Ponticity post authorelgiants 28 November 2024

RAPBD Pontianak 2025 Disepakati Rp2,19 Triliun

Photo of RAPBD Pontianak 2025 Disepakati Rp2,19 Triliun PENDAPAT AKHIR - Penyampaian pendapat akhir Wali Kota pada sidang paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (28/11). Prokopim Pemkot Pontianak.

PONTIANAK, SP - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak Tahun 2025 telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak senilai Rp2,196 triliun.

“Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD Kota Pontianak Tahun 2025 dan dilakukan dengan sungguh-sungguh serta tanggung jawab,” kata Pj Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto di Gedung Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (28/11).

Edi mengatakan, sesuai hasil pembahasan, telah terjadi perubahan pada target pendapatan daerah baik bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Begitu juga pada target belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

“Setelah melalui pembahasan formal oleh badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kita sepakat yaitu persetujuan DPRD Kota Pontianak terhadap RAPBD Tahun 2025,” tuturnya.

Adapun secara umum, RAPBD Tahun 2025 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp2,173 triliun dan belanja daerah disepakati Rp2,188 triliun. Edi menyebut proses penyusunan dan pembahasan dilakukan dengan sinergi yang solid dan komitmen kuat antara eksekutif Pemkot Pontianak dan DPRD Pontianak.

“Sehingga kita lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Pontianak. Tentunya semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Pontianak,” ujarnya.

Proses penyusunan ini dinilai Edi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Ia bersyukur karena RAPBD telah disetujui dan bisa langsung dieksekusi mulai Januari 2025.

“Ini kan dasar pembangunan ya, jadi awal Januari sudah bisa berjalan untuk melaksanakan pembangunan. Ini juga sudah melalui pembahasan cukup panjang antara eksekutif dan legislatif. Setelah ini kita laporkan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya. (din)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda