Ponticity post authorKiwi 29 Juni 2020 24,468

Seorang Ibu Dipenjara, Gara-gara Bagi Bangun Ruko di Pontianak

Photo of Seorang Ibu Dipenjara, Gara-gara Bagi Bangun Ruko di Pontianak

PONTIANAK, SP - Bebas dari Rutan Kelas IIA Pontianak tanggal 14 November 2016, setelah menjalani hukuman 10 bulan, tidak membuat Nursilawati (55) bisa kembali mendapatkan rukonya di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo di depan Gang Sepakat 2. Bahkan, 24 Juni 2020 justru ruko tersebut telah dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Selasa (24/6), Nursilawati ketika bertandang ke Redaksi Suara Pemred membeberkan, bahwa dia dipenjara karena dianggap melakukan wanprestasi, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ini lah kisah pilu, Nursilawati warga jalan Kemakmuran, Kota Pontianak.

Nursilawati, merasa dialah yang sebenarnya telah ditipu oleh rekan bisnisnya, Richard Anthony. Tanah milik Nursilawati yang saat itu, telah berdiri pondasi dan 12 tiang disepakati akan dibagi bangun oleh Richard Anthony.

“Secara nalar dan hati nurani, saya yang ditipu rekan bisnis. Banyak bukti-buktinya, baik secara perdata maupun pidana. Saya ini korban, baik karena saya tidak begitu paham hukum, maupun permainan rekan bisnis saya dan penegak hukum itu sendiri,” katanya.

Namun, Nursilawati mensyaratkan Richard Anthony agar 4 sertifikat yang telanjur dipecah oleh investor sebelumnya (Ahie) dikembalikan disatukan lebih dulu, karena ukuranya yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Jika telah disatukan, barulah dipecah kembali menjadi 4 dengan ukuran yang sama, 4 meter x 12 meter. Selain itu, bangunan ruko berkontruksi beton 3 lantai setengah dengan model mirip kafe Alila, dan uang tambahan Rp200 juta.

Semua syarat itu disanggupi dalam pembicaraan di rumah Nursilawati. Namun, Richard nego, sehingga uang tambahan hanya Rp120 juta, ditambah Rp30 juta dianggap utang. Dengan uang itu, Nursilawati menebus dua sertifikatnya yang dijaminkan ke CU dan koperasi.

Pembangunan ruko dijanjikan akan selesai dalam 8 bulan sampai 1 tahun. Namun, Richard baru mengajak Nursilawati membuat akta perjanjian di Notaris Sylvia Fransiska Tan SH MH yang dipilih Richard setelah empat bulan kemudian. 4 sertifikat pun disimpan notaris

Perjanjian yang dibuat tanggal 6 Januari 2012 itu di kantor notaris ternyata berbeda dengan kesepakatan awal. Nursilawati merasa Richard sengaja telah mengingkari janji, seperti panjang ruko malah hanya 9 meter, model bangunan diubah, meteran listrik dan pintu kios milik Nursilawati yang berada di depan pondasi ruko pun diminta.

Dalam perjalananannya pembangunan ruko selesai 1 Juli 2014. Karena pembangunannya melebihi waktu yang dijanjikan, Nursilawati enggan menandatangani bukti yang disodorkan kontraktor yang ditunjuk Richard.

Perkara pidana ini pun dilaporkan Richard ke Polresta Pontianak tanggal 13 Februari 2014 dengan tuduhan perbuatan curang. Setelah mediasi antara kedua pihak tidak menemukan titik temu.

Nursilawati mengajukan banding atas keputusan PN Pontianak ke Pengadilan Tinggi Kalbar, namun gagal. Begitu pula dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang terlambat diajukan, dan Peninjauan Kembali (PK) tidak dilakukan.

Demi memperjuangkan haknya dan terlanjur dicap sebagai penipu, Nursilawati sempat mendatangi pengacara Hotman Paris pada 18 Agustus 2019, di Jakarta. Ia mengadukan nasibnya, agar bisa ditangani oleh Hotman.

“Pak Hotman suruh saya cari pengacara di Pontianak, nanti koordinasi dengan dia (Hotman, red). Tapi saya sudah telanjur tak percaya dengan oknum pengacara dan oknum aparat hokum yang bermain ‘dua kaki’, tak memperjuangkan kliennya” ucap Nursilawati.

Apalagi tawaran berdamai sempat diajukan pengacara ketika dia sedang menjalani masa hukuman. “Pas saya dipenjara 9 bulan, ditawari berdamai. Kalau mau berdamai kenapa tidak dari dulu. Malah dulu bawa polisi dan preman,” ucapnya, saat kembali dihubungi Suara Pemred, Senin (29/6).

Nursilawati juga merasa heran terhadap hakim dan jaksa meneruskan kasusnya. Padahal, akta perjanjian di notaris sudah batal demi hukum. Alasannya, selain pembangunan ruko selesai tidak sesuai perjanjian, Richard Anthony juga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Kubu Raya.

“Harusnya dia pakai NIK Jakarta, jadi itu kan palsu, kalau baca di undang-undang,” ujarnya.    

Dia juga sempat mengirim surat ke Presiden dan Wakil Presiden untuk memperjuangkan haknya. “Saya juga pernah ngasik surat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly saat berkunjung ke Rutan, waktu saya masih dipenjara,” ungkapnya.

Nursilawati semakin kecewa, karena tiga bulan setelah bebas pada tahun 2017, Richard Anthony kembali mempermasalahkan kasus ini secara perdata. “Saya siapkan novum (bukti baru). Saya juga siap menggugat balik untuk perbuatan melawan hukumnya,” sesalnya. 

Upaya konfirmasi telah dilakukan Suara Pemred kepada pengacara Richard Anthony yakni Sutadi. Saat dihubungi, Sutadi menyarankan untuk menghubungi Andi Dewi Juwita. Karena menurutnya Andi Dewi Juwita yang ke lapangan.

Berdasarkan hal tersebut Suara Pemred mencoba menghubungi Andi Dewi Juwita. Namun upaya konfirmasi kepada Andi Dewi Juwita tersebut belum mendapatkan hasil. Semua upaya konfirmasi melalui whatsapp dan telepon, tidak dijawab oleh Andi Wesi Juwita.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda