PONTIANAK, SP - Sehari menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Anggota Komite I DPD RI, Maria Goreti menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) pada Selasa (26/11/2024). Rapat kerja ini dilaksanakan dalam agenda kunjungan kerja anggota DPD RI ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada.

Ada dua isu utama yang dibahas. Isu pertama tentang langkah-langkah kepolisian dalam mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada. Isu kedua tentang Netralitas Aparat Negara (ASN, TNI, Polri).

Kepada Kapolda Kalbar dan jajarannya, Senator Maria Goreti mengatakan bahwa Komite I DPD RI menjalankan tugas konstitusionalnya untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah bagian dari menjalankan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini UU Pilkada.

“Mulai dari masa persiapan, masa kampanye, hingga hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi agenda prioritas reses Komite I DPD RI, juga agenda utama dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan kali ini.

“Kita semua berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada. Kita berhadap Pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Oleh karena itu, kali ini kami ingin mendengarkan kesiapan dari sisi pengamanan Pilkada. Bagaimana kesiapan dan strategi pengamanan yang diambil oleh Polda Kalbar,” papar Maria Goreti.

Maria Goreti pun menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas suasana saat hari pencoblosan besok. Menurutnya, kalah atau menang adalah resiko dari sebuah kompetisi.

“Siapapun yang menang akan dituntut menjaga amanah untuk mensejahterakan masyarakat semuanya, tanpa pilih kasih. Akan tetapi, jika karena pilkada daerah kita menjadi rusuh, yang rugi adalah kita semua,” ujarnya.

Sejumlah perwira dan pejabat kepolisian ikut hadir dalam rapat tersebut, ada pejabat dari Mabes Polri dan Polda Kalbar. Pejabat dari Polda Kalbar yang hadir adalah Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto, Wakapoda Brigjen Pol.  Roma Hutajulu, Karoops Polda Kalbar, Kombes Pol. Asep Saepudin, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Sigit Jatmiko, Kabagpullahjianta Rodalops Stamaops Kalbar, Kombes Pol Taufiq Hidayat, dan Dirintel Polda Kalbar, Kombes Pol. Munizar.

Sedangkan pejabat dari Mabes Polri yang ikut hadir adalah Dirbinpolmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Badya Wijaya, Auditor Sispamobvitnas Madya TK II Baharkam Polri, Kombes Pol Abdul Hasyim, dan Perencanaan Anggaran Madya Tk III Stamarena Polri, AKBP Robertus Herry.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto menjelaskan bahwa kepolisian telah membuat pemetaan semua dimensi kehidupan, baik politik, sosial, agama, budaya, ekonomi, hukum, dan pertahanan, yang pada akhirnya akan bermuara pada tugas-tugas kepolisian.

“Semua dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan akan menyangkut tugas-tugas kepolisian di dalamnya. Dalam konteks pilkada, kepolisian pun sudah membuat pemetaan-pemetaan untuk mengklasifikasi tingkat kerawanan,” papar Pipit Rismanto.

Pipit menjelaskan beberapa daerah yang dinyatakan mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi ditetapkan selain berdasarkan kejadian-kejadian pada pemilu dan pilkada sebelumnya, kondisi medan dan ketiadaan jaringan seluler juga menjadi indikator.

“Area blank spot yang tidak adanya sinyal HP di sana, juga sulitnya medan ditambah lagi jaraknya yang jauh, dari segi keamanan sangat rawan. Tetapi karena kami sudah melakukan pemetaan daerah-daerah tersebut, maka menjadi atensi khusus kami untuk memastikan pilkada berjalan aman di tempat-tempat tersebut,” ungkap Pipit.

Pipit juga mengingatkan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas siapapun yang mencoba melanggar hukum dan ingin membuat rusuh saat Pilkada.

Pipit mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak semua paslon dan pendukungnya untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan. Tetapi jika ada pihak yang mencoba untuk membuat rusuh dan mengganggu keamanan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas.

“Secara umum situasi selama kampanye aman. Beberapa persoalan menyangkut keamanan memang terjadi, misalnya di Landak ada yang meninggal dunia saat menuju lokasi kampanye salah satu paslon. Namun setelah diselidiki, kematian itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye. Korban meninggal dengan sendirinya sebelum sampai ke tempat kampanye,” terang Pipit.

Pipit juga menjelaskan bahwa di Sambas juga ada laporan tentang ancaman keamanan terhadap salah satu paslon. Pihaknya sedang menyelidiki apakah ancaman itu benar-benar berasal dari lawan politik atau gorengan politik untuk playing victim.

“Meskipun kasus di Sambas itu sedang didalami, tetapi kami langsung meningkatkan pengamanan ke masing-masing paslon, baik di kediamannya maupun di posko-posko pemenangannya, sesuai prinsip preventif dan preemtif,” ungkap Pipit.

Menanggapi kekuarangan personel, Pipit mengungkap bahwa Polri tidak bekerja sendirian dalam pengamanan Pilkada. Seperti saat Pileg dan Pilpres lalu, Polri dibackup oleh TNI.

“Ada pasukan TNI yang disiapkan untuk membantu mengamankan jalannya Pilkada. Selain itu, ada juga pasukan yang power on hand Kapolda, yang siap digerakkan setiap saat kemanapun diperlukan. Tentu saja dengan kerjasama semua pihak, termasuk juga masyarakat, parpol, para pendukung, dan para paslon, kita optimis Pilkada di Kalbar akan berjalan aman dan damai. Tetapi, jika ada yang mencoba-coba untuk tidak membuat damai, kami pastikan akan kami tindak dengan tegas,” kata Pipit. (*)