks Parlemen, Kamis (3/11).

"Ini utang sudah dibayar semua belum?" tanya Lasarus. Komisi V DPR Siap Jembatani soal Santunan Korban Pesawat Sriwijaya SJ-182

Lasarus mengungkapkan bagaimana santunan untuk keluarga korban penumpang kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182.

“Santunan korban tidak ada masalah. Sebetulnya dari Sriwijaya siap membayar, hanya memang masalahnya tadi ada soal ahli waris ada dua ahli waris misalnya yang menuntut,” kata Lasarus.

Lasarus menyebut terdapat 17 ahli waris yang tidak mengambil santunan karena di antara keluarga korban penumpang ada yang menuntut Boeing.

“Dulu Lion mensyaratkan bagi yang menuntut lagi ke Boeing tidak akan dibayar. Bikin pernyataan dulu. Beri kita tanya, rupanya tidak ada,” lanjutnya.

Lasarus menyampaikan Sriwijaya tidak mensyaratkan pengambilan santunan itu diperbolehkan atau tidak.

“Jadi silakan saja diambil. Mereka menuntut siapa pun silakan itu hak untuk mereka,” ujarnya.

Lasarus memaparkan jika nanti terdapat laporan dari keluarga korban atau ahli waris yang menyampaikan Sriwijaya Air mensyaratkan aturan pengambilan santunan, DPR akan memanggil Sriwijaya Air.

“Kami mau dengar dulu nih ada laporan, tapi sampai hari ini belum ada laporan ke kami juga. Saya sebelum pernah menerima kemudian balik kondisi itu. Jadi, tidak ada mengungkapkan ada menerima laporan,” terangnya.

Lasarus mengumumkan bahwa total keseluruhan kompensasi untuk korban penumpang kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 sebesar Rp1,5 miliar.

“1 miliar 250 juta, plus lagi 250 juta santunan diberikan lagi tambahan dari Sriwijaya. Jadi, setiap korban menerima 1,5 miliar,” katanya.

Lambat Investigasi

Menanggapi Lasarus, Nurcahyo mengatakan, KNKT sudah membayar utang terkait pelaksanaan investigasi kecelakaan pesawat tersebut.

"Sudah (dibayar) pak, sudah," ujar Nurcahyo.

Lasarus meminta KNKT memastikan kembali terkait anggaran dan utang agar pemerintah dapat memberikan besaran anggaran yang sesuai.

"Utang sudah dibayar semua pak? Kalau enggak ada, minta saya duitnya pak. Kalau saja negara enggak punya duit, bayar beginian, malu pak kita sebagai warga negara ini," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait hasil investigasi KNKT, Lasarus mengkritik Sriwijaya karena dinilai tidak kompatibel dalam memberikan layanan jasa penerbangan. Ia menyoroti pengunduhan flight data recorder dari pesawat Sriwijaya yang tidak sesuai ketentuan.

"Ini baru 53 persen tadi pak, ini masalah di Sriwijaya ini menyangkut keselamatan harusnya tidak ada toleransi Pak Ditjen Udara, dengan regulasinya kita yang menentukan, kalau memang tidak kompatibel, tutup pak. Jangan kasih terbang dia, itu jauh lebih baik," ucap dia.

Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi V, Nurcahyo mengungkapkan hasil investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Ia meyakini terjadi gangguan pada sistem mekanikal pada pesawat rute Jakarta-Pontianak tersebut.

"Hasil flight data recorder (FDR) yang sudah kita unduh, pada saat climbing terjadi perubahan mode auto pilot dari yang semulanya menggunakan manajemen computer berpindah menggunakan mode control panel," kata Nurcahyo.

Nurcahyo mengatakan, dalam kondisi normal, auto-throttle dapat menggerakkan kedua thrust lever kanan dan kiri untuk mundur dan mengurangi tenaga mesin.

Namun, saat penerbangan, auto-throttle pada pesawat tidak bisa menggerakkan thrust lever di sebelah kanan. KNKT, kata dia, telah memeriksa 7 komponen terkait auto throttle tersebut sehingga diyakini terjadi gangguan sistem mekanikal pada thrust lever di sebelah kanan, bukan pada sistem komputer.

"Karena padatnya lalu lintas hari itu dan ada pesawat dengan tujuan penerbangan yang sama ke Pontianak, pesawat SJ ini diminta oleh air traffic controller untuk berhenti di ketinggian 11 ribu kaki," ujarnya.

Nurcahyo mengatakan, pada ketinggian pesawat 11.000 kaki tenaga mesin semakin berkurang karena thrust lever di sebelah kanan tidak bergerak. Perbedaan thrust lever kanan dan kiri ini disebut asimetri.

Ia mengatakan, untuk mencegah asimetri tersebut, sistem CTSM harus memutuskan auto throttle. Namun, terjadi keterlambatan yang diyakini akibat informasi dari flight spoiler memberikan nilai rendah sehingga komputer memberikan sensor yang berbeda.

"Pesawat yang tadinya sedang berbelok ke kanan, karena perubahan posisi thrust lever sebelah kiri yang makin berkurang menghasilkan tenaga mesin, akhirnya pesawat menjadi datar, tidak bergerak, tidak berbelok, akhirnya berpindah berbelok ke kiri yang tadinya berbelok ke kanan," tuturnya.

Nurcahyo melanjutkan, selama penerbangan terdapat perubahan posisi thrust lever, penunjukan indikator mesin, dan perubahan sikap pesawat yang tidak disadari pilot. Selain itu, ia mengatakan, suara kapten tidak terekam diduga karena tak menggunakan headset sehingga analisis tak bisa dilakukan.

"Kemudian ada mikrofon yang kami harapkan bisa merekam apapun suara yang ada di cockpit tapi tertutup suara bising. Jadi kami tidak bisa menganalisa bagaimana kerja sama cockpit, apa saja perintahnya dari kapten ke kopilot," ucap dia. (din/mul)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda