PONTIANAK, SP - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyebut banyak kementrian yang tidak memahami tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.

Termasuk pihak yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian didaerah ini juga tidak pernah mau berkoordinasi. 

Seperti dicontohkan Gubernur Sutarmidji yakni balai jalan dan balai sungai yang enggan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kemarin.

"Koordinasi tidak pernah, kalau tidak dipanggil tidak (berkoordinasi), kayak suka suka dia, nggak bisa seperti itu, sayangnya juga orang di sini banyak yang tidak paham. Lalu gubernur tidak boleh intervensi balai sungai, suruh belajar lagi itu,” kata Gubernur Sutarmidji.

"Itu karena tidak mengerti dengan tugas, kenapa balai jalan ada di sini (daerah), kenapa balai sungai ada di sini, kan itu karena ada tanggung jawab mereka di sini. Kalau bicara banjir tidak mungkin tidak ada kaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat," katanya. 

Gubernur Sutarmidji menilai, sebagian besar pemerintah daerah sudah memahami tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang banyak tak paham justru menurutnya dari pihak kementerian. 

"Kementerian-kementerian itu banyak yang tidak paham tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dia takut dengan anggota DPR RI dapil kita, makanya ketika datang ke sini dia hanya lapor ke DPR RI yang menjadi mitra dia, bukan kepada pemerintah daerah," ucapnya. 

Padahal lanjut dia, ketika menteri berkunjung ke daerah, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena  ketika terjadi sesuatu hal, tetap yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. 

"Makanya kadang saya heran ada menteri berkunjung ke Kalbar tapi tidak memberitahu Pemprov. Memberi tahu hanya untuk meminjam VIP (bandara). Harusnya dia berkunjung dalam rangka apa (kita tahu), ini Kemendagri harus mensosialisasikan kepada kementerian-kementerian," pintanya. 

Selain itu antar pihak juga ada yang namanya pembagian kerja. Sehingga semuanya harus bisa menjalankan tugas dengan baik, baru kemudian persoalan bisa diatasi secara keseluruhan. Kerena jika tidak ada koordinasi, pembangunan atau programnya tidak akan sejalan.

“Ada anggota dewan bilang gubernur mencampuri masalah DAS Kapuas, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah, apapun yang terjadi, mau itu urusan pusat, kabupaten/kota, provinsi, itu tanggung jawab gubernur, ini yang tidak dipahami pusat," pungkasnya. (din)