Sambas post authorKiwi 28 Oktober 2020 78

Pjs Bupati Sambas Resmikan Gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan DAPM Tangaran

Photo of Pjs Bupati Sambas Resmikan Gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan DAPM Tangaran PERESMIAN KANTOR - Penjabat Sementera (Pjs) Bupati Sambas, Kamaruzaman menghadiri peresmian Gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Tangaran, Selasa (27/10).

SAMBAS, SP - Penjabat Sementera (Pjs) Bupati Sambas, Kamaruzaman memberikan apresiasinya kepada kelembagaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kabupaten Sambas.

Pasalnya, program warisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) masih terus eksis di Kabupaten Sambas.

Apresiasi Pjs Bupati Sambas itu disampaikan pada saat momen peresmian Gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Tangaran, Selasa (27/10) yang dihadiri Ketua DPRD Kab Sambas, Perwakilan Dinas Sosial PMD Sambas, Camat dan Forkopimcam Tangaran dan tamu undangan.

“Hadirnya gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini bukti nyata keberhasilan pengelola program. Ini patut diapresiasi dan sangat membanggakan,” ujar Kamaruzaman.

Dulu, kata Kamaruzaman, ada kekhawatiran dengan diberhentikannya PNPM MPd di seluruh Indonesia, termasuk DAPM yang menjadi krusial bagi kelompok pemanfaat simpan pinjam sejak 2014 lalu. Sebab, memberhentikan pula dukungan pendanaan untuk permodalan pendampingan hingga pelatihan.

“Namun pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di 18 kecamatan di Kabupaten Sambas justru membuktikan lembaga keuangan mikro eks PNPM MPd sampai hari ini masih tetap eksis dan tetap berjalan sebagai bagian pemberian solusi penyediaan dana bagi ibu-ibu yang memerlukan dana segar untuk membiayai kegiatannya,” jelas Kamaruzaman.

Kamaruzaman mengapresiasi kepada unit pengelola yang telah konsisten dan berkelanjutan berhasil menjalankan misinya dengan ikut memberdayakan ibu-ibu kelompok peminjam.

Lembaga Keuangan eks PNPM MPd dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, papar Kamaruzaman, membuka peluang mengembangkan DAPM dalam skala usaha yang lebih masif lagi.

“Peluang semakin terbuka lebar yakni dapat ditempuh dengan cara mengintegrasikan pengelolaan DAPM ke dalam BUMDesa sebagai bagian dari unit usaha tersendiri. Adanya BUMDes membuka peluang desa bersama-sama melakukan penyertaan modal,” papar Kamaruzaman.

Harapan Kamaruzaman, dengan besarnya penyertaan modal yang bergulir di desa, semakin besar dana yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Termasuk semakin bertambahnya jumlah besaran yang bisa disalurkan dan bisa memotong daftar tunggu pencairan pinjaman yang sering terjadi.

“Ini membuka peluang menjadikan BUMDes semakin efektif memberdayakan masyarakat. Dampak lanjutannya, kita inginkan pergerakan ekonomi masyarakat lebih masif meningkatnya,” tegas Kamaruzaman.

Sementara Kepala Dinas Sosial PMD Sambas, Asmani melalui Kepala Seksi Penataan Kelembagaan Desa, Tamsil yang ikut mendampingi Pjs Bupati meresmikan gedung DAPM di Tangaran mengatakan, PNPM telah dihentikan pada 31 Desember 2014 dan menimbulkan kekhawatiran bahwa dana simpan pinjam yang telah dibina dan dikembangkan akan ikut berakhir pula dengan berakhirnya program itu.

Kekhawatiran itu kiranya cukup beralasan karena diikuti dengan dihentikannya dukungan pendanaan untuk permodalan pendampingan serta pelatihan.

Dikatakan bahwa alokasi bantuan langsung masyarakat yang telah disalurkan pemerintah untuk mendukung modal program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat per 31 Desember 2014 sebesar Rp18 miliar.

“Dan dengan berjalannya waktu sampai hari ini jumlah modal berhasil dihimpun dan dikembangkan oleh 18 UPK eks PNPM MPd telah mencapai angka di kisaran Rp40 miliar rupiah,” ungkap Tamsil.

Karena berakhirnya program itu pada Desember 2014, seluruh aset fisik hasil kegiatan pembangunan seperti sarana jalan, jembatan, gedung, sarana pendidikan dan kesehatan telah diserahkan kepada desa.

Desa wajib mengelola dan memanfaakannya dengan baik, terutama proyek fisik.

Sedangkan aset dana perguliran simpan pinjam untuk perempuan, kata Tamsil, diserahkan sebagai aset milik bersama desa-desa kecamatan. Tetapi, dana itu tidak untuk dibagikan kepada desa-desa, namun disalurkan kepada kelompok peminjam yang berasal dari desa-desa yang ada di dalam suatu kecamatan sebagai aset bersama.

“Pengelolaannya masih dilakukan oleh kelembagaan bentukan eks PNPM MPd dengan memperhatikan petunjuk dan SOP yang disepakati bersama,” tuturnya.

Kembangkan Potensi Desa

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yudha Alwi berharap semakin banyak desa yang bisa mengelola BUMDes dan mampu meningkatkan potensi masyarakat.

"BUMDes sangat kita harapkan untuk bisa membantu masyarakat sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tangaran. Semestinya memiliki terobosan. Ini menjadi salah satu contoh yang patut diapresiasi dan diterapkan pada daerah lain," katanya.

Dipaparkan, desa memiliki banyak kemudahan dan kesempatan untuk melakukan terobosan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Kita berharap lebih banyak program bersifat pemberdayaan di desa, terlebih keberadaan ADD dan DD yang memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi mereka. Ujungnya jelas yakni agar masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya," tukasnya. (noi/bah)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda