Sambas post authorelgiants 08 Mei 2021

Kekeliuran Pembuatan kuintasi, Pemprov Tuding Dinkes Sambas Pungli

Photo of Kekeliuran Pembuatan kuintasi, Pemprov Tuding Dinkes Sambas Pungli

SAMBAS, SP – Kop Tim Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 dan cap basah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sambas dalam hasil pemeriksaan rapid tes antigen dan kuitansi pembayaran sebesar Rp250 ribu, menguak dugaan pungutan liar (Pungli) rapid tes antigen di Kabupaten Sambas. Mestinya pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis, berbeda jika di fasyankes atau praktik dokter swasta.

"Informasi tersebut lagi saya telusuri bagaimana kebenarannya," kata Kepala Dinkes Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani melalui pesan WhatsApp, Jumat (7/4).

Menjawab dugaan pungli pemeriksaan rapid tes antigen di Sambas yang diungkap dr Harrison Kepala Dinkes Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dr Fatah Maryunani mengatakan, rapid tes antigen yang bayar dan difoto kuitansinya tersebut kemungkinan atas nama praktik dokter.

"Kemungkinan yang kuitansi Dinkes bisa jadi atas namakan Labkesda (Labotarium Kesehatan Daerah) yang duitnya setor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Kalau untuk di puskesmas yang saya tangani langsung gratis," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Sambas AKBP Robertus B Herry Ananto Pratiknyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait, atas dugaan pungli pembayaran rapid tes antigen oleh Dinkes Kabupaten Sambas.

"Kronologis adanya dugaan pungutan dan atau pembayaran pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19 sebesar Rp250.000 yang dilakukan secara mandiri (home care) atau istilahnya PKB RDT (Pelayanan Kesehatan Berjalan Rapid Diagnostic Test/Hasil Tes Cepat) pada tanggal 19 April 2021 terhadap saudari Juwita yang bekerja di BRI, di praktik swasta atau di klinik milik dokter Ganjar Eko Prabowo," ungkap Kapolres, Sabtu (8/5).

Terdapat dua tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan rapid tes antigen tersebut, yakni Syamsul Arifin SKM T Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Sambas, dan Samsul Hadi AMd Kep T Staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

Polres Sambas juga telah melakukan koordinasi terhadap dr Ganjar Eko Prabowo sebagai pemilik tempat praktik dokter atau klinik. Ada tiga poin yang dijelaskan dr Ganjar. Pertama, pembayaran terhadap kegiatan Rapid Antigen Covid-19, kalau barang hibah tidak dilakukan pembayaran, namun jika rapid antigen dilakukan secara mandiri menggunakan barang milik sendiri yang dibeli dari rekanan, maka dikenakan pembayaran sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kedua, pelaksanaan kegiatan Rapid Antigen Covid-19 dilakukan di tempat praktik dr Ganjar Eko Prabowo atau di klinik miliknya, berdasarkan Surat izin Pratik (SIP) Dokter Nomor: 449 / 9225 / PTSK-DKS yang dikerluarkan oleh Dinkes Kabupaten Sambas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 028/MENKES/PER/I/2011 dengan Alamat Jalan Terigas Praktik Dusun Penyengat RT 001 RW 001 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dengan nomor STR: 3111100316012145 yang berlaku sampai dengan 1 Juni 2021.

Ketiga, kesalahan pelaksanaan Rapid Antigen Covid-19 terhadap Juwita yang bekerja di BRI adalah cap Dinkes Kabupaten Sambas pada nota pembayaran.

Sementara papar Kapolres, terdapat ketentuan aturan pelaksanaan Rapid Test Antigen-Swab secara mandiri, diantaranya Kemenkes RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat telah mengeluarakan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab sebesar Rp250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp275 ribu untuk diluar Pulau Jawa.

SE itu menyebutkan, bahwa besaran tarif tertinggi hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab atas permintaan sendiri, tidak berlaku bagi fasyankes dan tidak berlaku bagi fasyankes yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari pemerintah.

"Demikian hasil klarifikasi pendahuluan yang sudah kami lakukan," pungkas Kapolres Sambas.

Saat kembali dikonfirmasi, Kepala Dinkes Kabupaten Sambas, dr Fattah Mariyunani kepada awak media, memastikan tidak ada pemeriksaan dan tes swab antigen berbayar di Kabupaten Sambas.

“Temuan kuitansi tersebut hanyalah sebuah kekeliruan yang bisa dijelaskan. Ini hanya kekeliruan dalam bikin kuitansi," ungkap dr Fattah.

Diceritakan dr Fattah, memang terdapat seorang pegawai bank BUMN yang saat itu mendatangi tempat praktik dr Ganjar Eko Prabowo, untuk meminta diperiksa dan dilakukan tes swab antigen terhadap dirinya.

"Sepengetahuan saya, beberapa waktu lalu terdapat seorang pegawai bank yang melakukan pemeriksaan antigen di rumah dr Ganjar, hasilnya positif. Karena kondisi positif itulah pasien segera dibuatkan surat resmi, yang isinya berupa arahan disertai kop Dinas Kesehatan," paparnya.

Pasien kemudian meminta untuk dibuatkan kuitansi pembayaran, yang fungsinya untuk klaim biaya ke kantor bank tempatnya bekerja.

"Pasien kemudian meminta kuitansi untuk klaim ke kantornya, karena mintanya pas ke Dinkes, maka oleh staf kita dibuatlah kuitansi tersebut dan distempel cap basah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas," bebernya.

Sebelumnya Kepala Dinkes Provinsi Kalbar, Harisson mengungkapkan, mendapatkan dokumen berupa kuitansi pembayaran rapid tes antigen sebesar Rp250 ribu dengan cap basah Dinkes Kabupaten Sambas.

Harisson mengatakan, ia menemukan bukti dokumen seperti kuitansi sebesar Rp250 ribu, dan surat keterangan hasil swab test Rapid Antigen dengan kop surat bertulis Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

“Diduga Dinkes Sambas melakukan pungli terhadap warga yang melaksanakan pemeriksaan swab test antigen. Setelah menerima beberapa bukti dari masyarakat, antara lain dokumen lembar hasil pemeriksaan yang menggunakan kop Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, yang ditandatangani dan cap basah Dinkes Sambas, dan oknum dokter di Dinkes tersebut,” papar Harisson, Jumat (7/5).

Ia mengungkapkan, swab antigen yang dilakukan Dinkes Kabupaten Sambas itu harusnya dilakukan gratis, atau tidak dipungut biaya, karena hal tersebut untuk melakukan testing dan tracing warganya.

“Hal ini membuat pak Gubernur marah, yang seharusnya tes rapid Antigen maupun swab PCR itu gratis untuk masyarakat, yang dilakukan Dinkes harusnya gratis, tapi ini dipungut biaya,” tegasnya.

Harisson mengatakan, pemerintah sudah mengirimkan sebanyak 3.500 rapid antigen untuk Dinkes Sambas. Makanya, seharusnya pemeriksaan swab antigen dan swab PCR yang dilakukan Dinkes Sambas itu gratis.

“Ini harus digunakan gartis untuk masyarakat dalam rangka testing dan tracing awal, tapi Dinkes Sambas melakukan pungli dari bukti yang dilihat dicap basah Dinkes Sambas, tertera Rp250 ribu, juga ada dokumen hasil pemeriksaan bahwa ia reaktif (positif),” ucapnya.

Rapid test antigen jika berbayar, jelas Harisson, tentu harus ada Peraturan Daerah (Perda) dari Pemkab Sambas atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait tarif. Kemudian, terhadap pembiayaan oleh masyarakat yang dibayarkan ke Dinkes Sambas tentu harus disetorkan ke kas daerah.

"Tidak bisa langsung digunakan, karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Harisson menegaskan, tentu hal itu menyalahi aturan, jika pengadaan rapid test antigen itu merupakan bantuan dari pemerintah dan hasil penarikan tarif langsung digunakan. "Jadi kalau saya lihat ini permasalahannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini melakukan pungli terhadap pemeriksaan rapid test antigen kepada masyarakat," tegas Harisson.

Ia mengakui, memang belum mengetahui rapid test antigen jenis apa dan sumber dari mana yang digunakan Dinkes Kabupaten Sambas. Apakah mereka menggunakan rapid test antigen yang dibeli sendiri, atau menggunakan yang diserahkan oleh Dinkes Provinsi Kalbar, itu sedang didalami.

"Namun memang tetap terdapat kesalahan. Kalau pun memang mereka membeli sendiri rapid test antigen ini, tentu saja dasar pengenaan tarifnya, harus ada perda atau perbup. Ini menjadi pertanyaan, apakah Sambas sudah mempunyai perbup atau perda mengenai tarif rapid test antigen," ungkapnya.

Harisson meminta aparat penegak hukum secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

“Pak Gubernur marah, karena seharusnya pemeriksaan ini gratis kepada warga, ternyata mereka jual kalau menurut dokumen ini. Pak Gubernur marah besar, dan meminta Dinkes Provinsi lapor ke aparat, agar memproses kasus ini. Pemeriksaan ini untuk masyarakat yang seharusnya gratis, tapi dijual oleh oknum Dinkes Sambas,” pungkasnya.

Harisson berharap kejadian di Kabupaten Sambas ini bisa disikapi secara bijak oleh Dinkes kabupaten/kota lainnya di Kalbar. “Jangan sampai hal ini terjadi di daerah lain," ucapnya.

Ia mengatakan kasus di Sambas ini lebih berat dari pada kasus yang di Medan. Dimana Kimia Farma adalah  BUMN yang memang menggunakan tarif resmi untuk  masyarakat, tapi kesalahannya  menggunakan daur ulang rapid antigen.

“Kalau Sambas justru mengenakan tarfi kepada masyarakat yang dilayani, dengan dasar hukum yang belum jelas,”pungkasnya.

 Dalami Dugaan Pungli

Temuan dugaan pungli pemeriksaan rapid test antigen oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas terhadap masyarakat membuat kesal Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Dia mendesak dilakukan pendalaman terhadap sejumlah dokumen, seperti kuitansi pembayaran sebesar Rp250 ribu untuk tes cepat antigen.

“Pemerintah Provinsi Kalbar bantu 2.500 rapid antigen untuk Sambas, dan katanya Pemkab Sambas juga beli 2.000 buah. Harusnya masyarakat Sambas tak perlu bayar, karena semua harus gratis, kecuali di klinik swasta,” ungkapnya.

Gubernur meminta aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendalami kasus ini. Sebab, hasil pemeriksaan rapid tes antigen menggunakan kop Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas, dan ditandatangani dokter penanggung jawab.

“Kalau alasan dokter itu (yang menandatangani surat) praktik swasta, kenapa pakai kop Satgas dan kuitansi cap Dinkes. Saya sebetulnya tidak mau ada heboh. Tapi kalau sudah begini, saya buka saja,” ujarnya.(noi/hpt/pps)

Batasan Tarif Rapid Test Antigen-Swab

Batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab terbagi dua. Di Pulau Jawa sebesar Rp250 ribu, dan Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenskes) RI Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 per tanggal 18 Desember 2020.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya menyatakan, penetapan batasan tarif tertinggi ini sebagai bentuk kepastian terhadap disparitas harga pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab di fasilitas pelayanan kesehatan.

Penetapan biaya rapid test antigen melalui pembahasan bersama antara Kemenkes dengan BPKP berdasarkan hasil survei dan analisa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

“Batasan tarif pemeriksaan ini sebagai bentuk kepastian tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen melalui pengambilan swab bagi masyarakat dan pemberi layanan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar mudah mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen – Swab,” tegas Azhar.

Azhar menegaskan SE tersebut telah dikirimkan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Direktur Rumah Sakit, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, Ketua Asosisasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, serta Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen-swab.

Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa besaran tarif tertinggi hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen – Swab atas permintaan sendiri, tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari pemerintah.

Seiring dengan ditetapkannya batas atas tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab melalui SE yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020, Azhar meminta agar ketetapan tersebut dapat diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Untuk itu kami harap seluruh dinas provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan dalam hal pemberlakuan harga tertinggi pengambilan swab Antigen,” tutur Azhar.

Dia menerangkan, Rapid Test Antigen-Swab merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus SARS CoV-2. Tes Antigen – Swab dilakukan pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri.

Untuk menjamin keamanannya, pemeriksaan rapid test antigen harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan serta menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga kesehatan.

Sementara itu, Deputi Pengawan Bidang Kemanan dan Pertahanan BPKP Faisal menyebutkan, bahwa penetapan batas tarif tertinggi Rapid Tes Antigen-Swab telah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan komponen dan bisnis prosesnya mulai dari pengambilan sampel, proses pengolahan sampel hingga pengelolaan limbah medis.

Selain itu, turut diperhitungkan unsur-unsur diantaranya SDM yang meliputi dokter spesialis Patologi, tenaga kesehatan baik yang melakukan pengambilan swab, pengolahan maupun tenaga yang membuat surat keterangan, biaya habis pakai seperti reagen, coverall, dan biaya administrasi. Ia meyakini, angka yang ditetapkan sudah seefektif mungkin sehingga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Bersama Kemenkes kita telah melakukan diskusi untuk merupakan harga yang tidak memberatkan masyarakat. Selama dua hari kita telah menghitung struktur biaya dengan mempertimbangkan bisnis proses dari Rapid Tes Antigen-Swab,” terang Faisal.(shk)

Rapid Test Antigen Gratis di Puskesmas

 Penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen sebagai salah satu metode dalam pelacakan kontak Covid-19 tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Covid-19.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan upaya testing dan tracing masif sebagai bagian proses penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. 

Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan rapid test antigen disediakan di puskesmas-puskesmas dan pengadaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Rapid Test Antigen yang disediakan pemerintah secara gratis kepada masyarakat melalui Puskesmas, hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pelacakan epidemiologi,” katanya

Nadia mengatakan, pemeriksaan dengan rapid test antigen ada kemungkinan akan meningkatkan jumlah kasus. Namun demikian, dia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak panik. “Jauh lebih baik mengetahui data yang sesungguhnya, sehingga strategi penanganan yang tepat dapat dilakukan,” katanya.

Kemenkes, kata Nadia, telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19, meliputi meningkatkan kapasitas RS, serta menambah jam layanan, kesiapan obat-obatan dan alat kesehatan di rumah sakit terus dipantau, dan menambah jumlah tenaga kesehatan dan vaksinator.

Nadia mengatakan penggunaan RDT Antigen sebagai syarat perjalanan orang di dalam negeri mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang artinya secara mandiri.

“Ini (rapid test antigen) digunakan untuk kepentingan epidemiologi, jadi untuk mendiagnosis,” katanya.

Hasil dari pemeriksaan RDT Antigen akan dicatat dan dilaporkan sebagai kasus terkonfirmasi positif sama seperti hasil Test PCR. Namun dalam sistem pelaporannya dilakukan pemisahan mana yang berasal dari pemeriksaan RDT Antigen dan mana yang berasal dari RT PCR. “Penggunaan rapid test antigen harus tetap memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya pemilihan, penggunaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, hingga pengelolaan limbah pemeriksaan,” ucap Nadia.

Terkait dengan kriteria penggunaan, tambah Nadia, misalnya pemeriksaan menggunakan rapid test antigen hanya dapat dilakukan saat fase akut, atau dalam waktu 7 hari pertama sejak muncul gejala. Hal ini untuk meningkatkan performa test. Dalam upaya pelacakan kasus, Kemenkes bekerjasama dengan TNI dan Polri melakukan tracing hinga ke seluruh desa, kabupaten/kota, dan RT serta RW di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sebelum diterjunkan ke wilayah kerjanya masing-masing para Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpot Dirga akan diberi pelatihan menjadi tracer Covid-19.(ins)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda