Ponticity post authorKiwi 31 Maret 2021 21,830

Perusahaan Asing Kuasai Tanah Ketapang, Pemilik Lahan Dipenjara PT SRM Akibat Menuntut Hak

Photo of Perusahaan Asing Kuasai Tanah Ketapang, Pemilik Lahan Dipenjara PT SRM Akibat Menuntut Hak

PONTIANAK, SP - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, telah membacakan putusan terhadap Tarson, Erwanto dan Hendri Efendi,

Rabu, 24 Maret 2021. Ketiganya dihukum pidana 5 bulan 15 hari.

Di depan persidangan hari tersebut, secara lisan terdakwa, Penasehat Hukum dan Penuntut Umum, tidak mengajukan banding dalam perkara ini.

Mereka bersyukur, karena terhitung sekitar 2 minggu lagi Tarson, Erwanto dan Hendri Efendi, bisa menghirup udara segar dan kembali berkumpul bersama keluarga mereka.

Walau demikian, perlu menjadi catatan bersama adalah Tarson, Erwanto dan Hendri Efendi adalah tiga dari ratusan orang yang berdemonstrasi menolak dan mengkritik tindakan M. Pamar Lubis dan PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM) yang merampas tanah warga Ketapang dan tidak mengabaikan kearifan lokal masyarakat sekitar, bahkan mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal di perusahaan tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, agar keadilan merata bagi semua orang, tidak seperti mata pisau yang tajam ke bawah (terhadap masyarakat kecil) tapi tumpul ke atas (pada perusahaan). 

Saat ini, PT SRM sendiri telah melanggar perjanjian untuk menghentikan aktivitas pertambangan, sampai permasalahan PT SRM dengan pemilik lahan, selesai sebagaimana yang telah disepakati dari hasil pertemuan di Pendopo Bupati Ketapang pada 15 Mei 2020.

termasuk menindaklanjuti Surat Bupati Ketapang nonor 500/1523/Ekbang-B tanggal 14 Juli 2020 dan Perjanjian Pihak Perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri tanggal 17 September 2020 agar PT. SRM tidak beroperasi sampai permasalahan lahan diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Pamar Lubis dan PT. SRM telah merampas hak milik tanah masyarakat yang ditempati oleh PT. SRM saat ini. Yang dimaksud merampas hak tanah masyarakat tentu saja merujuk kepada lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut dilakukan dengan mengambil dan menguasai tanah milik keluarga H. Muardi seluas 99 ha secara sepihak.

Sampai saat ini pihak perusahaan terus melakukan aktivitas penambangan di tanah tersebut tanpa mengindahkan perjanjian dan melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya seperti menambang diluari titik kordinat Ijin Usaha Pertambangan (IUP), serta M. Pamar Lubis  bersama sama dengan Li Changjin dan PT Tanah Raja Indonesia (TRI) telah mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal di PT SRM tersebut.

Hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama, terutama dari Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda, karena Ketapang adalah keluarga besar dan tanah air kita.

Perlu sikap kenegarawanan bersama-sama untuk melindungi dan memperjuangkan bumi Ketapang kita ini untuk masa depan anak cucu kita.

Oleh karena itu, penahanan terhadap Tarson, Erwanto dan Hendri Efendi selama ini merupakan bukti hukum lebih tajam kepada masyarakat lemah, menciderai rasa keadilan masyarakat.

Mereka (Tarson dkk) adalah pejuang yang membela keadilan, menentang perlakuan Pamar Lubis dan perusahaan asing yg merampas tanah warga ketapang yaitu H. Muardi dan ahli warisnya.

Untuk itu penahanan dan vonis atas Tarson, Erwanto dan Hendri Efendi akan menjadi simbol perlawanan masyarakat ketapang terhadap kedzholiman dan ketidakadilan, dan menuntut agar penegak hukum untuk segera memproses dan menahan Pamar Lubis dkk, yang laporannya ke polda sampai saat ini telah lebih setahun tapi yang Pamar Lubis dkk saat ini masih leluasa menguasai lahan penduduk dan leluasa mengeksploitasi emas warga tanpa tersentuh hukum sama sekali.

Sungguh ironis sekali, seluruh emas yang ditambang setiap hari dengan cara merampas tanah penduduk Ketapang, belum ada institusi yang membela dan menghentikan kegiatan ilegal tersebut, sebaliknya masyarakat yang meng-advokasi ditangkap dan ditahan.

Tetap Berjuang

Ahli waris bersama warga ketapang, dan seluruh masyarakat Indonesia wajib mengetahui "ketidakadilan dan kedzholiman ini", dan akan terus berjuang menuntut penegakan hukum terhadap Pamar Lubis dkk.

Salah seorang ahli waris, Imran Kurniawan mengatakan ahli waris sangat mengapresiasi putusan PN Ketapang yakni pidana lima bulan 15 hari terhadap tiga orang pendemo yang dianggap anarkis terhadap PT. SRM.

Akan tetapi dirinya juga meminta penegak hukum untuk menindaklanjuti pengaduan dari pihak ahli waris. Karena lahan yang digarap PT. SRM hak milik ahli waris yang bersertifikat sah.

"Kami merasa hak-hak kami atas lahan tersebut dirampok oleh PT. SRM, kami telah membuat pengaduan sejak Maret 2019," ucap Imran.

Dirinya menyebutkan terhadap pengaduan tersebut hingga saat ini tidak ada tindaklanjut dari aparat penegak hukum. Sementara laporan dari PT. SRM terhadap warga telah disikapi, bahkan telah divonis saat ini.

"Namun pengaduan kami sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya," katanya.

Ia menyebutkan pada saat demonstrasi beberapa waktu lalu pihaknya meminta kepada perusahaan agar memberhentikan aktivitas perusahaan. Kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban terhadap pihak ahli waris.

Dirinya menjelaskan pihak perusahaan juga telah membuat pernyataan diatas materai. Dalam hal ini ditandatangani oleh Ade Lili Mulyana sebagai HRD PT.SRM dihadapan warga. 

"Akan tetapi beberapa hari kemudian pihak perusahaan memasang spanduk di pagar pabrik yang intinya provokasi," jelasnya.

Imran menuturkan dalam spanduk tersebut masyarakat tertuliskan Desa Segar Wangi, Desa Nanga Kelampai, Desa Pematan Jaya dan Desa Jungkal mendukung aktivitas perusahaan. Tetapi sebenarnya masyarakat sama sekali tidak mendukung aktivitas perusahaan.

"Dengan memasang spanduk itu mereka mengaktifkan mesin pabrik, dan beraktivitas seperti biasa," jelasnya.

Dikatakannya dirinya sendiri telah melihat secara langsung. Kegiatan perusahaan tersebut tanpa mengindahkan dan menyelesaikan kewajibannya. Bahkan himbauan Forkopimda Kabupaten Ketapang juga tidak diindahkan pihak manajemen perusahaan.

Ia menjelaskan kondisi terakhir PT. SRM beraktivitas seperti biasa. Tetapi dibawah pengawalan sekitar 30-40 aparat Brimob yang didatangkan dari Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta. Bukan dari personil Brimob Polda Kalbar.

Pada waktu demonstrasi lalu ditemukan sekitar 70 orang Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun untuk yang bekerja hingga saat ini di PT. SRM tersebut tidak diketahui ilegal atau tidak.

"Areal pabrik itu tertutup sama sekali dan dijaga oleh Brimob serta tidak ada akses sama sekali untuk kami bisa memasuki area pabrik," ungkapnya.

Dirinya mengatakan komunikasi terakhir dengan Pamar Lubis terjadi pada beberapa bulan lalu. Pamar Lubis menawarkan untuk memberikan uang tunggu selama belum ada titik impas dari perusahaan.

Sementara dalam hal ini pihak ahli waris meminta hasil perhitungan nilai investasi perusahaan diatas tanah miliknya. Lalu pihak ahli waris meminta laporan hasil produksi PT.SRM.

"Setelah dua hal itu disampaikan kepada kami, mungkin kita akan mengetahui kapan titik impas dari perusahaan," katanya.

Imran menuturkan hingga kini dokumen tersebut tidak dipersiapkan untuk pihak ahli waris. Sehingga menyulitkan pihak ahli waris untuk mengetahui kapan titik impas. Sehingga dalam hal ini perusahaan sangat zolim terhadap pihak ahli waris.

Sementara ahli waris merupakan bagian pemegang saham. Akan tetapi pihaknya tidak diberikan akses sama sekali untuk mengetahui berapa hasil produksi, biaya produksi dan lainnya.

"Sebagai ahli waris kami sangat merasa dirugikan oleh PT SRM. Terutama berkenaan dengan hak-hak ahli waris yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Terlebih perusahaan ini diduga membuat laporan palsu terkait hasil produksi," jelasnya.

Ia mengungkapkan dalam pengamatan PT SRM memproduksi sekitar 100 kilogram emas setiap bulan. Akan tetapi yang dilaporkan kepada pemerintah hanya berkisar antara lima hingga tujuh kilogram.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya penjualan produksi di pasar gelap. Hal tersebut bertujuan untuk mengindari pajak sehingga negara juga dirugikan

"Kita ketahui bahwa besar pajak pertambangan ada ketentuan yang mengaturnya. Dengan adanya penjualan dipasar gelap tidak menutup kemungkinan mereka memanipulasi itu untuk menghindari pajak," katanya.

Tanah Milik H. Amir

Tanah yang dipergunakan oleh PT.SRM untuk kegiatan pertambangan adalah tanah hak milik Almarhum H. Amir Bin H. Bujang Madani yang beralas hak berupa SHM yang dipegang oleh masing-masing ahli waris almarhum.

Sejak berproduksi pada bulan Oktober 2018, pihak SRM menutup akses untuk ahli waris dlm hal kegiatan pertambangan, bahkan lokasi pabrik dijaga ketat oleh Brimob dari Kelapa Dua Jakarta yang khusus menjaga agar ahli waris tidak bisa memasuki areal pertambangan.

"Pada hal ahli waris ada hak atas perusahaan ini, yakni sebagai pemilik awal dan pemegang saham dalam perusahaan, namun anehnya pemegang saham tidak diperbolehkan mengetahui hasil produksi dari perusahaannya sendiri," ujar Deni, pengacara ahli waris.

Ahli waris telah mengadukan tentang penyerobotan tanah yg dilakukan oleh perusahaan pada bulan Maret 2019 kepada polres ketapang, namun hingga saat ini belum ada perkembangan atas pengaduan tersebut.

Bahkan tiga hari sebelum almarhum H. Amir meninggal dunia, Pamar Lubis ada datang menjenguk almarhum di Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang.

"Kepada Pamar Lubis, almarhum meminta agar Pamar Lubis menyelesaikan kewajibannya tehadap almarhum," ujarnya.

Empat jam sebelum almarhum menghembuskan napas terakhir, almarhum sempat memberikan keterangan kepada penyidik dari polres Ketapang berkenaan pengaduan ahli waris.

Saksi-saksi yang mengetahui tentang persoalan ini juga sudah memberikan keterangan, akan tetapi kasus ini belum juga ada perkembangan hingga saat ini.

Bahkan perusahaan semakin leluasa melakukan penambangan ditanah hak milik ahli waris yang diperkirakan memproduksi 4-5 kg emas per hari.

Ahli waris juga telah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pemilik awal perusahaan ke Polda Kalbar dengan nomor : TBL/187/VI/2020/ Kalbar/SPKT tertanggal 26 Juni 2020 yang hingga saat ini sedang dalam penyidikan.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh keluarga besar ahli waris yg meminta agar perusahaan memberhentikan aktifitas sebelum ada penyelesaian dengan ahli waris yang disanggupi oleh pihak manajemen dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr Ade Lili Mulyana (HRGA PT. SRM) namun beberapa hari kemudian perusahaan mengaktifkan kembali mesin pabrik tanpa mengindahkan permintaan ahli waris.

Perusahaan memasang spanduk-spanduk yang bernada provokasi seakan-akan warga mendukung kegiatan perusahaan, pemasangan spanduk ini memicu kemarahan warga dimana warga secara beramai-ramia datang ke perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan.

Namun tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang bersedia menemui warga. Akhirnya terjadi emosi warga yang berujung terjadinya tindakan anarkis akibat ketersinggungan warga yang merasa nama kampung halaman mereka dipergunakan untuk kepentingan perusahaan.

"Kejadian ini menyebabkan ditangkapnya tiga orang warga atas laporan perusahaan. Tiga orang warga tersebut yang masing-masing bernama Tarson alias Emon, Erwanto alias Wawan dan Hendri Efendi alias Hen Gerandong saat ini telah menjalani masa hukuman lima bulan dan 15 hari dari PN Ketapang," kata Deni.

Hukum Tidak Adil

Ahli waris menyayangkan atas perlakuan penegak hukum yang sepertinya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, ini dibuktikan dgn dihukumnya warga masyarakat yg berjuang untuk memperoleh keadilan.

Sedang perusahaan yang sudah jelas menipu pemilik lahan tidak tersentuh hukum sama sekali. Ahli waris mengharapkan adanya keadilan yang seadil-adilnya.

Perusahaan ini juga telah mempekerjakan TKA ilegal yg ditemukan ketika warga dalam camp karyawan pada waktu warga datang ke perusahaan, akan tetapi tidak juga ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yg dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan ini diduga telah melakukan penggelapan pajak karena hasil produksi yg ditutup tutupi diperkirakan mencapai 100 kg emas murni perbulan, namun yang dilaporkan kepada pemerintah hanya 5 sampai 10 kg emas perbulan, hal ini terindikasi bahwa perusahaan ini menjual hasil tambang dipasar gelap untuk menghindari pembayaran pajak dan royalty kepada pemerintah.

Selain merugikan pemilik lahan dan pemerintah, perusahaan ini juga menimbulkan keresahan warga karena terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang mencemari sungai sebagai sumber air bersih warga.

Perusahaan juga telah membuat sertifikat hak milik tanah diatas sertifikat hak milik ahli waris yg beberapa waktu lalu telah dilakukan pengukuran balik batas oleh kantor agraria ketapang yg hasilnya adalah 100 persen kawasan pertambangan PT. SRM adalah hak milik ahli waris.

Suara Pemred melakukan upaya konfirmasi terkait beroperasinya kembali PT. SRM kepada Pamar Lubis. Namun upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil. 

Upaya konfirmasi yang dilakukan Suara Pemred tidak ditanggapi Pamar Lubis. Bahkan pesan via WhatsApp yang disampaikan Suara Pemred hanya dibaca oleh Pamar Lubis.

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda