Sanggau post authorel 08 April 2020 195

PHK Belum Ancam Pekerja Sanggau

Photo of PHK Belum Ancam Pekerja Sanggau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, Paulus Usrin

Pekerja atau buruh di sejumlah daerah di Indonesia mulai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Kebijakan tersebut dilakukan perusahaan, karena terjadi perlambatan bisnis akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau? Apakah sudah ada yang mengambil kebijakan serupa?

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, Paulus Usrin ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/4) mengatakan, wabah Virus Corona yang terjadi di Tanah Air belum terlalu berdampak pada ketenagakerjaan di Bumi Daranante, julukan Kabupaten Sanggau.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada perusahaan yang beroperasi di Sanggau secara resmi menyampaikan kepada pihaknya, terkait kebijakan PHK tersebut. “Belum ada yang melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya. Tapi kalau karyawan yang mengundurkan diri, ada satu dua orang dari PTPN XIII,” ungkap Usrin.

Akhir 2019 lalu, banyak perusahaan di Sanggau melakukan rasionalisasi terhadap pekerja atau karyawannya. Diantaranya Usrin menyebut, PT CNIS grup PT KGP, PT MAS, PT MKS dan perusahaan pabrik karet di Tayan.

“Kami juga sudah mengimbau pihak perusahaan terkait Covid-19 agar berhati-hati dalam memgambil kebijakan, baik rasionalisasi atau PHK karyawan. Karena kondisi bangsa dan negara saat ini memang berat menghadapi wabah ini, perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Usrin berharap, para pengusaha dapat menjaga situasi yang kondusif di perusahaannya masing-masing, dan tetap melakukan pembinaan kepada karyawannya. “Terkait pengaturan karyawan, kami memberikan seluas-luaskan kepada perusahaan untuk mengaturnya. Saya yakin dampaknya ada, seperti pengurangan jam kerja,” katanya.

Upaya lain yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau dengan mengeluarkan Surat Nomor: 560/138/Nakertrans-A tanggal 5 April 2020 perihal Imbauan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.

Melalui surat tersebut, perusahaan diminta melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 terhadap para pekerja/buruh dengan melakukan tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat yang diintegrasikan dalam program K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Kemudian, perusahaan juga diminta segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tujuannya, memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha, serta mendata dan melaporkan kepada instansi terkait, setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja.

Dalam surat tersebut, perusahaan juga diminta melakukan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh. Pertama, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

Kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan suspect Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), diwajibkan melakukan isolasi terhadap TKA dimaksud, agar tidak bepergian keluar daerah atau kembali ke negara asal sampai situasi dinyatakan benar-benar aman dan terkendali oleh instansi berwenang.

Selain itu, untuk sementara waktu menunda kendatangan TKA sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan TKA yang sedang menjalankan cuti atau istirahat bekerja di negara asal, maka perusahaan wajib menunda waktu kepulangan TKA ke Indonesia, walaupun waktu cuti telah berakhir sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan situasi benar-benar aman.

Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha, akibat kebijakan pemerintah di daerah guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruh tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. (julianus ratno/yun)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda