Sambas post authorBob 17 Oktober 2020 41

Upaya Wujudkan Pelayanan Cepat dan Inovatif, DPRD Sambas Sosialisasi Raperda Pelayanan Publik

Photo of Upaya Wujudkan Pelayanan Cepat dan Inovatif, DPRD Sambas Sosialisasi Raperda Pelayanan Publik Suara pemred/nurhadiSOSIALISASI - DPRD Kabupaten Sambas menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Publik di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas, Jumat (16/10).

SAMBAS, SP - DPRD Kabupaten Sambas menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Publik di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas, Jumat (16/10).

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus), Lerry Kurniawan Figo mengatakan bahwa Raperda tersebut merupakan satu di antara inisiatif DPRD Sambas.

"Raperda Kabupaten Sambas ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Sambas. Sebelumnya memang sempat dibahas di masa sidang ke satu, namun karena situasi Pandemi Covid-19, maka Raperda ini baru kita lanjutkan kembali pembahasannya pada masa sidang ketiga," ungkap Figo.

Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara Pansus beserta stakeholder, terlebih dengan satuan kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sejauh ini dari hasil pengawasan kami, penyelanggaraan pelayanan publik di Sambas belum berjalan optimal dan masih banyak yang belum taat asas. Kemudian indeks kepuasan masyarkat juga masih rendah," papar Figo menjelaskan mengapa Raperda tersebut dibentuk.

Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dengan menyesuaikan perkembangan teknologi sekarang, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 dan petunjuk pelaksanaan yang diatur di PP 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka pelayanan publik di Sambas harus berinovasi dan berubah.


Raperda ini, lanjut Figo, bisa menjadi norma hukum yang jelas dan menjadi pedoman bagi penyelanggaraan pelayanan publik yang inovatif, mudah, cepat, terjangkau dan berkualitas.

"Materinya berisi pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya asas, ruang lingkup, hak, kewajiban, pembinaan, larangan dan standar pelayanan publik, sistem informasi, sarana dan prasarana, pembiayaan atau tarif, pengelolaan aduan serta penilaian kinerja. Lalu peran masyarakat dan evaluasi. Ini semua dibahas dalam Raperda ini," tukasnya.

Tokoh Pemuda Sambas, Jimmy Pratomo mengatakan, perubahan paradigma pelayanan publik di Kabupaten Sambas mencakup kinerja banyak OPD.

"Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki sektor pelayanan publik yang artinya sejauh mana pelayanan dengan membuat masyarakat merasakan kemudahan dan nyaman itu bisa diwujudkan," tegasnya.

Raperda yang telah disusun tersebut, kata Jimmy, menjadi terobosan dan harus menjadi standar pelayanan publik yang berbasis digital.

"Menyederhanakan dan membuat mudah, transparan serta berbasis teknologi Informasi. Ini yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pelayanan publik nantinya. Artinya mereka harus membangun standar pelayanan dan standar operasional, terkoneksi dan mudah diakses. Semoga bisa diwujudkan," tukasnya.

Katrol Kualitas Pelayanan

Kepala Bidang (Kabid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, Redy berharap adanya Perda tersebut akan bisa mengkatrol kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sambas.

"Pada beberapa kantor pelayanan publik seperti Dinas Dukcapil sering banyak antrean. Dengan Perda ini kita harapkan ada inovasi baru agar pelayanan di sana bisa berjalan dengan cepat dan efektif," katanya.

Raperda ini, lanjut Redy, juga diharap bisa merumuskan solusi yang akan memangkas jarak, waktu serta birokrasi pelayanan publik.

"Jarak antarkecamatan dengan ibu kota ada yang dekat dan jauh. Kalau bisa dilakukan dengan online kan bisa menghemat waktu dan mempermudah masyarakat. Mereka masih bisa bekerja kalau bisa dilakukan dengan online," pungkasnya. (noi/bah)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda