Sanggau post authorKiwi 17 September 2023

Aliansi Melayu Sanggau BersatuSampaikan 7 Poin Dukungan Bagi Masyarakat Melayu Rempang

Photo of Aliansi Melayu Sanggau BersatuSampaikan 7 Poin Dukungan Bagi Masyarakat Melayu Rempang Aliansi Melayu Sanggau BersatuSampaikan 7 Poin Dukungan Bagi Masyarakat Melayu Rempang

SANGGAU,SP - Bentuk dari kepedulian akibat dari bentrok di Rempang kepulauan Batam, masyarakat kalimantan barat khususnya kabupaten Sanggau yang tergabung dalam aliansi Melayu Sanggau bersatu diantaranya, Pemuda Muhammadiyah Sanggau, Persatuan Orang Melayu (POM) Sanggau, Satria Pembela Melayu (SPM) Sanggau, Serumpun Bangse Melayu Sanggau dan forum komunikasi budaya senganan Sanggau yang mengelar jumpa pers Aksi solidaritas peduli Rempang dengan membacakan 7 poin tuntutan bagi pemerintah daerah Batam dan pusat. Minggu (17/9/2023) siang.

Pembacaan pernyataan sikap tersebut diwakilkan kepada Sekretaris Aliansi Melayu Sanggau Bersatu, Dwi Candra. Adapun tujuh poin tersebut yakni,

pertama, Aliansi Melayu Sanggau Bersatu meminta Presiden Republik Indonesia dan Menko Perekonomian untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang eco-city sebagai proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana termaktub dalam Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Permenko Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan.

Kedua, mendesak Kapolri dan Kapolda Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Ketiga, mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.

Kemudian, keempat, mendesak kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak serta memastikan prinsip keadilan antar generasi.

Kelima, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah.

Selanjutnya, keenam, mendesak agar pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan pendekatan hak asasi manusia.

Terakhir, ketujuh, mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk menindak oknum aparat yang telah melakukan tindakan pelecehan simbol identitas adat kebudayaan Melayu.

Menurut Dwi, pernyataan sikap tersebut sebagai bentuk dukungan moril kepada masyarakat Melayu di Rempang kepulauan Riau yang sedang mengalami masalah pelik terkait eksistensi historis dan kehidupan budaya masyarakat Melayu setempat.

Sekertaris Aliansi melayu Sanggau bersatu. Dwi Candra mengatakan, masayarakat bangsa Melayu kalimantan Barat khususnya di kabupaten Sanggau Tidak dapat menerima tindakan represif terhadap masyarakat yang berdampak kepada Hak Asazi Manusia serta meminta Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan di 16 Kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan galang kepulauan Batam.

”Ini rasa peduli kami sesama melayu. Dan kami meminta Pemerintah tidak bertindak sewena wena dan refresif dalam menghadapi saudara kami di pulau rempang dan galang, mereka adalah bangsa melayu yang telah mendiami pulau tersebut sebelum indonesia merdeka. Kita dukung investasi namun kami menolak jika investasi tersebut menghapus tatan hidup dan kehidupan di pulang rempang dan galang” Tegasnya.

Dwi juga meminta Aoarat Penegak Hukum (APH) untuk membebaskan masyarakat yang ditangkap, mereka itu warga negara yang sedang mempertahankan haknya.

” Kita mendesak APH untuk membebaskan seluruh warga yang saat ini ditahan,mereka itu warga negara Indonesia yang memperjuangkan haknya, mereka bukan penjahat negara” kata Dwi Candra dengan nada tegas. (Dit)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda