Sanggau post authorKiwi 23 September 2021

Buka Rakor PPID, Bupati PH: Kita Punya Website Sanggau.go.id

Photo of Buka Rakor PPID, Bupati PH: Kita Punya Website Sanggau.go.id Bupati Sanggau Paolus Hadi memberikan sambutan saat membuka Rakor PPID di Aula Bapenda Kabupaten Sanggau, Kamis (23/9/2021).

SANGGAU, SP - Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Bapenda setempat, Kamis (23/9/2021).

Dalam rakor yang mengangkat tema ‘Pengelolaan Informasi Publik melalui Website dan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan’ itu, tampak hadir Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar Rospita Vici Paulyn dan Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Chatarina Pancer Istiyani.

Hadir pula perwakilan PPID Utama Provinsi Kalbar, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Affiansyah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau Joni Irwanto, sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Sanggau beserta admin PPID Pembantu. Sementara pihak kecamatan dan desa mengikuti rakor secara virtual.

Dalam sambutannya, Bupati PH menekankan pentingnya informasi publik tersampaikan ke masyarakat. “Yang terpenting adalah bagaimana kita mendorong agar informasi yang kita punya dapat dikonsumsi masyarakat, dipahami masyarakat, serta masyarakat dapat bertanya dan memberikan feedback terkait hal tersebut,” katanya.

Saat ini, Bupati Sanggau dua periode ini menyebut, Pemkab Sanggau memiliki situs web sanggau.go.id yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Inovasi ini harus dimanfaatkan dengan maksimal agar banyak hal bisa disampaikan ke publik.

“Semoga kita semua paham akan keterbukaan informasi publik yang memang harus kita implementasikan. Sebagai agen perubahan, kita diharapkan mendukung penuh program ini,” ujar PH yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Joni Irwanto menyampaikan, rakor PPID ini dilaksanakan sebagai implementasikan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana pemerintah memiliki kewajiban terhadap publik untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Pemerintah daerah, dia bilang, juga berkewajiban membuat akses yang terbuka untuk masyarakat dalam memperoleh informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini, kita telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan informasi yang terbaik kepada publik. Hal itu dilakukan dengan menetapkan PPID utama dan PPID Pembantu di masing-masing perangkat daerah sampai di tingkat kecamatan bahkan hingga ke desa,” tutupnya. (jul)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda