Sambas post authorKiwi 19 Oktober 2020

Forkopimda Gelar Syukuran, Pembangunan JSSB Akhirnya Dimulai

Photo of Forkopimda Gelar Syukuran, Pembangunan JSSB Akhirnya Dimulai SYUKURAN – Forkopimda Kabupaten Sambas menggelar syukuran atas akan dibangunnya Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB).

SAMBAS, SP - Proses pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) akhirnya dimulai.

Begitu tinggi harapan dan ekspektasi masyarakat Sambas akan keberadaan jembatan tersebut. Bahkan diproyeksikan menjadi urat nadi baru ekonomi di Bumi Serambi Mekah itu.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas yang juga merupakan warga Kecamatan Tebas, Bagus Setiadi mengatakan, JSSB adalah satu di antara program Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

"Harapan akan adanya JSSB sudah muncul dan diinisiasi mulai dari zaman pemerintahan Bupati Ir H Burhanudin A Rasyid, Bupati dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi dan Bupati Atbah Romin Suhaili. Ini adalah program prioritas dari Bappenas," ungkap Bagus, Minggu (18/10).

Jembatan tersebut akan menghubungkan Kecamatan Tebas yang memiliki akses untuk ke Ibukota provinsi dengan kecamatan di seberang Sungai Sambas Besar yakni Kecamatan Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Sekura hingga Kecamatan Paloh.

Dari jalur inilah, kata Bagus, hasil pertanian dan perkebunan rakyat Sambas berasal.

"Sebelumnya masyarakat di seberang Sungai Sambas Besar sangat bergantung dengan keberadaan feri penyebrangan. Ini tentu sangat terbatas dan memakan biaya lebih tinggi. Produk pertanian dan perkebunan sangat banyak berasal dari kecamatan di seberang Tebas tersebut," paparnya.

Progres pembangunan Jembatan dambaan warga Kabupaten Sambas tersebut sejatinya sempat ditunda. Namun pada akhirnya dimulai dan warga Sambas bangga akan hal ini.

"Pemerintah Pusat sempat menunda pembangunan jembatan tersebut karena kegiatan pembangunan multiyears pada akhir periode kepemimpinan Jokowi. Sekarang sudah dimulai dan kita berharap selesai tanpa kendala dan tepat waktu," harapnya.

Warga Kecamatan Tekarang, Jumadi mengatakan, keberadaan JSSB akan memperluas akses ekonomi, terutama pada bidang pertanian.

"Sektor pertanian akan sangat diuntungkan jika akses jembatan dibangun. Kita memiliki berbagai hasil tani yang siap untuk dipasarkan secara masif ke seluruh pasar di Kabupaten Sambas. Itu untuk skala minimal," katanya.

Hasil tani tersebut beraneka ragam dan jika bisa menembus pasar kabupaten, maka para petani akan memperoleh keuntungan.

Di antara hasil pertanian yang ada di Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, hingga Paloh yang juga bisa menggunakan akses ini di antaranya jeruk, kopi, pisang,  padi, pinang, semangka, buah naga dan masih banyak lagi.

"Selama ini kita mengandalkan penyeberangan feri dan cukup mahal untuk dimanfaatkan secara rutin oleh petani. Berbeda jika memang kita bisa membawa hasil tani dengan kendaraan sendiri tanpa harus menggunakan jasa penyeberangan lagi, " katanya.

Dia juga berharap agar realisasi jembatan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah lokal dan menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah pusat terhadap daerah Kabupaten Sambas sebagai daerah tertinggal.

Ancam Penambang Tradisional

Di antara dampak positif dari keberadaan jembatan, terdapat juga efek negatif terbangunnya jembatan ini, terutama bagi masyarakat yang selama ini mencari nafkah sebagai jasa penambang penyeberangan tradisional.

Hal ini disampaikan Tokoh Masyarakat Sambas, Kamarudin. Pemerintah mesti menyiapkan solusi bagi terancam hilangnya mata pencaharian penambang penyeberangan tradisional tersebut.

"Diperkirakan mungkin puluhan bahkan lebih dari seratus pekerja penambang penyeberangan tradisional yang terancam kehilangan pekerjaan mereka. Ini yang mesti menjadi perhatian, namun hal ini tentunya tidak boleh menjadi persoalan yang membuat pembangunan jembatan menjadi tersendat," ungkapnya.

Mereka, kata Kamarudin, selama ini dalam pembinaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

"Dari karcis penyeberangan selama ini, para penambang penyeberangan tradisional bekerja sama dengan dinas perhubungan. Saya kira instansi terkait mesti mencari rumusan solusinya, juga melibatkan pemerintah kecamatan dan desa terkait karena kebanyakan mereka juga adalah warga sekitar," tukasnya. (noi/bah)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda