Ponticity post authorKiwi 29 Juli 2021

Disiplin Terapkan Prokes Covid-19, Pelaku Usaha Bisa Dapat Keringanan Pajak

Photo of Disiplin Terapkan Prokes Covid-19, Pelaku Usaha Bisa Dapat Keringanan Pajak Istimewa

 

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan memberikan reward (penghargaan) berupa keringanan pajak bagi pelaku usaha warung kopi (warkop), rumah makan dan sejenisnya yang disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.

"Kami akan memberikan inovasi-inovasi bagi pelaku usaha agar tetap bisa bertahan bahkan bisa berkembang dari dampak pandemi Covid-19 di Kota Pontianak ini," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Rabu (28/7).

Inovasi tersebut, yakni memberikan penghargaan bagi para pelaku usaha yang menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya, seperti memberikan keringanan pajak minimal 10 persen yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah.

"Bisa saja nantinya kami berikan keringanan pembebasan pajak untuk beberapa bulan, sehingga selain bisa membantu pemerintah dalam menekan kasus Covid-19, juga bertujuan membantu para pelaku usaha dalam mengatasi kesulitan mereka saat ini," ujarnya.

Menurut Edi, selain untuk menggerakkan perekonomian, hal ini juga untuk membantu pemerintah dalam menekan atau bahkan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pontianak.

"Sementara bagi pelaku usaha yang abai atau lalai dalam menerapkan protokol kesehatan maka akan kami berikan sanksi, bahkan sampai pada penutupan aktivitas mereka untuk sementara waktu," ujarnya.

Menurut Edi, penerapan sistem reward and punishment ini merupakan masukan dan saran dari pihak pelaku usaha sendiri dalam pertemuan bersama instansi terkait di Kota Pontianak dalam mencari solusi bagi pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19.

Edi menambahkan, saat ini Kota Pontianak sudah zona oranye dengan angka 1,89 atau masih tinggi, sehingga tetap diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Dia pun meminta kepada para pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini.

Dengan upaya bersama antara Pemkot Pontianak dan pelaku usaha, Kota Pontianak diharapkan bisa keluar dari PPKM level 4 yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

"Hal ini akan tercapai kalau ada kerja sama dan dukungan dari pelaku usaha dan semua masyarakat Kota Pontianak," ujarnya.

Sebelumnya, PPKM Level 4 di Kota Pontianak kembali diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Hal tersebut berdasarkan pengarahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 tahun 2021.

Wali Kota Pontianak menerangkan, pada PPKM Level 4 yang diperpanjang kali ini diberikan relaksasi atau kelonggaran dibanding PPKM sebelumnya. Kelonggaran tersebut dengan beberapa catatan, seperti rumah makan, warung kopi (warkop) atau cafe yang berskala kecil diperkenankan membuka usahanya hingga pukul 21.00 WIB.

"Tetapi dengan catatan maksimum yang boleh makan minum di tempat 25 persen dari kapasitas, dan tak kalah pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan," ujarnya, Senin (26/7).

Tidak seperti PPKM sebelumnya yang hanya membolehkan sistem take away, pada masa perpanjangan PPKM Level 4 kali ini, pengunjung juga diperbolehkan makan di tempat. Namun harus dilakukan pembatasan waktu dan kapasitas.

“Pengunjung juga dapat makan di tempat (dine in), namun hanya dengan waktu 20 menit," jelasnya.

Edi mengajak keterlibatan para pelaku usaha untuk bekerjasama dan kooperatif dalam menjaga kondisi selama PPKM Level 4 dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kerjasama dari pelaku usaha, maka akan sangat sulit untuk keluar dari zona merah.

Edi juga mengatakan, ia terus berusaha untuk mengajak pelaku usaha bekerja sama agar penularan virus corona di wilayah Pontianak dapat terkendali dan tidak terjadi kerumunan.

“Ini adalah hal yang baik. Usaha lain sudah buka. Cuma saya mau ajak kerja sama pelaku usaha ini, untuk sementara waktu sampai tanggal 2 Agustus ini, kita jaga benar-benar,” tegasnya.

Edi mejelaskan, jika PPKM ini tidak diterapkan, maka kasus konfirmasi Covid-19 akan semakin banyak, dan layanan fasilitas kesehatan akan kewalahan dalam melakukan pelayanan pasien corona.

“Sekarang mereka pada minta makan di tempat, boleh. Ini akan kita izinkan. Tapi, kita minta kerjasama yang baik, yang padat dikurangilah. Kalau ada penuruanan kasus di rumah sakit, akan kita perlonggar lagi. Langkah kerja sama dengan pelaku usaha ini berat, jadi maklumi saja,” ucapnya.

Edi menambahkan, apabila terjadi penurunan kasus ke depan, rumah sakit tingkat huniannya berkurang, maka tidak menutup kemungkinan tempat-tempat usaha tersebut akan diberikan relaksasi lagi misalnya meningkatkan kapasitas menjadi 50 persen dan seterusnya.

“Saat ini sudah mulai ada penurunan kasus. Data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak penurunan kasus sebesar 25 persen dibandingkan beberapa pekan lalu," kata Edi.

Artinya, lanjut dia, puncaknya sudah mulai melandai bahkan menurun dari hasil uji swab. Kemudian tingkat kesembuhan masyarakat yang terkonfirmasi juga tinggi. Kesembuhan itu menjadi antibodi karena mereka yang terkonfirmasi sudah terbentuk antibodinya. Vaksin juga salah satu upaya meningkatkan antibodi.

"Kalau seandainya PPKM ini tidak diberlakukan, mungkin yang terpapar tidak akan terkendali dan pada akhirnya fasilitas kesehatan tidak mampu menangani warga yang terkonfirmasi," pungkasnya. (din/ant)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda