PONTIANAK, SP - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mewanti-wanti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Dirinya mengingatkan para ASN diseluruh Kalbar untuk tidak macam-macam dan tetap menjaga netralitas.

Hal itu diungkapkan Harisson dihadapan para pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar saat melantik pejabat administratordi Balai Petitih Kantor Gubernur kemarin.

"Pada masa Pilkada ini, saya minta jangan macam-macam dan jangan berpihak (tetap netral), nanti tunjukkan saja keberpihakan anda pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tegas Pj Gubernur Harisson.

Harisson pun memerintahkan kepala OPD dilingkungan Pemprov Kalbar untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN masing-masing dengan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahan.

Ditekankannya netralitas ASN dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam Pilkada serentak di Kalbar.

"Mari kita bersama-sama sukseskan Pilkada serentak di Provinsi Kalbar dengan menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik, kita doakan bersama agar Pilkada serentak dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar," ujarnya.

Sebelumnya Pj Gubernur Harisson juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 700.1/2/ITProv tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar Nomor: B-104/PM.00.01/K.Kn 08/0824 tanggal 27 Agustus 2024.

Dalam surat edaran tersebut Harisson menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kalbar beserta jajaran agar bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Harisson pun meminta para kepala perangkat daerah untuk menginformasikan kepada seluruh pejabat administrasi dan fungsional dilingkungan unit kerja masing-masing agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.

Baik pada tahap pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar berupa pemanfaatan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah.

Harrison memperingatkan ASN untuk menjaga integritas dan tidak terlibat dalam politik praktis selama proses pilkada mendatang. Ia memastikan bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti tidak netral dalam gelaran Pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jika ada ASN yang terbukti tidak netral maka saya pastikan akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku," tutup Harisson. (din)