Sambas post authorKiwi 01 Desember 2020 79

APDESI Datangi DPRD Sambas Hearing Pencairan ADD Telat, Siapa yang Salah?

Photo of APDESI Datangi DPRD Sambas Hearing Pencairan ADD Telat, Siapa yang Salah? HEARING - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sambas, Senin (30/11). Mereka hearing (dengar pendapat) dengan dinas terkait soal pencairan ADD yang telat.

SAMBAS, SP – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sambas, Senin (30/11). Kedatangan asosiasi itu untuk hearing (dengar pendapat) terkait keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua. Demikian yang diungkapkan Ketua APDESI Sambas, Khalid.

"Ini adalah berkaitan dengan pencairan anggaran dana desa tahap kedua yang ada keterlambatan. Ini masalah klasik yang setiap tahun terjadi. Jangan sampai terulang kembali di tahun depan," ungkapnya, Senin (30/11).

Khalid yang juga merupakan Kades Bukit Segoler Kecamatan Tebas itu mengungkapkan kedepan mereka meminta agar bisa dipisahkan antara ADD dan tunjangan para kepala desa dan perangkatnya.

"Karena hal ini menyangkut hak, menyangkut kewajiban kepada kami yang katanya ujung tombak pemerintahan di tingkat desa," tegasnya di hadapan anggota DPRD Kabupaten Sambas.

Sebelumnya, ada isu mengatakan bahwa APDESI akan demonstrasi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas.

Namun, mereka hanya meminta dilaksanakan hearing bersama Pjs Bupati Sambas, Dinsos PMD dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kepada DPRD. Hal itu sebagaimana surat yang mereka layangkan kepada DPRD.

Oleh karenanya, mereka datang untuk mempertanyakan dua hal kepada DPRD, Pjs Bupati Sambas, Dinsos PMD dan Bakeuda Sambas.

Diungkapkan, lambatnya proses pencarian ADD tahap kedua, yang berakibat pada berkurangnya pada pendapatan kepala desa, perangkat desa dan BPD yang belum dibayarkan sejak Juli.

"Selain itu, juga berkaitan dengan Nomor Induk Kepala Desa yang sampai sekarang belum ada terealisasi," tutupnya.

Senada dengan Khalid, Sekretaris APDESI Kabupaten Sambas, Alpian juga meminta agar ada kebijakan pemerintah daerah untuk memisahkan antara gaji, tunjangan dan ADD.

"Kami dituntut dengan tugas kami, tapi hak dan kewajiban kami tidak dipenuhi. Oleh karenanya, kami minta agar ada pertimbangan untuk dibuat kebijakan pemisahan antara ADD dengan tunjangan dan gaji," tutup Alpian.

Sementara Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sambas, Edi mengatakan, keterlambatan pencairan ADD tahap dua adalah karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi.

"Terkait terlambatnya pencairan ADD ini, harusnya memang sudah diterima. Kalau proses keuangan ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan ini harus kita ketahui bersama, dan tidak bisa dipenuhi kalau memang belum terpenuhi, karena apapun yang masuk ke kami, akan kami teruskan ke Bakeuda," ungkapnya.

Oleh karenanya, kedepan pihaknya memastikan akan terus melakukan perbaikan.

"Intinya kedepan akan kita segerakan pencairannya," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Sambas, Apriyandi mengungkapkan memang ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Padahal, sejak jauh-jauh hari mereka sudah mengingatkan kepada Pemdes.

"Terkait dengan penyaluran ADD itulah adanya, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

"Kenapa di ujung tahun kita kelabakan, padahal kita sudah ingatkan (Pemdes) sejak April lalu, dengan ADD tahap satu bisa diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan sampai bulan Agustus," tuturnya.

Padahal, kata dia, mereka setidaknya sudah ada dua kali mengingatkan kepada pihak Pemdes.

"Di September kemarin juga sudah diingatkan bahwa agar segera dilengkapi syarat dan dokumennya. Sekarang sudah ada kurang lebih 140 desa yang sudah melengkapi dokumen dan persyaratan," tuturnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Nomor Induk Kepala Desa (NIKD) dan Nomor Induk Pegawai Perangkat Desa (NIPD), hal itu merupakan domain pemerintah pusat.

"Berkaitan dengan NIKD dan NIPD masih menunggu dari pemerintah pusat, tapi memang fokusnya kepada NIPD," tuturnya.

"Kenapa NIPD, karena mereka perangkat desa, berbeda dengan kepala desa. Kades merupakan bagian dari jabatan politis tertinggi di desa," tutupnya.

Jangan Terulang Lagi

Wakil Ketua DPRD Sambas dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Arifidiar mengatakan dirinya memaklumi mengapa para kepala desa datang ke DPRD untuk mempertanyakan haknya di DPRD Kabupaten Sambas.

"Pertama kita memaklumi bahwa Kades adalah perpanjangan tangan presiden dan sah berdasarkan Undang-Undang, karena pembangunan juga dimulai dari usulan desa," katanya (30/11).

"Kedua, menurut saya ini adalah aspirasi fundamental karena ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan sekarang terulang kembali," tuturnya.

Karenanya, dia mengapresiasi kedatangan para Kades yang mengadu ke DPRD. Kata dia, dengan demikian ini bisa menjadi jalan terbaik dan cepat untuk mencari solusinya.

Untuk itu, kedepan diharapkan ada kesepakatan bersama agar hal ini tidak lagi terulang kembali pada tahun-tahun selanjutnya.

"Sehingga ini kita harapkan diseriuskan agar kedepan tidak terulang kembali, karena tanggung jawab membangun adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama hargai teman-teman kepala desa, dengan ditopang oleh fasilitas yang wajar," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI-P, Ferdinan Sholihin mengatakan, agenda itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi desa yang belum dilakukan pencairan ADD tahap dua.

"Ini kita bicarakan baik-baik agar bisa didapatkan solusi yang konkret bagaimana jalan keluar bagi desa yang belum dicairkan ADD tahap dua," tutupnya. (noi/bah)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda