Sambas post authorKiwi 13 Oktober 2021

Pemdes Diminta Tak Sembarang Pilih Pengurus BUMDES

Photo of Pemdes Diminta Tak Sembarang Pilih Pengurus BUMDES RAKOR - Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi membuka rapat koordinasi evaluasi penyusunan dokumen RKP Desa 2022. IST

SAMBAS, SP- Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi membuka rapat koordinasi evaluasi penyusunan dokumen RKP Desa 2022, evaluasi pendaftaran badan hukum BUMDES dan sosialisasi pelaksanaan transformasi UPK Eks PNPM Mandiri perdesaan menjadi Bumdes Bersama di Sambas, Selasa (12/10).

Fahrur Rofi meminta setiap pemerintah desa di Kabupaten Sambas tidak sembarangan memilih pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), guna mempercepat pembentukan desa mandiri sesuai keinginan Gubernur Kalbar dan menjadikan Sambas yang Berkemajuan, dia ingin orang-orang yang diberi tugas sebagai pengurus BUMDES, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan punya kompetensi terutama di bidang enterpreneur.

"Benang merah visi misi Sambas Baru Berkemajuan adalah ekonomi kerakyatan. Saya melihat, kebanyakan pemerintah desa itu hanya terkesan mengejar target aturan dari pusat, semuanya ikut membentuk BUMDES, tapi esensi dan jiwa enterpreneur-nya tidak ada. Padahal itu yang paling penting dalam berusaha," katanya.

Dia melihat, masih ada beberapa desa yang asal-asalan dalam menunjuk pengurus BUMDES. Padahal kata dia, BUMDES seharusnya menjadi badan usaha yang mampu memberikan pemasukan yang berkelanjutan bagi desa, sehingga desa bisa bertahan di kaki sendiri.

"Padahal tujuan pemerintah pusat itu, BUMDES dibentuk agar desa tersebut sustainable. Bisa bertahan dan menjadi mandiri, dalam artian tidak hanya berpatok kepada angka-angka namun benar-benar mampu berdiri di kaki sendiri secara aplikatif," katanya.

Bumdes kata Fahrur Rofi, adalah solusi tepat agar desa mampu melakukan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung kepada anggaran dari pusat. Saat ini sambung dia, pengelolaan BUMDES di Kabupaten Sambas masih banyak yang 'latah', terkesan hanya asal ada dan asal berdiri mengikuti regulasi.

"Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa BUMDES itu tidak hanya asal ada saja. Tapi harus memperhatikan sisi bisnis dan profesionalisme kerja," katanya.

Fahrur Rofi mengatakan, tidak semua BUMDES di Kabupaten Sambas gagal mengelola badan usaha yang dikembangkan. Salah satu yang berhasil adalah BUMDES Desa Sejiram, Kecamatan Tebas.

"BUMDES yang berhasil contohnya di Sejiram, mereka berhasil mendapatkan pemasukan sampai ratusan juta rupiah dengan usaha internet nya. Itu contoh yang berhasil. Harusnya semua BUMDES di Sambas dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Tidak boleh sembarang tunjuk," pungkasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana mengatakan, Sambas memiliki banyak potensi yang kemudian bisa di kembangkan oleh desa menjadi BUMDES.

Ia mencontohkan, Sambas yang dikenal sebagai daerah penghasil jeruk Sambas, seharusnya bisa mengemas produk tersebut menjadi barang dengan nilai jual tinggi.

"Pertama saya mau menyampaikan apresiasi kepada Pemda yang sudah melaksanakan pelatihan menajemen keuangan untuk BUMDES Se-Kabupaten Sambas," ujarnya.

"Kedua, selain pelatihan manajemen keuangan, tentu yang tidak kalah penting adalah pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari BUMDES itu sendiri. Khususnya untuk yang bergerak di bidang pertanian," ungkapnya.

Kata dia, Sambas yang memiliki banyak potensi sebetulnya, bisa mengantarkan desa-desanya menjadi menjadi Mandiri.

Hanya saja kata dia, setiap desa harus punya produk andalan atau unggulan masing-masing yang kemudian diharapkan bisa menembus pasar domestik.

"Saya contohkan tadi, jeruk. Kita punya jeruk yang dijual buahnya saja, kita belum menggali nilai tambahnya. Karenanya, saya harapkan ini yang kemudian bisa dilakukan oleh Pemda dalam membina BUMDES di Sambas," tuturnya.

Dengan begitu kata Erwin, diharapkan desa-desa yang ada di Sambas BUMDES-nya bisa lebih maju.

Kembangkan Potensi Desa

Tokoh pemuda Jepriadi mengatakan sangat diperlukan sentuhan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi BumDesa.

"Badan usaha milik desa sejatinya tidak bisa berkembang dengan lebih jauh tanpa sentuhan dan bantuan pemerintah, bicara sudah ada yang menghasilkan pendapatan asli desa, itu sangat kita apresiasi, namun jumlahnya belumlah maksimal," katanya.

Hal ini kata Jepriadi bisa dilakukan pemerintah dengan melakukan ekspansi kebijakan pasar dengan mengutamakan produk lokal dan Bumdes.

"Hadirnya pemerintah daerah bisa dalam bentuk regulasi dan kebijakan, misalnya meminta pasar untuk menjual produk lokal hasil Bumdes, mendampingi penguatan kualitas sehingga mampu bersaing dengan produk ternama," jelasnya. (noi)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda