Sanggau post authorBob 04 Agustus 2020 90

Sutarmidji Diminta Turun Tangan, Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Perbatasan di Sanggau Belum Tuntas

Photo of Sutarmidji Diminta Turun Tangan, Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Perbatasan di Sanggau Belum Tuntas JALAN NASIONAL - Jalan nasional di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang masuk dalam proyek pelebaran.                                            Dok

Sanggau, SP - Pembebasan lahan proyek pelebaran Jalan Batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat masih belum tuntas. Proses ganti rugi mandek tanpa ada kejelasan. Gubernur Kalbar, Sutarmidji diharapkan turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.

Kondisi itu membuat Ketua Front Pembela Perbatasan (FPP) di Entikong Raden Nurdin geram. Bahkan, dia mengancam akan menempuh jalur hukum terkait belum tuntasnya pembayaran tanah warga yang terdampak proyek pelebaran jalan perbatasan tersebut.

Kepada wartawan, Senin (3/8), Nurdin yang juga terdampak proyek nasional tersebut menyampaikan alasannya menempuh jalur hukum. Dia menuding Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pelebaran Jalan Batas Negara tersebut tidak serius menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat perbatasan.

“Inikan proyek nasional. Sepertinya mereka menganggap proyek ini main-main. Padahal dulu pak Jokowi bilang, akan membuat perbatasan tidak kalah dengan negara tetangga, tapi buktinya tidak ada. Hanya omong kosong. Bayangkan, lima tahun kami warga perbatasan tidak mendapatkan penjelasan dari pihak yang berkompeten,” kata Nurdin.

Sebelum mengambil langkah hukum, dia mengatakan, terlebih dahulu akan mengumpulkan sekitar 140 warga terdampak proyek untuk membahas langkah-langkah lain. “Ada juga rencana dari kawan-kawan untuk menutup akses jalan di dekat jembatan. Kan dulu disitu bekas lapangan volly. Tapi nanti kita adakan dulu pertemuan besar dengan warga,” ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan, Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bertanggungjawab menyelesaikan persoalan pembayaran. Pasalnya, surat keputusan penetapan lokasi (Penlok) merupakan kewenangan Gubernur.

“Kalau melihat undang-undang ini, Gubernur punya hak memaksa PPK untuk menyelesaikan pembayaran. Ibarat rumah, Gubernur itu pemilik rumahnya, sementara PPK itu tenaga ahli yang mengerjakannya,” imbuhnya.

Untuk itu, Nurdin berharap, Gubernur Kalbar turun tangan untuk menangani persoalan ini.

“Jangan sampai persoalan ini nantinya merusak citra pemerintah di hadapan masyarakat perbatasan. Apabila dibiarkan berlarut-larut, nanti bisa jadi bom waktu yang bisa merepotkan pemerintah. Mumpung masih belum terlalu parah persoalannya, sebaiknya pak Gubernur selesaikan dari sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, PPK 3.1 Provinsi Kalbar, Paul Hugo memastikan tahun 2020 pemerintah belum berencana melanjutkan proses pembebasan lahan pelebaran Jalan Batas Negara Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan.

“Tahun ini tidak ada rencana lanjutan pembebasan lahan, yang ada hanya paket preservasi jalan yang dilaksanakan secara long segment, mulai dari Tanjung sampai Entikong,” katanya.

Terkait pembebasan lahan yang belum tuntas, Paul menyebut, belum mengetahui secara detail. Pasalnya, dirinya belum lama menjabat sebagai PPK 3.1 ketika itu.

“Nanti akan saya teruskan ke pimpinan. Sementara info dari saya, tidak ada pembebasan lahan untuk tahun ini. Kemarin itu memang ada mutasi pimpinan, sehingga belum mengetahui informasi lapangan secara detailnya seperti apa. Untuk pelaksanaan di lapangan saat ini, kami hanya laksanakan di ruas jalan yang sudah ada atau eksisting,” pungkasnya.

Tuding PPK Tak Peduli

Wakil LSM Citra Hanura Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim menilai, kekecewaan masyarakat yang terkenak dampak proyek pelebaran jalan batas negara Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan menunjukkan tata kelola pemerintahan, khususnya penanganan pembebasan lahan kurang baik.

“Pejabat yang lalu tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pejabat yang baru sebagai mana ungkapan PPK 3.1. Sehingga pejabat yang baru belum bisa memastikan adanya pembebasan lahan tersebut,” ujarnya, Senin (3/8).

Menurut Rahim, semestinya setiap adanya pergantian progress pekerjaan disampaikan kepada pejabat yang baru. Mana yang sudah dan mana yang belum, ini terkesan pejabat baru kurang peduli dengan permasalahan yang ada terkait pembebasan lahan yang sudah mangkrak sejak lama.

Ia juga sependapat jika masyarakat meminta tanggung jawab Gubernur Kalbar untuk penyelesaian persoalan tersebut. Karena bagaimanapun pimpinan bertanggungjawab atas kinerja bawahannya. “Paling tidak masyarakat diajak diskusi dan dialog, seperti apa kendala dan masalahnya. Sehingga hal ini tidak berlarut-larut tanpa ujung pangkal, dan terkesan adanya pembiaran,” tutup Rahim.(jul/yun)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda