Singkawang post authorKiwi 07 April 2021 57

Dishub Singkawang Dukung Larangan Mudik Lebaran

Photo of Dishub Singkawang Dukung Larangan Mudik Lebaran Kepala Dishub Singkawang, Petrus Yudha Sasmita

SINGKAWANG, SP - Dinas Perhubungan Kota Singkawang menyatakan siap mendukung keputusan pemerintah dalam rangka penegasan larangan mudik lebaran 1442 H Tahun 2021 di masa pandemi Covid-19. 

"Pada prinsipnya Dishub Singkawang adalah merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang transportasi dan perhubungan pada wilayah Pemkot Singkawang," kata Kepala Dishub Singkawang, Petrus Yudha Sasmita, Selasa (6/4). 

Terkait dengan keputusan pemerintah mengenai larangan mudik lebaran 1442 H, Dinas Perhubungan Kota Singkawang akan mendorong, mendukung dan menjalankan keputusan pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. 

"Selanjutnya kita akan menunggu regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan  teknis kegiatan larangan mudik tersebut," ujarnya. 

Khusus untuk larangan mudik, kata Petrus, terdapat ketentuan bahwa ASN, TNI/Polri, karyawan swasta dan karyawan mandiri sudah ada penegasan dari pemerintah pusat. 

"Hal ini akan menjadi pedoman di daerah untuk melakukan pengawasan dan imbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Seperti kegiatan lebaran sebelumnya 1441 H tahun 2020, Dinas Perhubungan Singkawang bersama stake holder lainnya akan memberikan penyampaian imbauan larangan mudik dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 melalui media massa, media sosial, spanduk dan banner di beberapa lokasi seperti terminal, jalan dan tempat-tempat keramaian. 

"Kita juga membentuk posko pengawasan angkutan lebaran di Terminal Pasiran dan Beringin Singkawang," jelasnya. 

Sedangkan Posko check point di tiga pintu perbatasan pada tahun ini, pihaknya masih menunggu keputusan Tim Satgas Covid-19 Kota Singkawang.

Pemerintah memutuskan peniadaan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi agar pogram vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal.

Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk ASN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. (rud)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda