Sambas post authorKiwi 25 September 2021

Perubahan APBD 2021 Pemkab Sambas Disetujui Semua Fraksi

Photo of Perubahan APBD 2021 Pemkab Sambas Disetujui Semua Fraksi Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 akhirnya mencapai tahap finalisasi.

SAMBAS, SP - Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 akhirnya mencapai tahap finalisasi.

Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menyatakan sikap menyetujui Perubahan APBD. Hal tersebut sesuai hasil Paripurna di DPRD penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas dan pengambilan keputusan terkait persetujuan secara lisan anggota DPRD atas Perubahan APBD dimaksud, Jumat (24/9).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, didampingi Wakil Ketua I, Ferdinan Syolihin SE, Wakil Ketua II, Arifidiar MH, dan Wakil Ketua III Suriadi.

Bupati Sambas, Satono dan Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi menghadiri langsung Paripurna itu bersama Sekda, Asisten I Pemerintahan dan 2 Staf Ahli Bupati Sambas.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas, Ramzi menyampaikan laporan terkait hasil pembahasan Perubahan APBD. Dalam laporannya, dia mengatakan perubahan APBD merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

"Dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," papar Ramzi.

Penyusunan perubahan APBD, kata Legislator PAN ini dimaksudkan supaya adanya penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam tahun berjalan. Tujuannya, kata dia, penyusunan perubahan APBD guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah.

"Tujuannya agar teranggarkannya pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan," terang Ramzi.

Secara umum, kata Ramzi, uraian kegiatan yang disampaikan sebagai usulan skala prioritas pemerintahan daerah harus berdasarkan kebutuhan tidak berdasarkan keinginan.

"Harapan kita, ini benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran dan sesuai dengan fungsi belanja dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harap Ramzi.

Bupati Sambas, Satono yang hadir pada rapat paripurna Raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Sambas tersebut, di hadapan anggota DPRD Kabupaten Sambas mengatakan, dirinya bersyukur usulan Perda APBD perubahan sudah disetujui dan disahkan.

Hal itu, bagian dari tugas pokok DPRD Kabupaten Sambas dan Pemkab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sambas.

"Patut kita syukuri, bahwa kita sudah menyelesaikan tugas pokok kita sebagai legislatif dan eksekutif. Berikutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan masukan," ujarnya.

"Kami ucapakan terima kasih kepada DPRD dan masyarakat yang sudah memberikan masukan terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021," sambungnya.

Dia menuturkan, pembahasan APBD perubahan ini sudah sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas.

"Pembahasan yang dimaksud adalah sesuai dengan kepedulian serta visi dan misi yang sama. Sehingga ini menunjukkan kekompakan dan kebersamaan kita dalam melakukan pengembangan di Kabupaten Sambas," tuturnya.

Untuk itu, dia sampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD yang sudah mengesahkan Raperda APBD perubahan menjadi APBD perubahan.

Terapkan Visi Misi

Tokoh Pemuda Sambas, Jepriadi mengatakan, pada APBD perubahan tersebut visi misi Sambas Berkemajuan secara utuh mulai diterapkan.

"Karena pada APBD murni 2021 masih melaksanakan beberapa program visi misi bupati sebelumnya. Jadi pada APBD perubahan ini visi misi Sambas Berkemajuan mulai diterapkan secara penuh," ungkapnya.

Jepriadi yang juga Pengurus Gerbang Tani Kalimantan Barat tersebut berharap, Pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor pertanian.

"Kalau di APBD perubahan ini nilainya tidak begitu besar bisa kita pahami sebagai proses awal, namun lebih penting pada postur APBD murni 2022. Nah, dimulai dari sini (APBD Perubahan) kita menginginkan pada tahun pemerintahan mendatang anggaran sektor pertanian harus jauh lebih besar," tegasnya. (noi)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda