Ponticity post authorel 28 Juni 2020 9,366

Bos Illegal Logging Ditangkap

Photo of Bos Illegal Logging Ditangkap Grafis Koko

PONTIANAK, SP - Para cukong kayu diduga kuat terlibat illegal logging di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Fakultas Kehutanan Untan (Fahutan) Pontianak. Kawasan tersebut, terletak di Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.

Keterlibatan ini tampak dari sejumlah peralatan lengkap yang ditemukan di lapangan, saat tim gabungan, melakukan operasi penertiban illegal logging, dalam kurun waktu dua hari yakni pada Rabu (24/6) dan Jumat (26/6).

Di lokasi terdapat sawmil yang dilengkapi mesin pemotong dan chainsaw mesin untuk nebang, pembuatan jalan lori yang digunakan sebagai jalan untuk keluarkan kayu.

Menurut Komandan Korem (Danrem) 121/Abw, Brigjen Ronny, tidak mungkin masyarakat bisa membeli peralatan lengkap yang harganya mahal kalau tidak ada cukong kayu yang memodalinya. Dan kayu ilegal itu jelas ada yang menadahnya.

"Pasti ada cukong-cukong yang tergabung dalam sindikat pembalakan liar yang mendanai. Cukong-cukong ini tidak pernah ada di lapangan karena mereka yang membiayai masyarakat, hanya bermain dibelakang," bebernya.

Danrem pun mengingatkan cukong kayu di Kalbar untuk tidak coba-coba menjadi otak ilegal logging. Sebab lambat laun pasti terungkap. Ia menyatakan, sudah ada beberapa orang yang tertangkap. Ia menyakini, dari hasil penyelidikan, pasti akan terungkap.

Sehingga, ia mengingatkan cukong kayu berhentilah melakukan pembalakan liar di Kalbar. Danrem juga memastikan personel TNI yang terlibat illegal logging akan ditindak tegas.

"Kalau di lapangan ada yang beredar bahwa itu juga dibekingi anggota TNI yah kita buktikan lah nanti di pemeriksaan. Kalau ada kita tidak tutup-tutupi. Pasti akan ditindak tegas baik itu oleh kesatuan maupun Polisi Militer. Pimpinan tidak akan melindungi siapapun anggota yang terlibat," tegasnya.

Danrem prihatin pembalakan liar atau illegal logging di Kalbar masih dilakukan hingga kini. Padahal, Kalbar menjadi salah satu jantungnya Indonesia. Apalagi dunia telah menyoroti tentang hutan di Indonesia.

"Kalau hutan kita gundul banyak dampak lingkungan yang terjadi. Misalnya karhutla. Jadi berhentilah lakukan pembalakan liar," Danrem mengingatkan.

Tim gabungan telah mengamankan 18 orang pelaku illegal logging di Desa Peniti Dalam Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Tim gabungan terdiri dari Korem 121/Abw, Kodim 1201/Mpw, Gakkum Kementerian LHK, Polres Mempawah, Dinas Kehutanan Kalbar, KPH Mempawah dan Fakultas Kehutanan Untan Pontianak.

Ke-18 pelaku itu diamankan dalam operasi illegal logging dalam kurun waktu dua hari. Operasi pertama pada hari Rabu (24/6) diamankan 10 orang pelaku. Selang dua hari kemudian, Jumat (26/6) diamankan lagi 8 orang di tempat yang sama. Ke-18 pelaku illegal logging ini diduga telah melakukan aktifitas penebangan kayu di areal KHDTK yang dikelola Fahutan Untan Pontianak.

Proses hukum terhadap 10 orang di operasi pertama telah ditangani Polres Mempawah. Sedangkan delapan orang yang tertangkap di operasi kedua ditangani Gakkum LHK yang telah menetapkan tiga orang tersangka. Kasi Wilayah Gakkum Kementerian LHK Kalimantan Wilayah III, Julian menyebutkan, tiga orang yang ditetapkan tersangka hasil operasi yang kedua.

"Dari 8 orang pelaku yang diamankan, tiga orang diantaranya telah ditetapkan tersangka. Ketiganya berperan sebagai penebang. Lima lainnya sebagai penarik kayu masih kita dalami," jelasnya.

Ketiga tersangka dikatakan Julian, dikenai Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. "Berkasnya akan kita limpahkan ke Kejati Kalbar," ucapnya.

Namun, disebutkan Julian, penetapan tersangka lainnya dimungkinkan bisa bertambah karena saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Tangkap Endang

Adapun Endang Kusnadi, yang disebut-sebut sebagai motor dari aktifitas penebangan liar tersebut juga telah jalani pemeriksaan. Berlindung dibalik sebagai Ketua Koperasi Produsen Gerhan Permata Segedong, Endang melakukan aktifitas penebangan kayu berikut dengan sawmill dan peralatan lengkap.

"Di pemeriksaan memang dia akui lahan itu ada sertifikat dan SKT-nya. Akan tetapi tidak bisa juga sembarangan melakukan penebangan karena harus ada ijin-ijinnya seperti dari Dinas Kehutanan," tegas Julian.

Tim gabungan dari KLHK bersama TNI, masih memburu penyandang dana aksi pembalakan liar yang berhasil dibongkar di KHDTK Pendidikan Fahutan Untan Pontianak. KHDTK Pendidikan ini, digasak oleh orang-orang tidak bertanggungjawab untuk diambil kayunya secara ilegal.

Pada Sabtu (27/6) malam sekitar pukul 21.00 WIB, tim gabungan berhasil membekuk cukong pembalakan liar, yang diketahui Endang Kusnadi, warga Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalbar. Dalam penggrebekan ini, tim gabungan juga melibatkan aparat TNI, karena ada dugaan aksi pembalakan liar tersebut dibekingi oknum TNI, yang mengakibatkan aksi pembalakan liar tersebut sulit tersentuh dalam penindakan hukum.

Kasus pembalakan liar di tengah hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Mepawah tersebut, diduga sudah terjadi sejak lama, namun para pelakunya sangat licin serta tak tersentuh hukum.

"Mereka ditangkap di tiga tempat berbeda, dan ditemukan kayu log sebanyak 236 batang, serta gergaji mesin. Hasil temuan tim gabungan ini, baik para tersangka maupun barang bukti sudah kami serahkan ke Polres Mempawah. Kami TNI dalam hal ini hanya membantu saja, dalam pengerebekan, apalagi diinformasikan di lokasi itu para tersangka dilengkapi dengan senjata bomen dan diduga mendapat bekingan oknum aparat," katanya.

Surat Hibah

Ketua KHDTK Untan Pontianak, Sofyan Zainail menjelaskan, bahwa memang ada surat hibah lahan itu ditandatangani di atas Surat Pernyataan Hibah Tanah pada tanggal 20 Februari 2020. Ia pun mengaku heran, kenapa tiba-tiba ada pihak yang mengklaim memiliki lahan itu.

“Padahal secara legalitas formal, kami memiliki bukti lengkap kepemilikannya," kata Sofyan.

Sofyan pun membeberkan bahwa Untan Pontianak melalui Fahutan, telah dipercaya untuk mengelola areal tersebut dengan status KHDTK, yang merupakan bagian dari Hutan Produksi Tetap (HPT) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2014. Luasnya mencapai 36.872,60 hektare di Sungai Peniti Besar-Sungai Temilah berada di Kabupaten Pontianak (Mempawah), Kabupaten Landak dan Kubu Raya.

Fahutan Untan Pontianak, kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk KHDTK ini. Kemudian disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya dengan Nomor SK.656/menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dengan lahan seluas 19.622 hektare.

Luas lahan tersebut tersebar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Mempawah di Desa Peniti Kecamatan Segedong, Kabupaten Kubu Raya di Kubu Padi Kecamatan Sui Ambawang dan Kabupaten Landak di sekitar Mandor.

"Areal KHDTK ini digunakan untuk pengelolaan lingkungan, kelestarian lingkungan dan penelitian dosen maupun mahasiswa. Maka kawasan ini dijadikan sebagai hutan pendidikan," jelas Sofyan.

Jenis tanaman yang ditanami seperti meranti maupun tanaman produktif. Dan lewat KHDTK ini juga Fakultas Kehutanan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk masyarakat sekitar.

Rektorat Untan Pontianak juga terkejut tatkala mengetahui lahan yang dikelola di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dihibahkan diduga secara ilegal. Terungkap Endang Kusnadi yang mengklaim kepemilikan lahan itu diketahui telah menghibahkan kepada seorang anggota TNI mewakili/ mengatas namakan Kodam XII/Tpr seluas 60 hektare yang ditanda tangani lewat surat pernyataan hibah tanah pada tanggal 20 Februari 2020 lalu.

Impian Besar

Mantan Rektor Untan, Thamrin Usman mengatakan saat masih menjabat sebagai rektor pihaknya memiliki impian besar supaya Untan memiliki hutan sendiri sebagai sarana pendidikan dan latihan. Sebagaimana Hutan Wanagama milik Universitas Gajah Mada (UGM).

"Tujuan utama kami mengadakan itu tentu saja untuk membackup kehadiran fakultas kehutanan, karena kami menginginkan lulusan kehutanan tidak hanya jago teori, akan tetapi dia punya laboratorium alam, tidak sebatas sekecil arboretum, akan tetapi harus memang hutan alam," kata Thamrin.

Ia menambahkan adanya KHDTK milik Untan tersebut, ditujukan agar mahasiswa mengetahui cara mengelola dan memproduksi hutan secara ideal. Sehingga hutan bukan dijadikan sebagai barang habis pakai. Dirinya menyebutkan hutan harus dipandang sebagai kawasan atau objek yang dapat diperbaharui.

Sehingga regenerasi hutan bisa dinikmati dari masa ke masa. Hal tersebut menurutnya yang menjadi obsesi dengan adanya KHDTK milik Universitas Tanjungpura.

"Akhirnya atas kerja keras dari fakultas kehutanan, kita backup sebagai pimpinan di Untan, Alhamdulillah KLHK, mengeluarkan surat keputusan KHDTK yang diamanahkan bukan untuk di ilegal loggingkan," jelasnya.

Thamrin menyampaikan pada KHDTK kawasannya dibagi-bagi. Mulai dari kawasan konservasi, produktif yang harus dikelola secara berkelanjutan. Kawasan tersebut juga telah dilakukan survei bukan hanya sekedar di tunjuk.

Ia mengungkapkan dalam prosesnya juga tidak memakan waktu singkat. Keluarnya surat keputusan berkaitan KHDTK tersebut menurutnya pada penghujung periode kedua dirinya menjabat sebagai rektor Universitas Tanjungpura.

"Mangkanya saya serahkan pengelolaannya kepada pihak yang berkompeten yakni Fahutan Untan, sehingga tidak bisa semena-mena bikin garis sana-sini, atas-bawah, samping kiri-kanan, itu semua sudah melalui kajian dan analisa dilapangan," katanya.

"Ketika saya melihat ada hibah antara rakyat dengan institusi tertentu, kemudian ada proses illegal logging, cerita illegal logging tentu secara hukum negara saja itu tidak legal apalagi masuk pada kawasan untuk pendidikan dan latihan bagi mahasiswa dan institusi fakultas kehutanan Universitas Tanjungpura," tambah.

Dikatakannya ketika berbicara niat baik tersirat maupun tersurat pada surat keputusan Men KLHK, terkait KHDTK yang dihibahkan kepada Universitas Tanjungpura. Merupakan sebuah kebanggaan bagi Untan. Pasalnya, setelah tiadanya Wanagama milik Universitas Gajah Mada. Maka Fahutan Untan, satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan hibah.

Sehingga bisa menjadi role model bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Fakultas kehutanan lain se-Indonesia juga menginginkan hal serupa karena menganggap ini laboratorium alam.

"Fahutan Untan, jurusannya tidak hanya manajemen kehutanan, tapi juga ada teknologi kehutanan, sehingga termasuk produk non kayu bisa diolah," ungkapnya.

Dikatakannya ada berbagai produk hutan non kayu seperti damar sebagai bagian fakultas kehutanan. Kemudian ada gaharu, dan tanaman hujan yang berkhasiat sebagai obat-obatan. 

Kehadiran hutan tersebut menurutnya sebagai laboratorium alam dengan mega deversitas yang ada di hutan tersebut. Sesuai dengan pola hutan yaitu gambut tropis dan lahan basah. Pada kawasan KHDTK tersebut ada hutan gambut dan hutan lahan basah. Sehingga menjadi ekosistem yang sempurna sesuai dengan alam.

"Konservasi tidak hanya sekedar berbicara hutan, akan tetapi juga konservasi yang lainnya," jelasnya.

Thamrin mengungkapkan pengelolaan KHDTK tersebut diserahkan kepada fakultas kehutanan Universitas Tanjungpura. Untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pendidikan dan latihan. Jika pendidikan semacam konservasi, produksi. Pada KHDTK tersebut bisa dilakukan penanaman ulang dan juga bisa dilihat upaya menghidupkan kembali lahan. 

Ia mengungkapkan dalam pengelolaan KHDTK sudah jelas memiliki aturan. Ada kawasan tertentu yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh. Sehingga praktis tidak bisa semau hati dalam pengelolaannya.

"Semua harus kembali ke SK, karena pada SK tersebut sudah ada batas-batas lahan itu, kemudian juga peruntukannya, jangan nak bekelet-kelet, kalau udah salah ya salah sajalah," paparnya. (iat/din/hd/mul)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda