Sambas post authorKiwi 16 September 2020 187

Nuansa Politis Hasil Seleksi Direktur PDAM Sambas, Arfandi Terpilih sebagai Direktur Baru

Photo of Nuansa Politis Hasil Seleksi Direktur PDAM Sambas, Arfandi Terpilih sebagai Direktur Baru PDAM – Kantor PDAM Tirta Muare Ulakkan Kabupaten Sambas.

SAMBAS, SP - Hasil Seleksi Direktur PDAM Tirta Muare Ulakkan Kabupaten Sambas menetapkan Arfandi SP sebagai direktur yang baru. Namun, nama itu menuai pro dan kontra.

Keaktifannya sebagai pengurus partai politik menjadi perhatian beberapa kalangan di Kabupaten Sambas. Akan tetapi, Bupati Sambas sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Sambas, Atbah Romin Suhaili menegaskan bahwa Direktur PDAM Tirta Muare Ulakkan tersebut bebas dari unsur politik.

"Yang bersangkutan sudah keluar dari partai politik dan bukti surat pengunduran diri dari Parpol sudah ada," ungkap Atbah, Selasa (15/9).

Diakui Atbah, Direktur PDAM yang baru telah mencukupi persyaratan yang diperlukan untuk didapuk sebagai pimpinan di perusahaan milik daerah tersebut.

"Yang bersangkutan paling cocok sebagai direktur menurut penilaian assesor dan Pansel, kemudian yang bersangkutan telah memiliki dua sertifikat pelatihan layak sebagai direktur," bebernya.

Kepada Direktur PDAM Tirta Muare Ulakkan Atbah berpesan agar mengganti seluruh pipa air mereka agar pelayanan kepada masyarakat Sambas kian maksimal.

"Tingkatkan kualitas air dan kualitas pelayanan PDAM serta ganti seluruh pipa dengan yang baru," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Muare Ulakkan Kabupaten Sambas yang juga Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Suhendri mengatakan bahwa jalannya seleksi direktur PDAM sudah di jalur yang tepat dan sesuai dengan regulasi.

"Semua proses sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sudah menjadi amanah perundang-undangan, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, dan Perda Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019," ungkapnya.

Sebelum terpilih sebagai direktur PDAM, Arpandi juga aktif di parpol PKS dan sempat menjadi calon legislatif di Pemilu legislatif 2019. Namun pada saat mendaftar sudah mengundurkan diri.

"Yang bersangkutan pada saat mendaftar bukan lagi menjadi anggota partai politik dan dibuktikan dengan surat dari DPD Partai PKS sejak Februari 2020. Jadi, jauh sebelum proses penjaringan sudah bukan anggota Parpol," bebernya.

Setiap pendaftar, lanjut Suhendri, telah melewati serangkaian tes dan diuji oleh tim independen yang terdiri atas akademisi. Panitia hanya menerima nilai dari tes tersebut sehingga integritas selalu terjaga.

"Kemampuan calon direktur diuji oleh Tim independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Materi pengujian meliputi general introduction, psikotest, problem solving, pemaparan visi misi, wawancara dan pendalaman oleh tim assesor kepada masing-masing kandidat dan uji publik," tegasnya.

"Jadi semua hasil penilaian terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Permendagri. Ini murni dilakukan oleh tim assesor tanpa intervensi," sambungnya.

Sesuai dengan penilaian yang telah disampaikan oleh assesor dan tim independen dari Universitas Tanjungpura, Bupati memilih peserta dengan nilai paling tinggi dibanding peserta lainnya.

"Tahap akhir adalah sesuai dengan hak preogatif bupati, telah melakukan wawancara dengan semua yang telah melaksanskan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 7 September 2020. Dan bupati telah memutuskan bahwa saudara Arfandi terpilih dan hasil ini sesuai dengan nilai yang telah dirilis oleh Tim Untan," katanya.

Disebutkan bahwa terdapat empat peserta tes calon Direktur PDAM Tirta Muare Ulakkan Sambas, di antaranya Uray Fitrijaya ST dengan nilai 7,05, Gita Kurniawan S.Hut S.Sos dengan nilai 6,39, Hidayat SE dengan nilai 6,48 dan Arfandi SP dengan nilai akhir 7,86.

"Semua proses ini kita lakukan dengan transparan. Setiap hasil kita umumkan di media massa tanggal 30 Juli 2020, 19 Agustus 2020, 4 September 2020 dan 9 September 2020, termasuk di media sosial resmi milik Pemkab Sambas yaitu www.sambas.go.id dan Facebook Kominfo,” katanya.

“Dan uji publik tanggal 28 September juga merupakan bagian keterbukaan karena setiap kandidat kita uji kemampuannya di depan publik," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Kompor, Herwani M Bakrie mengatakan, perekrutan Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan terkesan dipaksakan dan diduga telah direncanakan.

"Hal ini tampak dari kehadiran saudara Arfandi pada rapat koordinasi direktur PDAM se Kalbar di salah satu hotel di Kota Pontianak akhir tahun lalu. Yang menjadi pertanyaan saudara Arfandi hadir dalam kapasitas apa dan siapa yang menugaskan?" ungkapnya.

Selain itu, kata Herwani, pada persyaratan calon direktur terdapat diktum tidak pernah caleg dan anggota partai politik. Diktum tersebut dinilai sangat normatif.

"Sebagaimana kita ketahui saudara Arfandi pernah menjabat sebagai sekretaris DPD PKS Sambas dan pernah Caleg pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Jadi diktum yang dicantumkan dipersyaratan mesti diperkuat pada tahun berapa dibolehkan untuk mendaftar, apakah lima tahun terakhir dan atau 10 tahun terakhir," jelasnya.

Saudara Arpandi juga baru mundur dari kepengurusan PKS Sambas bulan Februari 2020. Antara kehadiran Arpandi di acara Rakor Direktur PDAM se Kalbar akhir tahun 2019 dan mundurnya Arpandi di Februari 2020 mengundang banyak pertanyaan sebagaimana pada surat penetapan Arfandi tanggal 9 September 2020 Nomor:500/25/pansel/2020.

Kemudian melalui berita acara hasil wawancara akhir tanggal 8 September oleh Bupati Sambas Nomor:500/22/pansel/2020 yang ditandatangani Ketua Pansel, Fery Madagaskar.

Perekrutan dan penetapan Direktur PDAM, kata Herwani, diduga dan disinyalir terlalu dipaksakan. Hal ini disebabkan Bupati Sambas  berstatus calon petahana yang pada tanggal 5 September 2020 telah melakukan pendaftaran calon pada Pilkada Sambas 2020.

"Momen perekrutan di masa transisi ini kental muatan politik dan diduga calon yang dititipkan sejak awal. Seharusnya PDAM Muare Ulakan ini diurus seorang yang profesional karena ini satu-satunya Perumda yang dimiliki daerah yang saat ini sedang defisit. Saya sebagai Ketua DPC LSM Kompor Indonesia akan melaporkan hal ini karena diduga penuh muatan kolusi," tukasnya. 

Buktikan dengan Kerja

Tokoh Pemuda Sambas, Jimmy Pratomo menilai dipilihnya Direktur PDAM yang baru telah sesuai dengan regulasi, namun mengundang kontroversi.

"Sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasal 57 huruf L yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Partai Politik dan calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif. Ini artinya saat pendaftaran tidak harus mundur dari parpol, namun jika terpilih maka harus mundur," jelasnya.

Akan tetapi esensi dari persoalan tersebut, kata Jimmy, adalah Direktur PDAM yang baru merupakan mantan pengurus parpol PKS yang juga diketuai oleh Atbah Romin Suhaili, yang juga Bupati Sambas.

"Ini yang disebut nuansa politis. Sudah pasti akan ada pro dan kontra terutama dari lawan politik apalagi menjelang Pilkada Sambas," tegasnya.

Menurutnya, yang bisa dilakukan untuk menepis preseden negatif akan hal tersebut adalah dengan pembuktian kapasitas.

"Kalau memang berdasar nilai yang bersangkutan adalah yang paling baik, maka kita percayakan proses ini sudah benar, akan tetapi Direktur PDAM terpilih memiliki beban dan tanggung jawab besar, yakni dalam waktu dekat membuktikan kepada publik bahwa dirinya layak dan mampu membawa PDAM Sambas semakin baik, profesionalisme. Ini akan menepis semua isu miring," tukasnya. (noi/bah)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda