Sanggau post authorKiwi 29 Maret 2023

DPRD Sanggau Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Larangan Jual Beli Pakaian Lelong

Photo of DPRD Sanggau Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Larangan Jual Beli Pakaian Lelong Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau kalimantan barat, Timotius Yance

SANGGAU,SP- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau kalimantan barat, Timotius Yance meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait larangan jual-beli pakaian bekas impor (thrifting) atau lelong. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nasib sehari harinya dari jual-beli lelong.

"Harus dikaji, mungkin kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu yang penting. Kalau kita langsung "matikan" Usaha mereka dari situ, saya pikir ribuan orang yang tergantung dengan kegiatan ini. Untuk itu bagaimana mencari solusi yang terbaik. Mereka diberdayakan dan pemerintah daerah ada pemasukan," katanya kepada wartawan.

Terkait alasan bahwa jual-beli lelong dapat mematikan industri tekstil ini, Yance Dewan dari partai Golkar ini, menilai alasan tersebut tidak cukup. Menurutnya pakaian lelong ada pangsa pasarnya sendiri. Menengah ke bawah.

"Sasarannya akar rumput. Saya rasa tidak saling mematikan. Kita minta kaji ulang. Jangan dimatikan. Kalau ada satu permasalahan sedikit semuanya dimatikan. Ini kebiasan yang tidak baik," ujarnya.

Disinggung Kabupaten Sanggau kerap menjadi jalur masuknya pakaian bekas impor, Yance mengungkapkan punya pandangan sendiri.

"Kalau memang tidak ada legalitasnya harus berpikir bagaimana ada legalitasnya. Sehingga tidak harus saling "membunuh". Masyarakat yang berusaha pun nyaman, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai juga lebih aman karena ada aturan yang mengaturnya," pungkas politisi dari partai berlambanh pohon beringin ini.

Dalam hal ini Timotius Yance menilai pemerintah pusat melarang impor pakaian bekas karena dianggap mematikan bisnis UMKM dan merugikan industri tekstil dalam negeri tidak masuk akal.

" Kalau larangan import barang bekas oleh pemerintah pusat hanya karena alasan mematikan UMKM, saya tidak setuju," Ujarnya kepada suara pemred.

Dikatakannya, Pasar-pasar penjual pakaian bekas atau lelong di daerah kabupaten sanggau pun hanya sedikit lapak yang menjual barang bekas jika dibanding dengan barang jadi dalam kondisi baru. Dan tidak masuk akal pemerintah melarang import barang bekas hanya alasan mematikan UMKM dalam negeri.

"Menurut saya tidak masuk akal kalau yang pemerintah melarang import barang pakaian bekas hanya alasan mematikan UMKM dalam negeri. Mengapa pemerintah tidak mempersoalkan import barang jadi yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah barang bekas?," Ujarnya

Menurutnya, Larangan import barang bekas dengan alasan mematikan UMKM tanpa berpikir untuk berpihak pada UMKM dalam negeri maka sesungguhnya pemerintah tidak serius urus rakyat.

"Apa kepentingan pemerintah terhadap pengimpor barang jadi yang secara jelas lebih membunuh UMKM dalam negeri?," tegasnya (Dit)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda