Sanggau post authorKiwi 03 Mei 2021 107

Dinyatakan P21, Kasus Gratifikasi PETI di Sanggau Segera Disidangkan

Photo of Dinyatakan P21, Kasus Gratifikasi PETI di Sanggau Segera Disidangkan Tengku Firdaus

SANGGAU, SP - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus gratifikasi kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Tanjung Priuk, Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Kasus ini sudah dinyatakan lengkap atau P21.

"Sudah P21. Hari ini rencana tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Pelaksanaanya di Rutan Kelas IIB Sanggau," kata Kepala Kejari Sanggau Tengku Firdaus, Senin (3/5/2021).

Dengan dilimpahkannya tersangka dan barang bukti, dijelaskan Kajari, maka perkara tersebut akan segera dilanjutkan ke Pengadilan Tipikor di Pontianak.

"Kenapa pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Rutan Kelas IIB Sanggau. Karena tersangka masih dalam proses karantina pihak Rutan, ini terkait protokol kesehatan Covid-19," terang Tengku.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, penyidik Kejari Sanggau telah menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Inggis berinisial AY sebagai sebagai tersangka. AY diduga telah menerima hadiah dalam bentuk barang berupa uang sebesar Rp 227.000.000 dari pihak pengelola PETI.

Uang tersebut diduga diterima dari para pengurus 42 penambang yang melakukan kegiatan eksplorasi emas di Dusun Tanjung Priuk, Desa Inggis sekira bulan Desember 2020 sampai dengan maret 2021.

Atas perbuatannya, AY disangkakan dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

"Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar," pungkas Tengku. (jul)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda