Sanggau post authorKiwi 07 April 2021 717

Ganti Rugi Proyek Nasional di Sanggau Belum Tuntas, Nurdin: Pak Jokowi Tolong Kami

Photo of Ganti Rugi Proyek Nasional di Sanggau Belum Tuntas, Nurdin: Pak Jokowi Tolong Kami Bangunan di perbatasan Entikong yang terbengkalai karena belum dibayarkan Kementerian PUPR.

SANGGAU, SP - Proyek pelebaran jalan akses batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kabupaten Sanggau, Kalbar menyisakan "luka" bagi warga terdampak.

Betapa tidak, hingga 2021 ganti rugi terhadap 161 warga terdampak proyek tersebut belum selesai dibayar.

"Pembayaran tahap pertama itu tahun 2017, kemudian Februari 2019 itu pembayaran terakhir. Setelah itu sampai hari ini belum pembayaran lagi. Data BPN ada 161 pemilik hak yang belum dibayarkan" kata salah satu warga terdampak, Raden Nurdin kepada wartawan, Rabu, (7/4/2021).

Ia bersama warga terdampak, disampaikan Nurdin, telah mengikuti rapat dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Kalbar pada hari ini.

Dalam rapat tersebut, terungkap pihak Balai Jalan Nasional sudah tiga kali mengajukan pembayaran melalui dana khusus kepada Kementerian PUPR.

"Kalau kami melihat Balai Pelaksana Jalan sudah bekerja, tinggal bagaimana penganggarannya lagi dari Kementerian PUPR. Sementara PUPR kan minta pakai dana sisa yang tersedia di Balai Pelaksana, tapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Makanya mereka minta ada anggaran khusus dari kementerian," kata Nurdin.

Untuk itu, ia meminta ada kebijakan dari Kementerian PUPR untuk menuntaskan persoalan pembayaran ganti rugi, termasuk meminta persetujuan DPR RI.

"Kami akan suarakan ini ke Komisi V DPR RI untuk membuat mata anggaran baru dan khusus untuk melunasi pembayaran hak bangunan kami yang belum tuntas," ujar Nurdin.

Jika masih tak didengar, ia mengancam bersama warga pemilik hak yang belum dibayarkan akan melakukan aksi penutupan akses jalan di perbatasan hingga aksi demo ke DPR RI.

"Kami sebenarnya sangat mendukung pemerintah pusat yang membangun wilayah perbatasan. Kami berharap dari pembangunan itu kesejahteraan kami di perbatasan semakin baik. Boro-boro baik, hak kami atas tanah dan bangunan saja sejak 2017 belum dibayarkan. Pak Jokowi tolong dengarkan keluhan kami," pungkasnya. (jul)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda