“Yang pasti, kita terus mengimbau masyarakat seluruhnya, terutama masyarakat Kalbar, agar menggunakan hak suaranya secara dewasa, gunakana hak suara sesuai dengan pilihan terbaiknya. Dewasa ini, adalah bagi masyarakat pemilih dan yang dipilih sesuai dengan hati nurani, kemudian siap menang siap kalah. Sehingga, adanya Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan lancar,”

Ketua PWNU Kalbar, Prof. Dr, Syarif, MA

PONTIANAK, SP – Jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (PWNU Kalbar), memastikan selalu siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Seluruh masyarakat juga diajak menggunakan hak pilih dengan tidak menjadi Golongan Putih (Golput).

PWNU Kalbar juga memastikan seluruh pengurus tidak terlibat bahkan terjun langsung dalam politik praktis. Namun, secara pribadi, warga NU wajib menyalurkan hak politik.

Ketua PWNU Kalbar, KH. Prof. Dr, Syarif, MA., juga memastikan NU tidak akan terlibat secara struktur jika ada kader NU yang terjun dalam politik praktis.

“Yang pasti, kita terus mengimbau masyarakat seluruhnya, terutama masyarakat Kalbar, agar menggunakan hak suaranya secara dewasa, gunakana hak suara sesuai dengan pilihan terbaiknya,” kata Prof Syarif.

Dewasa ini, ujarnya, adalah bagi masyarakat pemilih dan yang dipilih sesuai dengan hati nurani, kemudian siap menang siap kalah. Sehingga, adanya Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan lancar.

“Kalau Pilkada berjalan aman dan lancar, serta ukses, maka akan tercipta kondusifitas yang sangat baik bagi pembangunan daerah. Karena intinya, Pilkada adalah memilih yang terbaik dari yang baik untuk memimpin daerah,” paparnya.

“Masyarakat jangan sampai terprovokasi dan harus saling menahan diri. Mari bersama-sama kita tentukan pilihan masing-masing dan tetap menghormati pilihan orang lain. Yang kalah harus legowo dan yang menang ya tidak harus jumawa,” sambung Prof Syarif.

Ia sebagai pimpinan satu satu lembagta keagamaan di Kalbar, yaitu Nahdlatul Ulama, tertentu berharap Pilkada ini juga berjalan bisa sesuai dengan slogan Pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Tahasia dan Jujur serta Adil (Luber Jurdin).

“Intinya, kita berharap semua itu demokrasi kita ini berjalan dengan baik dalam rangka kita mendapatkan pimpinan yang semua baik dan amanah. Siapa yang terpilih berarti itulah yang terbaik dari masyarakat, maka kita harus semuanya legowo, harus dewasa, karena siapapun itu pasti untuk daerah kita tercinta ini,” tuturnya.

Tokoh Agama yang juga merupakan Rektro IAIN Pontianak ini menyatakan bahwa kondusifitas Kalbar dalam menghadapi dan melaksanakan Pemilu, baik Legislatif dan Presiden, serta sekarang Pilkada di 14 kabupaten/kota harus terus dijaga, sehingga bisa menjadi salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Imbauan serupa disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar). Ketua FKUB Kalbar, Prof. Dr, Ibrahim, MA., mengatakan ada beberapa imbauan penting yang disampaikan FKUB se-Kalbar untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

“Terpenting adalah kepada seluruh pihak untuk menjaga situasi yang aman, damai, dan demokratis selama proses Pemilu,” kta Ibrahim.

Ia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian, kerukunan dan keharmonisan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara. "Kita harus bersama-sama merawat situasi yang harmonis agar Pilkada berlangsung aman dan damai," ujar Ibrahim.

FKUB juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mengawal dan memantau proses Pemilihan Kepala Daerah agar berlangsung dengan sukses, adil, dan demokratis.

"Pemerintah, KPU, dan Bawaslu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional, adil, dan demokratis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024,"ujarnya.

FKUB Kalbar berharap pihak keamanan (TNI dan Polri) bertindak cepat dan tegas atas setiap perilaku yang berpotensi mengancam keamanan, kedamaian, dan keharmonisan umat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Semua pihak berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan provokatif, ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks terkait Pemilihan Kepala Daerah atas nama perbedaan SARA, serta pembelahan sosial akibat polarisasi politik.

"Pemuka agama di semua tingkatan senantiasa menempatkan diri sebagai penyejuk, penenang, dan teladan kerukunan bagi umatnya masing-masing," pungkasnya. (*)