PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya dalam membenahi infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota.

Sejumlah ruas jalan akan mendapatkan sentuhan perbaikan sepanjang 2025, termasuk ruas strategis Kendawangan–Pesaguan di Kabupaten Ketapang.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, saat diwawancarai pada Senin (28/4/2025).

Menurut Iskandar, Pemprov Kalbar mengucurkan anggaran sebesar Rp26 miliar untuk penanganan ruas Kendawangan–Pesaguan. Jalan tersebut semula direncanakan akan ditangani melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Namun, Pemprov Kalbar akhirnya memutuskan untuk mengambil alih penanganannya.

“Penanganan ruas jalan provinsi di Ketapang, yakni Kendawangan–Pesaguan, kita rencanakan tahun ini. Yang kemarin sempat gagal lewat IJD disebabkan efisiensi, ruas ini kita anggarkan sekitar Rp26 miliar. Fokusnya menangani kondisi jalan rusak berat, seperti di Sungai Nanjung,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, alokasi anggaran juga ditempatkan untuk ruas jalan lainnya yang rusak berat yakni ruas batas kota ke Pesaguan dengan kucuran anggaran sebesar Rp16 miliar.

“Selanjutnya penanganan kita lanjut di lokasi Pelang, arah Pesaguan (ruas jalan batas kota ketapang-pesaguan) itu juga rusak berat. Dari Pelang ke Tumbang Titi itu jalan kabupaten. Kita, Pemprov Kalbar, menangani dari batas kota ke Pesaguan, dan sudah kita alokasikan sekitar Rp16 miliar,” jelasnya.

Dengan total anggaran Rp42 miliar untuk dua titik tersebut, Pemprov Kalbar berharap kerusakan berat yang selama ini dikeluhkan masyarakat Ketapang dapat segera ditangani. Hal ini juga menjadi program kerja 100 hari dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kabar terpilih Ria Norsan-Krisantus Kurniawan.

“Kita usulkan anggaran itu untuk tahun 2025 dan, alhamdulillah, sudah disetujui pimpinan untuk dialokasikan. Untuk Kendawangan–Pesaguan Rp26 miliar, dan Batas Kota ke Pesaguan Rp16 miliar,” tegas Iskandar.

Ruas Kendawangan–Pesaguan sepanjang 65 kilometer memang sempat ditangani bertahap lewat program IJD pada 2023–2024. Namun, karena pada 2025 terjadi efisiensi anggaran nasional, maka perbaikannya diambil alih penuh oleh Pemprov Kalbar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita ingin kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat bisa teratasi. Kami memastikan Pemprov Kalbar akan terus memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur. Kita mau jalan-jalan provinsi terintegrasi, tidak ada jalan yang putus. Untuk di kabupaten ketapang kita ingin dari Tumbang Titi, Pesaguan, Kendawangan, sampai Manis Mata, semua jalannya kondisi baik dan bahkan mantap, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat,” ujar Iskandar.

Ia menegaskan, meskipun dalam skema fungsional, Pemprov tetap memastikan konektivitas jalan provinsi dapat terintegrasi dengan baik demi mendukung kelancaran akses ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh gubernur terpilih dalam menyusun program penanganan jalan yang rusak berat secara merata di kabupaten/kota

“Sehingga akses ekonomi menjadi lancar, tidak ada wilayah yang terisolasi. Kita berharap masyarakat bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas ekonomi, hal ini selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih,” kata dia.

Iskandar juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga jalan yang telah dan akan dibangun. Ia menyoroti bahaya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) terhadap keberlanjutan infrastruktur jalan.

“Kita berharap semua pihak bisa menjaga kondisi jalan. Kesadaran dari pengguna jalan sangat penting untuk mendukung pemeliharaan. Jangan sampai jalan yang telah kita bangun malah rusak lagi akibat aktivitas kendaraan ODOL,” jelas Iskandar Zulkarnaen.

Iskandar Zulkarnaen menegaskan langkah cepat Pemprov Kalbar dalam memperbaiki infrastruktur jalan ini merupakan bentuk komitmen kuat dari Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan-Krisantus Kurniawan.

“Bapak Gubernur Ria Norsan dan Bapak Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memberikan arahan yang sangat jelas, bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Beliau-beliau menekankan pentingnya mempercepat perbaikan jalan provinsi untuk membuka akses wilayah-wilayah,” ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, arahan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan bukan hanya soal membangun jalan, tetapi memastikan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Beliau-beliau menegaskan jalan-jalan yang baik harus mempercepat distribusi barang, memudahkan akses pendidikan, memperlancar pelayanan kesehatan, dan membuka peluang ekonomi baru. Ini bukan hanya tentang beton dan aspal, tapi soal meningkatkan kualitas hidup rakyat Kalbar,” tambahnya.

Iskandar juga menyebutkan, Pemprov Kalbar di bawah arahan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan terus memperbesar alokasi anggaran infrastruktur dan memperketat pengawasan pelaksanaannya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan-jalan provinsi harus terintegrasi, konektivitas antar daerah terjamin, dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terus bergerak maju,” pungkas Iskandar. (din/bob)