PONTIANAK, SP - DPP IMM menyelenggarakan seminar internasional bertema "Advocating for Humanitarianism & Human Rights in an Era of Islamophobia,", di Politeknik 'Aisyiyah Pontianak (Polita), Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa hari lalu.

Acara ini dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Di era saat ini, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan terkait isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Salah satu fenomena yang mencolok adalah meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Islamofobia, yang didefinisikan sebagai prasangka dan diskriminasi terhadap Islam dan Muslim, telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik di tingkat individu maupun kolektif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan memahami isu-isu terkini terkait advokasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di era Islamofobia, khususnya di negara-negara OKI.

Minoritas Muslim di Tiongkok juga menjadi sorotan utama. Meski Tiongkok bukan anggota OKI, isu perlakuan terhadap minoritas Muslim, terutama etnis Uyghur yang mengalami penahanan massal, pengawasan ketat, dan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, menjadi perhatian besar. Negara-negara OKI memiliki peran penting dalam advokasi internasional untuk melindungi hak-hak minoritas Muslim ini.

Dalam seminar tersebut, Fadhil Mahdi, Ketua DPP IMM Bidang Hubungan Luar Negeri, menyatakan pentingnya kesadaran akan situasi di Uyghur. "Dengan adanya seminar ini tidak serta merta mengharuskan kita harus berada di sana, tapi dengan tahu aja apa yang terjadi di Uyghur itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.

Abdulhakim Idris, Direktur Eksekutif Center for Uyghur Studies, yang hadir sebagai tamu VIP, mengajak para peserta untuk mengingat kembali perjuangan muslim Uyghur.

"Saya mengapresiasi seminar internasional ini, karena dapat menjadi sarana yang tepat untuk mengingat lagi bahwa terdapat saudara seiman yang ada di Uyghur masih butuh pertolongan dan masih berjuang melawan ketidakadilan," tuturnya.

OIC Youth Indonesia memaparkan bahwa telah melakukan kerja-kerja advokasi kemanusiaan dan HAM sejak lama dan menyasar banyak isu.

Adlan Athori, Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan terus konsisten mengadvokasi isu-isu kemanusiaan sebagai wujud implementasi konstitusi Indonesia dalam hal hubungan luar negeri.

Astrid Nadya Rizqita, Presiden OIC Youth Indonesia, menekankan pentingnya tindakan kecil yang dapat memberikan dampak.

"Dengan tindakan kecil seperti share sesuatu tentang Uighur melalui media sosial itu juga bisa berdampak," katanya.

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan melawan Islamofobia. (*)