Sanggau post authorKiwi 17 November 2021

Kepala BPN Sanggau: Kunci Cegah Kasus Pertanahan, Tertib Administrasi

Photo of Kepala BPN Sanggau: Kunci Cegah Kasus Pertanahan, Tertib Administrasi Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sanggau Zulfitriansyah saat memberikan materi dalam Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan di Aula Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggau, Rabu (17/11/2021).

SANGGAU, SP - Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sanggau Zulfitriansyah mengatakan, kunci mencegah kasus pertanahan salah satunya adalah tertib administrasi atau tertib tata kelola pertanahan.

Hal itu disampaikan Zulfitriansyah usai Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang digelar pihaknya di Aula Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggau, Rabu (17/11/2021).

Sosialisasi itu menghadirkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sanggau Agus Supriyanto dan Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Tri Prasetyo sebagai narasumber. Sementara audien terdiri dari sejumlah kepala desa, lurah dan camat.

Zulfitriansyah menyebut, tertib tata kelola pertanahan itu dimulai di tingkat desa sebelum ke kantor BPN. Seperti patok-patok tanah, batas-batas yang sudah dipasang. Kemudian dalam menerbitkan surat-surat diadakan penelitian di lapangan.

"Kalau perlu digitalisasi dokumen pertanahan. Arsip manual ada, digital ada. Tentang batas-batas tanah juga, kalau bisa sudah pakai digital, sehingga akan menyambung progres itu apabila buat sertifikat, sudah ada data yang jelas,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, Zulfitriansyah berharap ke depan tidak lagi muncul konflik, sengketa maupun perkara di bidang pertanahan. Setidaknya meminimalisir,” ucapnya.

Menurutnya Zulfitriansyah, pada sesi tanya jawab yang diungkapkan para kepala desa sebatas masalah sengketa kepemilikan. Tidak ada kasus sertifikat ganda.

“Alhamdullilah, mereka bisa menyelesaikannya di tingkat desa. Itulah kita harapkan, jadi sedapat mungkin kalau ada sengketa pertanahan, coba dimediasikan dulu di tingkat desa. Kalau tidak, ke kecamatan atau BPN. Kita arahkan penyelesaian secara kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa lagi, barulah ke jalur hukum. Sementara kita tahu, jalul hukum pun mengarahkan awalnya pada jalur musyawarah dulu,” katanya.

Selama dua tahun terakhir, Zulfitransyah mengklaim, sengketa maupun konflik pertanahan di Sanggau dapat diselesaikan di tingkat desa. Pihak BPN, dia bilang, terbuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait pertanahan.

“Berbagai pihak sudah memberikan arahan. Dari polisi dan kejaksaan juga, mereka membuka diri sesuai tupoksinya. Kejaksaan sebagai pengacara negara, masyarakat bisa mengadu, bisa berkonsultasi, mohon sumbang saran. Semua terbuka. Di BPN kita bisa, di kejaksaan, kepolisian terbuka, untuk penyelesaian guna menghindari persoalan-persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (jul)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda