Bob
MELAWI, SP - Masuknya Melawi dalam 32 kabupaten rawan pangan di Indonesia menjadi bahan diskusi bersama yang diinisiasi Forum Pembangunan Berkelanjutan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi. Sementara alokasi dana desa untuk ketahanan pangan 20 persen juga belum berjalan maksimal.
Diskusi publik yang digelar di Nanga Pinoh, Kamis (16/3/2023) turut menghadirkan kepala desa dari enam desa serta NGO yang bergerak dibidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua FPB, Muh Firman mengatakan diskusi publik berawal dari masuknya Melawi dalam kabupaten rawan pangan se Indonesia. Padahal potensi yang bisa digarap dalam sektor pertanian dan pangan lokal.
"Ada informasi yang juga didapat bahwa ketergantungan pangan Melawi dari luar tinggi. Sehingga seminggu saja banjir, akses terputus bisa mengganggu stok pangan Melawi," katanya.
Firman turut menyampaikan pihaknya turut mengundang enam desa yang diharapkan bisa bekerjasama dengan sejumlah NGO yang aktif dalam pendampingan di beberapa desa. Harapannya alokasi dana ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa bisa dikelola dengan semaksimal mungkin.
"Serta juga berkelanjutan sehingga ketahanan pangan tingkat desa bisa terus terjaga, " ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi, Hasanuddin menilai Melawi punya potensi luar biasa bahkan pernah swasembada pangan hingga menerima penghargaan istana pada 2012 lalu.
"Melawi cetak sawah 3000 hektar pada 2012. Harusnya 2023 kita sudah tidak bermasalah dengan ketahanan pangan.Tapi tahun ini kita masuk 32 kabupaten yang rawan pangan. Mungkin ini masalah data, mungkin masalah data dari dinas ketahanan pangan yang harus aktif mengirim data, " katanya.
Hasanuddin menyampaikan desa juga sudah menganggarkan dana ketahanan pangan. Hanya pihaknya merasakan bahwa anggaran ketahanan pangan, tidak terlalu efektif.
"Karena terus terang pada tahun lalu, ketahanan pangan kita bebaskan ke desa desa untuk membelanjakan masing-masing desa sesuai kebutuhan. Hanya kita akui, tidak terlalu berhasil. Karenanya kita persilahkan desa bekerja sama, misalnya dengan LSM, sehingga bisa menghasilkan PAD desa," katanya.
Hasan menambahkan, dari dana desa yang ada, sebesar 15 persen bisa dialokasikan sehingga menghasilkan PAD desa.
"Baru 15 desa sudah punya PAD desa. 154 nya belum. Kalau dana desa ini tidak lagi dialokasikan bisa-bisa 154 desa mati suri, " katanya.
Sementara itu, pemateri diskusi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Rini menyampaikan indikator ketahanan pangan desa yang pertama ketersediaan pangan di desa, desa mampu menjamin kebutuhan pangan desa contohnya lumbung pangan.
"Kemudian kedua desa ini bisa menentukan dan mengembangkan produksi pangan. Ketiga desa mampu memproduksi komoditas desa," jelasnya.
Dipenghujung diskusi dilakukan penandatanganan kesepakatan pendampingan dengan enam desa yakni Desa Semadin Lengkong, Kebebu dan Tanjung Sari dari kecamatan Nanga Pinoh bersama lembaga SUAR serta Desa Manggala, Landau Garong dan Sungai Bakat dari kecamatan Pinoh Selatan dengan lembaga Gemawan. (eko)
