PONTIANAK, SP — Proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat tahun 2025 tengah menjadi sorotan tajam.

Hasil pantauan Suara Pemred menemukan indikasi adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi, terutama terkait pengumuman hasil tes Computer Assisted Test (CAT) yang seharusnya menjadi filter utama bagi para peserta.

Dalam daftar peserta yang diumumkan lolos ke tahap berikutnya, muncul nama yang sebelumnya dikabarkan tidak berhasil melewati ambang batas CAT.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akurasi dan transparansi panitia seleksi, serta membuka ruang kecurigaan publik terhadap adanya intervensi non-prosedural.

KPID, Lembaga Strategis tapi Rawan Intervensi

KPID merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam mengawasi isi siaran televisi dan radio di daerah.

Dengan fungsi strategis ini, KPID dituntut diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Namun, dalam praktiknya, proses rekrutmen anggota KPID di banyak daerah kerap menuai kritik.

Mekanisme seleksi yang melibatkan panitia, uji kelayakan di DPRD, hingga potensi intervensi politik dianggap membuka celah terjadinya kompromi yang mengabaikan meritokrasi.

Pengamat politik dan kebijakan publik Kalbar, Herman Hofi Munawar, menilai bahwa kejanggalan yang muncul dalam seleksi KPID kali ini patut dijadikan alarm keras bagi masyarakat sipil.

“Jika benar ada peserta yang awalnya tidak lolos CAT lalu tiba-tiba masuk dalam daftar kelulusan, ini bukan sekadar kelalaian administratif. Publik bisa menduga adanya intervensi atau permainan di belakang layar. Padahal, tes CAT adalah dasar objektif yang mestinya tidak bisa diutak-atik,” tegas Herman.

Transparansi Dipertanyakan, Kredibilitas Taruhannya

Menurut Herman, integritas proses seleksi KPID harus dijaga sejak awal. Setiap tahapan—mulai dari administrasi, CAT, psikotes, wawancara, hingga fit and proper test—harus terbuka dan dapat diawasi publik.

“Masalahnya, jika dari tahap awal saja sudah ada yang ganjil, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hasil akhir nanti benar-benar representasi dari proses yang fair? Kredibilitas KPID akan dipertaruhkan, bahkan sebelum mereka bekerja,” jelasnya.

Herman menambahkan, seleksi anggota KPID bukan hanya soal memilih individu, tetapi soal memastikan keberlanjutan demokrasi dan perlindungan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.

“Kalau lembaga pengawas siaran saja proses rekrutmennya tidak transparan, maka fungsi pengawasan bisa tumpul dan publik dirugikan,” ujarnya.

Dorongan Audit dan Pengawasan Publik

Herman mendesak agar panitia seleksi maupun Komisi I DPRD Kalbar segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait dugaan ketidaksesuaian hasil CAT tersebut.

Ia juga mendorong adanya audit menyeluruh atas seluruh tahapan seleksi.

“Ini saatnya masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan organisasi profesi ikut mengawal proses. Jangan sampai KPID diisi oleh orang-orang yang lahir dari kompromi politik atau transaksional.

KPID harus dijaga agar tetap independen, bukan perpanjangan tangan kepentingan tertentu,” tegasnya.

Diamnya Panitia Seleksi

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia seleksi maupun DPRD Kalbar yang membidangi proses uji kelayakan belum memberikan pernyataan resmi.

Diamnya pihak terkait justru memperpanjang spekulasi publik dan memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam seleksi tahun ini.

Suara Pemred akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang bagi klarifikasi dari panitia seleksi maupun DPRD Kalbar.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi anggota KPID, melainkan kredibilitas lembaga penyiaran di Kalimantan Barat serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah. (*)